Connect with us

News

Wabup Asep Sopari: Pendidikan Adalah Harga Mati dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah

Published

on

Pendidikan Adalah Harga Mati dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah

TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan perhatian serius terhadap fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al Ayubi, S.P., M.I.R., menegaskan bahwa kemajuan ekonomi dan kesehatan tidak akan berarti banyak jika tingkat pendidikan masyarakatnya tertinggal.

Pesan tegas tersebut disampaikan Wabup Asep saat memimpin rapat koordinasi Tim Satuan Tugas Anak Tidak Sekolah (ATS) yang digelar di Aula Wiratanuningrat, Rabu (15/04/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan langkah konkret guna menarik kembali anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyoroti pentingnya akurasi data sebagai fondasi pengambilan kebijakan. Beliau meminta Satgas ATS tidak hanya terpaku pada angka di atas kertas, tetapi melakukan pemetaan mendalam untuk memahami akar penyebab mengapa anak-anak tersebut tidak bersekolah.

“Data adalah peta jalan kita. Dari data yang ada menuju pelaksanaan, kita harus melakukan tindakan nyata. Kita petakan masalahnya satu per satu, apakah karena faktor ekonomi, akses, atau masalah sosial lainnya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Wabup Asep di hadapan jajaran Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Beliau menambahkan bahwa intervensi pemerintah harus bersifat solutif. Jika masalahnya adalah biaya, maka skema bantuan harus disiapkan. Jika masalahnya adalah akses, maka jalur pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus diperkuat.

Pendidikan sebagai Indikator Utama Kesejahteraan

Wabup Asep menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya sangat bergantung pada sektor pendidikan. Ia membedah filosofi pembangunan dengan menyatakan bahwa SDM yang berkualitas adalah investasi jangka panjang yang paling berharga dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik semata.

“Kalaupun ekonomi kita maju dan kesehatan kita bagus, pembangunan daerah tetap tidak akan dinilai berhasil jika kualitas SDM-nya tidak meningkat. Dan pintu utama pembangunan SDM tidak lain adalah melalui jalur pendidikan, baik itu jalur formal di sekolah maupun non-formal melalui kesetaraan,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang diinstruksikan Wakil Bupati adalah kolaborasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat struktur pendidikan di bawah naungan Kemenag—seperti Madrasah dan Pesantren—sangat besar di Tasikmalaya, sinergi ini dianggap sebagai kunci untuk menjangkau anak-anak di pelosok.

“Saya sangat mendukung langkah Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi dengan Kemenag. Kita harus berbagi data dan sumber daya karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan tidak ada anak Tasikmalaya yang tertinggal dalam hal pendidikan,” imbuhnya.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan Forum PKBM sebagai mitra strategis untuk menampung anak-anak yang karena kondisi tertentu tidak bisa menempuh jalur formal. Kehadiran para Sekretaris Dinas dan Kepala SKPD terkait menunjukkan komitmen kolektif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menuntaskan isu ATS.

Melalui langkah proaktif ini, Wabup Asep berharap angka putus sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dapat ditekan secara signifikan. Dengan SDM yang terdidik, Kabupaten Tasikmalaya optimis dapat mencetak generasi emas yang siap membawa daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Maknai Sumpah Pemuda, Didi Sukardi Dorong Gen Z Rajut Persatuan di Ruang Digital

Published

on

Maknai Sumpah Pemuda, Didi Sukardi Dorong Gen Z Rajut Persatuan di Ruang Digital

Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 silam merupakan tonggak utama kebangkitan kesadaran nasional yang menyatukan berbagai perbedaan.

Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya pergantian zaman, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda masa kini tentu tidak lagi sama dengan para pemuda di era pergerakan kemerdekaan.

Realitas transformasi zaman inilah yang menjadi fokus refleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, dalam memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Bagi Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis tersebut, ikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa tidak boleh hanya berhenti sebagai romansa sejarah yang sekadar dirayakan setiap akhir bulan Oktober.

