News
Pojok Sehat Jiwa, Inovasi Humanis Dinkes Ciamis untuk Kesehatan Mental
Pojok Sehat Jiwa, sebuah inisiatif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, mengintegrasikan seni lukis untuk menjaga kesehatan mental pegawai. Diciptakan oleh dr. Eni Rochaeni, ruang ini menjadi simbol ekspresi emosional dan dialog batin, serta memperkuat nilai estetika di tempat kerja. Kesehatan jiwa dipandang vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Upaya menjaga kesehatan jiwa tidak selalu harus dimulai dari ruang klinis atau pendekatan medis semata. Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, sebuah inovasi humanis justru lahir dari ruang kerja, melalui medium seni lukis yang sederhana namun sarat makna.
Inovasi tersebut diberi nama Pojok Sehat Jiwa, sebuah ruang ekspresi yang menggabungkan seni, empati, dan semangat pelayanan kesehatan masyarakat.
Pojok Sehat Jiwa hadir sebagai bentuk kesadaran bahwa kesehatan mental merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Deretan lukisan yang terpajang rapi di salah satu dinding kantor Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Ciamis bukan sekadar elemen dekoratif.
Puluhan karya tersebut menjadi simbol dialog batin, ruang refleksi, sekaligus media menjaga keseimbangan emosional para pegawai.
Inisiatif ini digagas oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Ciamis, dr. Eni Rochaeni.
Bersama para stafnya, ia menghadirkan karya-karya lukisan yang sebagian besar merupakan hasil ekspresi pribadi para pegawai.
Setiap lukisan dibingkai dengan baik dan dilengkapi identitas pembuatnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap proses kreatif dan keberanian mengekspresikan perasaan.
Beragam aliran seni mewarnai Pojok Sehat Jiwa. Lukisan realis dan surealis berpadu menggambarkan harmoni manusia dengan alam, nuansa romantisme, hingga sentuhan melankolis.
Keberagaman tersebut menciptakan suasana ruang kerja yang lebih hidup, hangat, dan menenangkan, sekaligus memperkuat nilai estetika lingkungan kantor.
Menurut dr. Eni Rochaeni, Pojok Sehat Jiwa merupakan media untuk mengekspresikan jiwa sekaligus menjaga kesehatan mental para petugas kesehatan.
Ia menegaskan bahwa sebagai pelaksana program kesehatan masyarakat, pihaknya harus mampu menjadi teladan dalam menjaga kesehatan fisik dan jiwa.
“Kami membuat Pojok Sehat Jiwa yang berisi puluhan lukisan hasil karya saya dan para staf di Bidang Kesehatan Masyarakat. Setiap lukisan ada nama pelukisnya. Ini adalah cara kami mengekspresikan jiwa agar tetap sehat, produktif, bahagia, dan penuh cinta,” ujar Eni.
Ia menambahkan, tanggung jawab petugas kesehatan tidak hanya berkutat pada pelayanan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan mental masyarakat.
Hal ini sejalan dengan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat yang menaungi 37 puskesmas di Kabupaten Ciamis dalam melakukan skrining kesehatan fisik dan jiwa.
Kesehatan jiwa, lanjut Eni, menjadi perhatian khusus dalam kebijakan dan program yang dijalankan.
Seluruh puskesmas di Kabupaten Ciamis telah memiliki petugas yang siap menangani gangguan kesehatan jiwa dan melayani masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“Di seluruh puskesmas sudah tersedia petugas penanganan gangguan jiwa. Mereka siap melayani warga masyarakat, mulai dari pencegahan hingga pengobatan,” jelasnya.
Pendekatan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan mencakup siklus kehidupan secara menyeluruh.
Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga ibu hamil, seluruh kelompok usia menjadi sasaran perhatian dalam upaya menjaga kesehatan jiwa.
“Dengan pendekatan siklus hidup, kami harus memastikan kesehatan jiwa masyarakat tetap baik. Karena itu, di beberapa puskesmas kami juga mengajak penyintas gangguan kesehatan mental untuk berolahraga bersama dan berkomunikasi secara aktif sebagai bagian dari proses pemulihan,” ungkap Eni.
Beragam program kesehatan masyarakat yang dijalankan kerap menuntut kesiapan fisik dan mental para petugas.
Menyadari hal tersebut, pendekatan humanis melalui seni dipilih sebagai salah satu cara untuk menjaga ketahanan mental di lingkungan kerja.
Seni lukis dipandang mampu menjadi ruang dialog batin yang efektif, baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat.
Menurut Eni, seni hanyalah salah satu dari banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan jiwa.
Media ekspresi lain pun memiliki nilai yang sama selama mampu membuka ruang keberagaman, empati, dan kemanusiaan.
“Banyak cara yang bisa dilakukan, lewat seni melukis atau media lainnya. Semua itu baik, selama dapat membantu menjaga kesehatan jiwa. Dalam menjalankan program kesehatan pemerintah, kami sering kali harus hadir di ruang-ruang keberagaman dan humanisme,” tuturnya.
Meski bukan berlatar belakang sebagai seniman, dr. Eni Rochaeni dan para stafnya menunjukkan bahwa inovasi dapat lahir dari kepekaan terhadap kebutuhan dasar manusia.
Pojok Sehat Jiwa menjadi bukti bahwa ruang kerja dapat diubah menjadi ruang pemulihan, refleksi, dan penguatan mental.
Inovasi ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif tidak hanya bertumpu pada prosedur dan kebijakan, tetapi juga pada sentuhan kemanusiaan.
Melalui Pojok Sehat Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menghadirkan pendekatan yang lentur, inklusif, dan menyentuh fitrah manusia yang selalu mendambakan keindahan dan ketenangan jiwa.
News
Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji
PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.
Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.
Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.
Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.
Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.
PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.
News
Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial
PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.
Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.
Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.
Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.
Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.
Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.
Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.
PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.
News
Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa
PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.
Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.
Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.
Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.
-
News7 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News10 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News8 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News6 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News11 bulan agoRute Bandung–Semarang Resmi Mengudara, KDM Bidik Lonjakan Perdagangan dan Wisata
-
News6 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News8 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
-
News11 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
