Connect with us

News

Wabup Asep Sopari: Pendidikan Adalah Harga Mati dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah

Published

on

Pendidikan Adalah Harga Mati dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah

TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan perhatian serius terhadap fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al Ayubi, S.P., M.I.R., menegaskan bahwa kemajuan ekonomi dan kesehatan tidak akan berarti banyak jika tingkat pendidikan masyarakatnya tertinggal.

Pesan tegas tersebut disampaikan Wabup Asep saat memimpin rapat koordinasi Tim Satuan Tugas Anak Tidak Sekolah (ATS) yang digelar di Aula Wiratanuningrat, Rabu (15/04/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan langkah konkret guna menarik kembali anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyoroti pentingnya akurasi data sebagai fondasi pengambilan kebijakan. Beliau meminta Satgas ATS tidak hanya terpaku pada angka di atas kertas, tetapi melakukan pemetaan mendalam untuk memahami akar penyebab mengapa anak-anak tersebut tidak bersekolah.

“Data adalah peta jalan kita. Dari data yang ada menuju pelaksanaan, kita harus melakukan tindakan nyata. Kita petakan masalahnya satu per satu, apakah karena faktor ekonomi, akses, atau masalah sosial lainnya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Wabup Asep di hadapan jajaran Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Beliau menambahkan bahwa intervensi pemerintah harus bersifat solutif. Jika masalahnya adalah biaya, maka skema bantuan harus disiapkan. Jika masalahnya adalah akses, maka jalur pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus diperkuat.

Pendidikan sebagai Indikator Utama Kesejahteraan

Wabup Asep menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya sangat bergantung pada sektor pendidikan. Ia membedah filosofi pembangunan dengan menyatakan bahwa SDM yang berkualitas adalah investasi jangka panjang yang paling berharga dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik semata.

“Kalaupun ekonomi kita maju dan kesehatan kita bagus, pembangunan daerah tetap tidak akan dinilai berhasil jika kualitas SDM-nya tidak meningkat. Dan pintu utama pembangunan SDM tidak lain adalah melalui jalur pendidikan, baik itu jalur formal di sekolah maupun non-formal melalui kesetaraan,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang diinstruksikan Wakil Bupati adalah kolaborasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat struktur pendidikan di bawah naungan Kemenag—seperti Madrasah dan Pesantren—sangat besar di Tasikmalaya, sinergi ini dianggap sebagai kunci untuk menjangkau anak-anak di pelosok.

“Saya sangat mendukung langkah Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi dengan Kemenag. Kita harus berbagi data dan sumber daya karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan tidak ada anak Tasikmalaya yang tertinggal dalam hal pendidikan,” imbuhnya.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan Forum PKBM sebagai mitra strategis untuk menampung anak-anak yang karena kondisi tertentu tidak bisa menempuh jalur formal. Kehadiran para Sekretaris Dinas dan Kepala SKPD terkait menunjukkan komitmen kolektif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menuntaskan isu ATS.

Melalui langkah proaktif ini, Wabup Asep berharap angka putus sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dapat ditekan secara signifikan. Dengan SDM yang terdidik, Kabupaten Tasikmalaya optimis dapat mencetak generasi emas yang siap membawa daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

News

Fraksi PKS Ciamis Dorong Anggaran Jalan, Meterisasi PJU, dan Dana Riset Masuk KUA-PPAS 2027

Published

on

By

CIAMIS – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui anggota fraksi yang bertugas di masing-masing komisi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengatakan pembahasan KUA-PPAS harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong sejumlah program strategis agar mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah anggaran perbaikan jalan. Menurut Nana, usulan anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2027 tidak semestinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mengusulkan agar anggaran perbaikan jalan minimal sama dengan tahun 2026. Tidak logis jika kondisi jalan semakin banyak yang rusak, tetapi alokasi anggarannya justru menurun. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik,” ujar Nana.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong percepatan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU). Saat ini, kata Nana, masih banyak PJU yang belum menggunakan meter sehingga pemerintah daerah membayar biaya listrik dengan sistem tarif flat.

“Kondisi ini kurang efisien. Banyak lampu PJU yang mati, tetapi tetap dibayar dengan nilai yang sama. Jika seluruh PJU sudah menggunakan meter, pembayaran listrik akan sesuai dengan pemakaian riil sehingga lebih transparan, akuntabel, dan berpotensi menghemat anggaran daerah,” jelasnya.