Ia mengajak seluruh lapisan pemuda, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z, untuk meredefinisi makna perjuangan tersebut ke dalam konteks kekinian yang serba digital.

Ia memandang bahwa jika pemuda zaman dahulu berjuang menyatukan visi untuk mengusir penjajah secara fisik, maka pemuda hari ini memikul tanggung jawab besar untuk merawat persatuan di tengah gempuran disrupsi informasi dan polarisasi sosial di dunia maya.

Tokoh masyarakat yang akrab disapa KDS ini secara khusus menyoroti fenomena ruang digital yang belakangan ini kerap berubah menjadi arena perpecahan akibat masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan budaya saling menjatuhkan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa perwujudan sejati dari semangat Sumpah Pemuda saat ini harus direpresentasikan melalui kedewasaan berliterasi digital.

Pemuda dituntut untuk hadir sebagai agen perdamaian yang secara aktif memproduksi narasi-narasi positif, mengedepankan kolaborasi, serta membangun karya nyata yang menghadirkan solusi bagi permasalahan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Teruntuk para pemuda di wilayah Tatar Galuh Ciamis dan Jawa Barat pada umumnya, Didi Sukardi menaruh harapan besar agar mereka tidak hanya pasrah menjadi konsumen atau penonton di tengah arus globalisasi.

Ia mendorong generasi muda daerah untuk bangkit menjadi kreator tangguh yang mampu mengangkat potensi dan inovasi lokal ke kancah nasional maupun global.

Dalam proses tersebut, ia berpesan agar kearifan budaya lokal, seperti filosofi silih asah, silih asih, silih asuh, senantiasa dijadikan pedoman etika dalam setiap interaksi sosial maupun karya yang diciptakan.

Sebagai representasi suara masyarakat di parlemen tingkat provinsi, KDS turut menegaskan komitmen kuatnya untuk terus mengawal arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kapasitas pemuda.

Ia sangat menyadari bahwa dorongan moral belaka tidak akan maksimal tanpa dibarengi dengan intervensi kebijakan struktural yang nyata dari pemerintah.

Oleh sebab itu, pihaknya terus memperjuangkan pemerataan akses pendidikan vokasi yang relevan dengan industri, penyediaan fasilitas ruang kreatif (creative hub) di berbagai daerah, hingga kemudahan akses permodalan bagi para wirausahawan muda pemula demi terciptanya kemandirian ekonomi.

Menutup pesan kebangsaannya, legislator asal Ciamis ini mengingatkan bahwa kunci keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 sepenuhnya berada di pundak pemuda hari ini.

Ia meyakini sepenuhnya, melalui perpaduan harmonis antara kecerdasan intelektual, ketangguhan mental, dan kecintaan yang tulus terhadap tanah air, para pemuda akan mampu menakhodai bangsa ini melewati berbagai badai tantangan global di masa depan.

Continue Reading

News

Tinjau Pilkades Digital di Desa Citimun, Didi Sukardi Apresiasi Transisi Demokrasi Desa Berbasis E-Voting di Sumedang

Published

on

Tinjau Pilkades Digital di Desa Citimun, Didi Sukardi Apresiasi Transisi Demokrasi Desa Berbasis E-Voting di Sumedang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Didi Sukardi, S.E., bersama jajaran anggota Komisi I DPRD Jawa Barat melaksanakan agenda kunjungan kerja ke Desa Citimun, Kabupaten Sumedang.

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang kini telah mengadopsi sistem digital penuh berbasis electronic voting (e-voting).

Bagi pria yang akrab disapa KDS ini, momentum Pilkades yang digelar serentak pada 28 Oktober 2026 tersebut merupakan lompatan monumental bagi proses demokrasi di tingkat akar rumput.

Kunjungan langsung ke Desa Citimun ini memberikan gambaran komprehensif kepada para legislator Komisi I DPRD Jawa Barat mengenai kesiapan infrastruktur teknologi serta kemampuan adaptasi masyarakat pedesaan dalam menyerap inovasi pemilihan yang lebih modern.

