Connect with us

News

KDM Sikat Tambang Nakal, Moratorium Total Perumahan di Zona Rawan Banjir

Published

on

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan sikap tanpa kompromi terhadap kerusakan lingkungan dengan menutup tambang bermasalah serta memberlakukan moratorium pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir.

Kebijakan keras ini ditempuh untuk menghentikan alih fungsi lahan yang tak terkendali dan memulihkan keadilan bagi wilayah terdampak eksploitasi sumber daya alam.

Langkah tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait serta para pengembang perumahan se-Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).

Menurut KDM, persoalan utama di sektor pertambangan bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Selama ini, daerah penghasil tambang justru tertinggal secara infrastruktur dan pendidikan akibat pengelolaan yang tidak adil.

“Kita menghadapi problem lingkungan yang akut. Tambang dikelola tidak sehat, pajaknya tidak kembali ke wilayah tambang. Akibatnya, daerah penambangan menjadi kumuh, infrastrukturnya rusak, dan masyarakatnya tertinggal,” ujar KDM.

Untuk mengakhiri ketimpangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merombak skema distribusi pajak tambang.

Ke depan, manfaat ekonomi dari sektor ini wajib dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak.

“Ke depan, pajak tambang harus dialokasikan minimal 60 persen untuk pembangunan di wilayah tempat tambang itu berada. Tidak boleh lagi daerah tambang hanya jadi korban,” tegasnya.

Selain menertibkan sektor tambang, KDM juga menyoroti pembangunan perumahan tapak yang dinilai menjadi penyumbang utama banjir di berbagai daerah di Jawa Barat.

Ia memastikan, pemerintah tidak akan lagi menerbitkan izin perumahan di kawasan rawan banjir.

“Kalau kita tahu banjir hari ini mayoritas disebabkan oleh perumahan, lalu kita tetap izinkan pembangunan di wilayah itu, artinya kita sengaja memperbesar bencana,” katanya.

Sebagai solusi, Pemprov Jabar mendorong peralihan pembangunan ke hunian vertikal, khususnya di wilayah perkotaan.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemanfaatan kawasan Meikarta di Lippo Cikarang sebagai hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Meikarta itu infrastrukturnya sudah jadi, apartemennya banyak yang kosong, jalannya lebar. Kalau bisa menampung 100 ribu orang, kita bisa menyelamatkan puluhan ribu hektare lahan sawah,” jelas KDM.

Saat ini, Pemprov Jabar resmi memberlakukan moratorium pembangunan perumahan sambil menunggu hasil kajian tata ruang dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Rekomendasi kebijakan ditargetkan rampung pada Februari 2026.

“Tidak boleh ada pembangunan di sawah, rawa, dan bantaran sungai. Yang sudah berjalan tidak mungkin dihentikan, tapi yang akan dibangun harus kita setop,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

News

Fraksi PKS Ciamis Dorong Anggaran Jalan, Meterisasi PJU, dan Dana Riset Masuk KUA-PPAS 2027

Published

on

By

CIAMIS – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui anggota fraksi yang bertugas di masing-masing komisi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengatakan pembahasan KUA-PPAS harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong sejumlah program strategis agar mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah anggaran perbaikan jalan. Menurut Nana, usulan anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2027 tidak semestinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mengusulkan agar anggaran perbaikan jalan minimal sama dengan tahun 2026. Tidak logis jika kondisi jalan semakin banyak yang rusak, tetapi alokasi anggarannya justru menurun. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik,” ujar Nana.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong percepatan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU). Saat ini, kata Nana, masih banyak PJU yang belum menggunakan meter sehingga pemerintah daerah membayar biaya listrik dengan sistem tarif flat.

“Kondisi ini kurang efisien. Banyak lampu PJU yang mati, tetapi tetap dibayar dengan nilai yang sama. Jika seluruh PJU sudah menggunakan meter, pembayaran listrik akan sesuai dengan pemakaian riil sehingga lebih transparan, akuntabel, dan berpotensi menghemat anggaran daerah,” jelasnya.