Tak kalah penting, Fraksi PKS menyoroti belum tersedianya anggaran riset pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan. Menurut Nana, riset merupakan fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Kami memandang kemajuan daerah harus dibangun di atas data dan riset. Program yang baik lahir dari kajian yang matang, bukan sekadar asumsi. Bagaimana kita ingin mengembangkan Ciamis jika tidak memiliki dukungan riset yang memadai? Karena itu kami mendorong agar anggaran riset masuk dalam KUA-PPAS 2027 sebagai investasi bagi kemajuan Kabupaten Ciamis,” tegasnya.

Fraksi PKS, lanjut Nana,  berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis.

“Dengan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berbasis riset, pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Ciamis di masa mendatang,”pungkasnya.

Continue Reading

News

Fraksi PKS Ciamis Teguhkan Komitmen Melayani Rakyat

Published

on

By

Yogyakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS se-Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kualitas kepemimpinan, serta efektivitas kerja legislasi dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini mengusung tema “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi”, sebagai spirit utama seluruh anggota legislatif PKS di Jawa Barat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengatakan bahwa Bimtek menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kompetensi anggota dewan agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Melalui Bimtek ini, kami semakin memahami arah kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan daerah yang selaras dengan cita-cita pemerintah. Dan tentunya, Fraksi PKS Ciamis akan senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi yang nyata, berpihak kepada rakyat, serta mengawal setiap kebijakan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Nana.

Ia menerangkan terkait fokus utama dalam kegiatan tersebut. Yaiti memahami program nasional untuk meningkatkan pertumbuhan daerah selaras dengan gagasan nasional.

Kedua, memperkuat koordinasi dan kerja sama antara anggota DPRD dengan pimpinan partai di wilayah masing-masing.

Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota dewan sesuai fungsi komisi yang diemban.

Selain itu, Bimtek juga menekankan pentingnya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, mengokohkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nana menegaskan bahwa penguatan kapasitas anggota legislatif tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembahasan kebijakan di DPRD, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

“Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya anggota legislatif merupakan bagian dari ikhtiar partai dalam menghadirkan politik yang melayani.

“PKS meyakini bahwa kekuatan seorang anggota dewan bukan hanya diukur dari kemampuan berbicara di ruang sidang, tetapi dari kapasitasnya menghadirkan manfaat bagi masyarakat,”tambahnya.

Karena itu, lanjut Didi, Bimtek ini menjadi bekal penting agar setiap kader yang mendapat amanah di legislatif semakin profesional, berintegritas, serta mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan rakyat.

“Kami berharap semangat Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di Kabupaten Ciamis,” pungkas Didi.

Continue Reading

News

PKS Ciamis Perkuat Relawan & Saksi Lewat Training Orientasi Partai

Published

on

By

CIAMIS – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Ciamis menggelar Training Orientasi Partai (TOP) Bidang Relawan dan Saksi Nasional pada Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas kader, relawan, dan saksi agar semakin profesional, berintegritas, serta siap mengawal proses demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis tersebut bertujuan membangun pemahaman yang utuh mengenai peran relawan dan saksi sebagai garda terdepan dalam perjuangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Didi Sukardi, S.E., menegaskan bahwa relawan dan saksi memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada momentum pemilu, tetapi juga dalam mengawal aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

“Relawan dan saksi bukan hanya bertugas saat pemilu. Mereka harus menjadi pribadi yang berintegritas, memiliki kapasitas yang baik, serta siap melayani masyarakat dalam berbagai kesempatan,”terangnya.

Karena itu, kata Didi, Training Orientasi Partai menjadi bekal penting agar seluruh relawan dan saksi memiliki visi, semangat, dan pemahaman yang sama dalam menjalankan amanah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi langkah nyata untuk memperkuat soliditas organisasi PKS mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, PKS Ciamis tentunya sangat optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya.

Diketahui, Training Orientasi Partai (TOP) merupakan program nasional Bidang Relawan dan Saksi PKS yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, integritas, serta kesiapan relawan dan saksi dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat budaya pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen PKS dalam menghadirkan politik yang melayani.

Melalui kegiatan ini, DPD PKS Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus membangun relawan dan saksi yang tangguh, profesional, serta siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan publik.

Continue Reading

Trending