Dalam tinjauannya, Didi Sukardi menyoroti betapa efisien dan praktisnya alur pemilihan yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Ia memberikan apresiasi atas keberanian Kabupaten Sumedang yang telah menerapkan sistem e-voting ini secara masif di 424 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilih kini dihadapkan pada tahapan yang sangat ringkas: mereka cukup datang membawa undangan dan kartu identitas, memindai barcode di bilik suara, dan menentukan pilihan dengan cara menyentuh foto kandidat di layar.

“Sistem ini sangat transparan dan akuntabel. Setelah warga menekan layar dan mengonfirmasi pilihannya, mesin e-voting akan langsung mencetak resi kertas sebagai bukti fisik pemungutan suara yang sah, yang kemudian tetap dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini adalah kombinasi luar biasa antara kecepatan teknologi digital dan keamanan verifikasi fisik yang mampu menekan potensi kecurangan,” ungkap Didi Sukardi di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, tokoh politik kebanggaan PKS ini menilai bahwa sistem digitalisasi Pilkades membawa banyak keuntungan ganda.

Inovasi ini tidak hanya menekan potensi kesalahan teknis yang berujung pada surat suara tidak sah, tetapi juga secara signifikan mempercepat proses rekapitulasi penghitungan suara.

Di sisi lain, pengurangan penggunaan logistik kertas dalam skala besar dinilai sangat relevan dengan semangat efisiensi anggaran dan keberlanjutan lingkungan.

Didi Sukardi menegaskan bahwa terobosan sukses dari Kabupaten Sumedang ini harus dijadikan cetak biru dan tolok ukur bagi kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat.

Menurutnya, transisi menuju sistem demokrasi cerdas (smart democracy) tidak boleh eksklusif hanya menjadi milik masyarakat perkotaan, melainkan harus dibangun dan diperkuat fondasinya dari pemerintahan desa.

Sebagai representasi Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan, KDS menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mematangkan kelancaran agenda Pilkades digital serentak pada masa mendatang.

Pihaknya akan menjadikan temuan di Desa Citimun ini sebagai bahan evaluasi komprehensif agar payung hukum dan dukungan stimulus anggaran dari provinsi dapat semakin dioptimalkan untuk memperluas cakupan teknologi e-voting.

Mengakhiri agenda kunjungannya, Didi Sukardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara, aparat keamanan, serta antusiasme warga Desa Citimun.

Ia berharap, pemimpin yang terlahir dari rahim demokrasi yang transparan, modern, dan adil ini dapat memberikan pengabdian terbaiknya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Continue Reading

News

Tanamkan Pendidikan Demokrasi Sejak Dini, H. Abu Bakar Sidik Sambut Siswa MI Nurul Amal

Published

on

By

CIAMIS – Pengenalan dunia demokrasi dan lembaga pemerintahan perlu dimulai sejak usia dini.

Langkah ini penting untuk membangun pemahaman generasi muda tentang peran wakil rakyat dan fungsi lembaga legislatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Anggota DPRD, H. Abu Bakar Sidik, menerima kunjungan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Amal di Aula Wiradikusumah DPRD, Senin (27/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat lingkungan kerja DPRD serta memahami tugas dan fungsi anggota dewan.

“Melalui kegiatan ini, para siswa dapat melihat secara langsung tempat para wakil rakyat menjalankan tugasnya,”katanya.

Mereka juga berkesempatan mengenal DPRD sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Pengenalan tersebut menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang lebih dekat dengan kehidupan nyata.

“Jadi siswa tidak hanya mempelajari konsep pemerintahan melalui buku pelajaran, tetapi juga mengenal lembaga negara dan daerah melalui pengalaman langsung,”ungkapnya.

Kunjungan edukatif seperti ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak terhadap proses pengambilan keputusan publik.

Dengan pemahaman yang baik sejak dini, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab.

Selain memperluas wawasan, kegiatan tersebut membuka ruang bagi siswa untuk mengenal peran wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Pemahaman ini penting agar anak-anak menyadari bahwa demokrasi bukan sekadar perayaan pemilu, melainkan juga proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Continue Reading

Trending