Tak kalah penting, Fraksi PKS menyoroti belum tersedianya anggaran riset pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan. Menurut Nana, riset merupakan fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Kami memandang kemajuan daerah harus dibangun di atas data dan riset. Program yang baik lahir dari kajian yang matang, bukan sekadar asumsi. Bagaimana kita ingin mengembangkan Ciamis jika tidak memiliki dukungan riset yang memadai? Karena itu kami mendorong agar anggaran riset masuk dalam KUA-PPAS 2027 sebagai investasi bagi kemajuan Kabupaten Ciamis,” tegasnya.

Fraksi PKS, lanjut Nana,  berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis.

“Dengan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berbasis riset, pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Ciamis di masa mendatang,”pungkasnya.

Continue Reading

News

Fraksi PKS Ciamis Teguhkan Komitmen Melayani Rakyat

Published

on

By

Yogyakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS se-Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kualitas kepemimpinan, serta efektivitas kerja legislasi dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini mengusung tema “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi”, sebagai spirit utama seluruh anggota legislatif PKS di Jawa Barat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengatakan bahwa Bimtek menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kompetensi anggota dewan agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Melalui Bimtek ini, kami semakin memahami arah kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan daerah yang selaras dengan cita-cita pemerintah. Dan tentunya, Fraksi PKS Ciamis akan senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi yang nyata, berpihak kepada rakyat, serta mengawal setiap kebijakan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Nana.

Ia menerangkan terkait fokus utama dalam kegiatan tersebut. Yaiti memahami program nasional untuk meningkatkan pertumbuhan daerah selaras dengan gagasan nasional.

Kedua, memperkuat koordinasi dan kerja sama antara anggota DPRD dengan pimpinan partai di wilayah masing-masing.

Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota dewan sesuai fungsi komisi yang diemban.

Selain itu, Bimtek juga menekankan pentingnya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, mengokohkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nana menegaskan bahwa penguatan kapasitas anggota legislatif tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembahasan kebijakan di DPRD, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

“Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya anggota legislatif merupakan bagian dari ikhtiar partai dalam menghadirkan politik yang melayani.

“PKS meyakini bahwa kekuatan seorang anggota dewan bukan hanya diukur dari kemampuan berbicara di ruang sidang, tetapi dari kapasitasnya menghadirkan manfaat bagi masyarakat,”tambahnya.

Karena itu, lanjut Didi, Bimtek ini menjadi bekal penting agar setiap kader yang mendapat amanah di legislatif semakin profesional, berintegritas, serta mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan rakyat.

“Kami berharap semangat Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di Kabupaten Ciamis,” pungkas Didi.

Continue Reading

News

PKS Ciamis Perkuat Relawan & Saksi Lewat Training Orientasi Partai

Published

on

By

CIAMIS – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Ciamis menggelar Training Orientasi Partai (TOP) Bidang Relawan dan Saksi Nasional pada Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas kader, relawan, dan saksi agar semakin profesional, berintegritas, serta siap mengawal proses demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis tersebut bertujuan membangun pemahaman yang utuh mengenai peran relawan dan saksi sebagai garda terdepan dalam perjuangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Didi Sukardi, S.E., menegaskan bahwa relawan dan saksi memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada momentum pemilu, tetapi juga dalam mengawal aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

“Relawan dan saksi bukan hanya bertugas saat pemilu. Mereka harus menjadi pribadi yang berintegritas, memiliki kapasitas yang baik, serta siap melayani masyarakat dalam berbagai kesempatan,”terangnya.

Karena itu, kata Didi, Training Orientasi Partai menjadi bekal penting agar seluruh relawan dan saksi memiliki visi, semangat, dan pemahaman yang sama dalam menjalankan amanah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi langkah nyata untuk memperkuat soliditas organisasi PKS mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, PKS Ciamis tentunya sangat optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya.

Diketahui, Training Orientasi Partai (TOP) merupakan program nasional Bidang Relawan dan Saksi PKS yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, integritas, serta kesiapan relawan dan saksi dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat budaya pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen PKS dalam menghadirkan politik yang melayani.

Melalui kegiatan ini, DPD PKS Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus membangun relawan dan saksi yang tangguh, profesional, serta siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan publik.

Continue Reading

Trending