CIAMIS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tanjungsukur, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Magrib Mengaji sebagai langkah nyata membina karakter anak-anak dan pemuda di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap persoalan moral.

Pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian saat Nana Sutisna, S.Ag., anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS, melaksanakan reses di Kecamatan Rajadesa, Kamis, (27/08).

Nana mendapat amanah dari hasil musyawarah MUI Desa Tanjungsukur untuk memimpin Satgas Magrib Mengaji.

Ia kemudian membentuk bagian humas yang melibatkan ibu-ibu kader desa untuk membantu menyosialisasikan pentingnya kegiatan mengaji kepada anak-anak.

Program tersebut menyasar anak usia SLTP hingga dewasa sebelum menikah. Pelaksanaannya mengacu pada kurikulum yang telah disusun sebagai panduan kegiatan.

“Amanah ini berat dan penuh tantangan dalam membentuk karakter baik anak-anak Tanjungsukur Rajadesa,” ujar Nana.

Nana Soroti Magrib Mengaji Belum Punya SOP

Menurut Nana, imbauan Bupati Ciamis mengenai program Magrib Mengaji perlu diterjemahkan menjadi program yang lebih terukur.

Saat ini, kata dia, program tersebut masih sebatas imbauan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Kondisi itu membuat pelaksanaan di tingkat masyarakat sulit dievaluasi secara konsisten.

“Nah, di Tanjungsukur kami mencoba membuat instrumennya melalui pembentukan Satgas. Kalau model ini berhasil, nanti akan saya tawarkan kepada desa-desa lain yang membutuhkan,” kata Nana.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun SOP Magrib Mengaji agar program tersebut memiliki arah, target, mekanisme pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Nana juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius, termasuk dukungan anggaran.

Menurutnya, persoalan moral tidak cukup hanya dibicarakan setelah muncul kasus. Pemerintah perlu memperkuat program pencegahan yang menyentuh langsung keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Bupati selama ini sering mengeluhkan penyakit moral dan sudah banyak korban di masyarakat Ciamis. Sayangnya, hal itu belum dibarengi dengan perhatian dalam bentuk program pencegahan yang konkret,” ujarnya.

Kepala Desa Tanjungsukur, Otong Bahrul Ulum, menyambut baik pembentukan Satgas Magrib Mengaji. Ia menyatakan akan berupaya memikirkan dukungan dana untuk membantu operasional kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua MUI Desa Tanjungsukur, KH Maman, menilai persoalan moral di tengah masyarakat sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Ia menyoroti pengaruh media sosial yang semakin mudah masuk ke lingkungan keluarga hingga pelosok perkampungan.

“Krisis moral itu sudah darurat, merajalela sampai ke pelosok kampung melalui media sosial. Karena itu, semua pihak perlu bergerak untuk mengamankan keluarganya,” tegasnya.

Nana Dorong KWT Dapat Dukungan Pemerintah

Dalam rangkaian reses di Kecamatan Rajadesa, Nana Sutisna juga bertemu dengan ibu-ibu pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT).

Nana mengapresiasi keberadaan KWT yang tetap menjalankan kegiatan secara mandiri meskipun sebagian kelompok belum mendapat dukungan operasional dari pemerintah.

Menurutnya, KWT memiliki peran strategis karena tidak hanya mendorong aktivitas produktif perempuan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Ini bagus sekali jika mereka diberikan anggaran oleh pemerintah sebagai penyemangat kebersamaan dalam pertanian,” ujarnya.

Nana menilai dukungan terhadap KWT berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Aktivitas pertanian skala keluarga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan.

Ia pun berharap kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis ke depan dapat menyentuh kelompok-kelompok KWT yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Efeknya bisa besar dan dapat menggerakkan perekonomian keluarga,” kata Nana.

Sekretaris Forum KWT Kecamatan Rajadesa, Dedeh, turut menyampaikan aspirasi kepada Nana. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada KWT, baik melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), maupun dukungan dana operasional.

Nana menilai aspirasi tersebut relevan dengan arah pembangunan Kabupaten Ciamis yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penting bagi perekonomian daerah.

“APBD Ciamis ke depan diharapkan sampai menyentuh KWT,” pungkasnya.

Jomantara.com – Di tengah derasnya informasi kejahatan, korupsi, kesulitan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kemerosotan akhlak, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya merasa pesimis. Seolah-olah keadaan semakin sulit diperbaiki.

Yang lebih memprihatinkan, di tengah suasana seperti itu muncul persoalan lain: masyarakat semakin mudah terjebak dalam kegaduhan.

Hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya disebarkan, orang saling menuduh, saling mencaci, mencemooh dan mempermalukan.

Banyak energi habis untuk berdebat dan menyalahkan, sementara persoalan sesungguhnya tetap tidak terselesaikan.

Padahal, jika setiap persoalan dibalas dengan kemarahan, setiap perbedaan dijadikan pertengkaran, dan setiap berita langsung disebarkan tanpa tabayyun, kita justru ikut memperbesar masalah.

Masyarakat menjadi lelah, hubungan sosial rusak, persaudaraan melemah, dan ruang publik dipenuhi kebisingan.

Di sinilah pentingnya kedewasaan tidak semua yang kita dengar harus kita sebarkan, tidak semua yang kita baca harus kita percayai, dan tidak setiap kesalahan harus dijawab dengan caci maki.

Namun, menurut H. Ade Amran, S.Pd.I, M.H., melihat kondisi zaman tidak boleh berhenti pada keluhan dan frustrasi.

Justru, semakin berat tantangan kehidupan, semakin besar pula kebutuhan umat untuk kembali membangun kekuatan dari fondasi paling dasar yakni keluarga.

Jangan sampai kita terlalu sibuk mengutuk keadaan, tetapi lupa bertanya: apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaikinya?.

