CIAMIS — Momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis turut menyampaikan pesan untuk para petani melalui Ketua DPD PKS Ciamis H. Didi Sukardi, SE dan Sekretaris DPD PKS Ciamis Eli Romli, S.H.I., S.Pd.

Mengusung semangat “Petani Berdaulat dan Sejahtera”, peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan petani sekaligus mendorong penguatan sektor pertanian di daerah.

Hari Tani Nasional berlangsung setiap 24 September. Pemerintah menetapkan tanggal tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

Momentum ini juga berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Didi Sukardi mengatakan bagi Kabupaten Ciamis, sektor pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

“Perhatian terhadap petani tidak cukup hanya melalui peringatan tahunan, tetapi perlu berlanjut melalui penguatan kapasitas, akses usaha, teknologi, permodalan, hingga pemasaran hasil pertanian,”terangnya.

PKS sendiri, lanjut Didi, dalam sejumlah agenda pertaniannya menyoroti pentingnya pemberdayaan petani, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, serta penguatan pemasaran agar hasil pertanian memberikan nilai tambah bagi petani.

Didi mengajak masyarakat menjadikan Hari Tani Nasional sebagai momentum untuk menghargai kerja keras petani yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.

“Semangat petani berdaulat dan sejahtera juga dapat menjadi dorongan bagi generasi muda Ciamis untuk melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang ekonomi dan masa depan,”jelasnya.

CIAMIS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, H. Didi Sukardi, S.E., melakukan silaturahmi ke TK An-Nur, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis belum lama ini.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.

Didi Sukardi menilai keberadaan pendidikan TK memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak.

Karena itu, kondisi fasilitas sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Didi menyampaikan bahwa sekolah TK yang belum memiliki fasilitas layak perlu mendapatkan perhatian, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih nyaman, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Karena itu, sekolah-sekolah TK yang fasilitasnya belum memadai perlu kita perhatikan agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang layak,” ujar Didi.

Menurutnya, perhatian terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga berbagai sarana pendukung pembelajaran yang dibutuhkan guru dan peserta didik.

Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat membantu tenaga pendidik menjalankan proses pembelajaran secara optimal.

Silaturahmi ke TK An-Nur juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat dan lembaga pendidikan.

Ia berharap perhatian terhadap pendidikan dasar dan anak usia dini dapat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

“Intinya aspirasi yang disampaikan pihak sekolah dapat menjadi bahan untuk melihat kebutuhan pendidikan di tingkat daerah,”pungkasnya.

BANDUNG – Derasnya arus informasi di media sosial mendorong DPRD Jawa Barat meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar memperluas program literasi media hingga lingkungan sekolah. Jenjang SMP dan SMA dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun kemampuan berpikir kritis sejak dini.

Dorongan tersebut mengemuka pada September 2026 seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi melalui telepon genggam. DPRD Jabar menilai kemudahan itu perlu diimbangi kemampuan memeriksa sumber dan memahami konteks informasi sebelum membagikannya.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Didi Sukardi, menilai literasi media perlu mendapat perhatian serius agar pelajar tidak sekadar menjadi konsumen informasi. Remaja juga perlu memiliki kemampuan memilah informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta melakukan verifikasi terhadap berita yang beredar di media sosial.

“Literasi media tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi. Anak-anak juga harus memahami bagaimana mengecek informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” ujar Didi.

Menurutnya, sekolah dapat menjadi titik penting untuk membangun kebiasaan tersebut. Guru dan tenaga pendidik dapat mengarahkan siswa memahami sumber berita, membandingkan informasi, serta mengenali ciri-ciri hoaks.

Pendekatan sederhana seperti 5W+1H juga dapat digunakan untuk menguji sebuah informasi, mulai dari siapa yang menyampaikan, apa isinya, kapan dan di mana peristiwa terjadi, mengapa informasi muncul, hingga bagaimana fakta tersebut dapat diverifikasi. Pendekatan ini juga mendapat dorongan dari DPRD Jabar dalam agenda literasi media terbaru.

Data Jabar Saber Hoaks mencatat 722 informasi hoaks sepanjang 2026 hingga pembaruan 20 September 2026. Angka tersebut menunjukkan tantangan verifikasi informasi masih besar.

Karena itu, Didi mendorong KPID Jabar memperkuat kolaborasi dengan sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan agar literasi media tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

“Remaja harus memiliki bekal berpikir kritis agar tidak mudah percaya pada informasi yang muncul begitu saja di media sosial,” katanya.