KOTA BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.
Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menilai reformasi kepegawaian harus terus diperkuat.
Menurutnya, ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga harus memiliki integritas, kompetensi, dan disiplin tinggi.
Didi menekankan bahwa sistem kepegawaian harus berbasis merit, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu.
“Pelayanan publik yang buruk sering kali berakar dari sistem kepegawaian yang tidak sehat,” ujarnya.
Komisi I DPRD Jabar mendorong evaluasi berkala terhadap kinerja ASN, termasuk penempatan jabatan yang sesuai dengan kompetensi.
Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dinilai penting untuk menghadapi tantangan birokrasi modern.
Didi juga menyoroti perlunya penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar aturan.
Menurutnya, sanksi yang tegas dan adil akan menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan reformasi kepegawaian yang konsisten, Komisi I berharap birokrasi di Jawa Barat semakin profesional, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