Saya melihat bahwa berbagai persoalan bangsa tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan kebijakan politik.

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketahanan moral dan spiritual masyarakat.

Dalam perspektif Islam, Rasulullah ﷺ telah memberikan gambaran tentang berbagai fitnah dan tantangan yang akan muncul menjelang akhir zaman.

Tetapi nubuwah tentang beratnya zaman bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia menjadi pengingat agar orang beriman semakin kokoh, menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari kerusakan.

Perubahan dimulai dari rumah

Keluarga perlu kembali menjadi tempat tumbuhnya iman, ibadah, akhlak, kasih sayang, disiplin dan produktivitas.

Anak-anak tidak cukup hanya diberi pendidikan akademik, tetapi juga keteladanan.

Orang tua tidak cukup meminta anak menjadi baik, tetapi harus menjadi contoh kebaikan.

Dari keluarga yang kuat lahir pribadi yang kuat. Dari pribadi yang kuat lahir masyarakat yang sehat. Dari masyarakat yang sehat akan lahir pemimpin yang memiliki integritas.

Karena itu gerakannya tidak perlu menunggu menjadi orang besar.

Mulailah memperbaiki diri. Kemudian kuatkan keluarga. Setelah itu jadilah inisiator kebaikan di keluarga besar, tetangga dan lingkungan.

Saling mengingatkan dalam kebaikan, membantu yang kesulitan, menghidupkan majelis ilmu, membangun kepedulian sosial, mendidik generasi muda, mendorong masyarakat produktif, dan menjaga lingkungan—semuanya adalah bagian dari membangun peradaban.

Jangan menunggu negara menjadi baik untuk kita berbuat baik. Justru masyarakat yang baiklah yang secara bertahap akan melahirkan negara yang baik.

Sejarah Indonesia juga menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu bermula dari kekuasaan.

Banyak gerakan kebangkitan bangsa tumbuh dari pendidikan, keluarga, pesantren, komunitas dan kesadaran masyarakat.

Maka, di tengah berbagai kegelisahan hari ini, jangan kehilangan harapan.
Nyalakan cahaya dari rumah kita masing-masing.

Satu keluarga yang kokoh mungkin terlihat kecil. Tetapi jika menjadi gerakan ribuan, jutaan keluarga, ia akan menjadi kekuatan sosial yang besar.

Dari sana, insyaallah harga diri umat akan kembali tumbuh, masyarakat menjadi lebih kuat, pemimpin yang adil lebih mungkin lahir, dan negeri ini semakin dekat kepada keberkahan.

Bukan sekadar bertahan menghadapi zaman, tetapi bersama-sama memperbaiki zaman.

H  Ade Amran, S.Pd.I, M.H.,

Politisi PKS, pelaku pendidikan & pemerhati sosial

BANDUNG – Pembangunan desa di Jawa Barat dinilai tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan, gedung, maupun infrastruktur fisik. Memasuki usia ke-81, Jawa Barat didorong membangun desa dengan pendekatan yang lebih strategis: menguatkan potensi lokal sekaligus mempercepat transformasi digital.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menilai desa memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan baru pembangunan daerah apabila potensi lokal dan kearifan lingkungan dikelola secara serius.

Menurutnya, karakter setiap desa berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak semestinya menggunakan pendekatan seragam.

“Pembangunan desa dan kelurahan harus melihat potensi wilayah, karakter masyarakat, serta kondisi lingkungannya,” kata Didi.

Pembangunan Desa Jangan Sekadar Kejar Infrastruktur

Didi mengatakan pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan desa.

Jalan yang mulus, gedung pelayanan yang representatif, maupun fasilitas publik yang lengkap harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sinilah kearifan lokal memiliki peran penting. Potensi pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, kerajinan hingga budaya lokal dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikembangkan secara terencana.

“Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada fisik. Potensi masyarakat dan lingkungan juga harus menjadi bagian dari pembangunan,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, menurut Didi, penting agar desa tidak kehilangan identitas ketika mengejar modernisasi.

Digitalisasi Bisa Jadi Mesin Baru Pelayanan Publik

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Digitalisasi dapat memangkas proses birokrasi yang panjang sekaligus membuat pelayanan lebih mudah diakses masyarakat.

Namun, Didi mengingatkan transformasi digital harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Sebab, tidak semua masyarakat memiliki akses internet maupun kemampuan menggunakan teknologi pada tingkat yang sama.

“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menjadi hambatan baru,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperhatikan tiga fondasi utama digitalisasi desa, yakni ketersediaan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan literasi digital masyarakat.

Bukan Banyak Aplikasi, tetapi Banyak Manfaat

Didi juga mengingatkan agar digitalisasi pemerintahan tidak terjebak pada perlombaan membuat aplikasi.

Menurutnya, keberadaan aplikasi baru tidak otomatis menunjukkan pelayanan publik sudah semakin baik.

Yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut mampu membuat masyarakat memperoleh layanan dengan lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.

“Keberhasilan transformasi digital bukan diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dibuat, tetapi dari seberapa mudah dan berkualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.

Desa Masa Depan Harus Modern Tanpa Kehilangan Jati Diri

Momentum HUT ke-81 Jawa Barat, lanjut Didi, harus menjadi titik evaluasi terhadap arah pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa dan kelurahan.

Desa masa depan tidak hanya dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus tetap memiliki identitas dan kekuatan ekonomi berbasis potensi wilayah.

Dengan demikian, modernisasi desa tidak berarti meninggalkan tradisi dan kearifan lokal. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Komisi I DPRD Jawa Barat pun menegaskan akan terus mengawal aspek pemerintahan desa dan kelurahan melalui fungsi pengawasan.

“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya,” pungkasnya.