CIAMIS — Kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan tidak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat warga terlihat dari berbagai kegiatan dan kreativitas yang menghiasi lingkungan hingga kemeriahan karnaval menuju lapangan upacara.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengapresiasi semangat masyarakat yang tetap menjaga kemeriahan peringatan kemerdekaan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Nana, antusiasme warga menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup dan mampu menyatukan masyarakat.

Warga tidak sekadar memasang ornamen kemerdekaan, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing.

“Walaupun kondisi ekonomi sedang melemah, kita patut mengacungi jempol antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT RI ke-81 ini,”katanya.

Ia menilai semangat tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi masyarakat.

Kebersamaan dan optimisme warga, kata Nana, perlu terus dijaga agar peringatan kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan.

Nana berharap kemeriahan HUT RI ke-81 turut mendorong pemerintah untuk semakin serius memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus berjalan beriringan dengan upaya menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat.

“Semoga semangat dan antusiasme masyarakat ini menjadi energi bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata dan kemajuan bersama,” katanya.

Nana juga mengajak masyarakat mempertahankan semangat gotong royong, kepedulian, dan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ia menegaskan, kemeriahan peringatan kemerdekaan menjadi bukti bahwa masyarakat tetap memiliki energi positif untuk membangun bangsa.

“Merdeka!” pungkasnya.

CIAMIS — Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh kader PKS Kabupaten Ciamis.

Mengenakan pakaian putih khas PKS dan peci hitam, Didi bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh kader memaknai kemerdekaan tidak sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai panggilan pengabdian bagi masyarakat.

Menurut Didi, kemerdekaan memberi ruang bagi setiap anak bangsa untuk mengambil peran dalam berbagai bidang.

Karena itu, kader PKS harus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kemerdekaan bukan garis akhir dari perjuangan. Kemerdekaan justru memberi kita ruang untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih nyata, yaitu menghadirkan manfaat dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pesan Didi.

Ia menegaskan, perjuangan generasi hari ini tidak lagi menghadapi penjajah dengan senjata.

Tantangan bangsa kini hadir dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, lemahnya kepedulian sosial, krisis moral, hingga berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Karena itu, Didi meminta kader PKS tidak cukup hanya berbicara tentang perubahan.

Kader harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka, lalu mengambil langkah konkret untuk memberikan solusi.

“Kalau dulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan itu dengan pengabdian. Jangan sampai kemerdekaan hanya kita rayakan setiap tahun, tetapi tidak kita isi dengan kerja dan kepedulian,” tegasnya.

Didi juga mengingatkan seluruh kader agar menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai energi dalam menjalankan amanah, baik sebagai anggota legislatif, pengurus partai, maupun kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Ia menilai kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui sikap jujur, konsisten, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Jangan ukur perjuangan hanya dari seberapa besar jabatan yang kita pegang. Ukurlah dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan,” ujarnya.

Di hadapan seluruh kader, Didi juga mengajak PKS Kabupaten Ciamis memperkuat soliditas dan memperluas kontribusi.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur organisasi, tetapi pada kesediaan setiap kader untuk bergerak dan bekerja bersama.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, lanjut Didi, harus menjadi titik refleksi sekaligus momentum memperbarui komitmen perjuangan.

Ia berharap seluruh kader PKS Ciamis mampu membawa semangat kemerdekaan ke dalam setiap ruang pengabdian—dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, hingga lembaga legislatif.

“Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi mau berdiri di garis depan untuk mengerjakannya. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai energi untuk terus melayani, memperjuangkan dan menghadirkan kebaikan bagi Ciamis dan Indonesia,” pungkasnya.

CIAMIS — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis menggelar Diskusi Panel Kajian Kritis terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 Kabupaten Ciamis.

Forum ini menjadi ruang untuk menguji arah kebijakan anggaran daerah sekaligus memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Aula DPTD PKS Ciamis, Minggu, 16 Agustus 2026. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, S.Ag., tampil sebagai keynote speaker.

Sementara Ketua DPD PKS Ciamis H. Didi Sukardi, SE. dan pengamat kebijakan publik, sosial-politik Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag., menjadi pembicara.

Diskusi tersebut dimoderatori Kabid Bapilu PKS Ciamis, Dadan Hudanul Hak, SE. Peserta berasal dari ketua dan sekretaris bidang DPD PKS Ciamis serta perwakilan Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan pelopor PKS Ciamis.

Menguji Arah Perubahan Anggaran

Kajian terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak sekadar melihat angka pendapatan dan belanja daerah. PKS Ciamis menempatkan pembahasan tersebut sebagai bagian penting dari proses mengawal kebijakan publik agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

KUA-PPAS menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, perubahan terhadap dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja, maupun program prioritas.

Melalui forum kajian kritis, PKS Ciamis membuka ruang untuk melihat apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan masyarakat atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dan rutinitas pemerintahan.

Pendekatan kritis menjadi penting karena setiap perubahan anggaran pada akhirnya berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Harus Punya Dampak

Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 juga relevan dengan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin cermat menentukan skala prioritas.

Anggaran tidak cukup hanya tersusun secara administratif. Setiap program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Ciamis, perhatian terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam membaca arah kebijakan anggaran.

Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan pembangunan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas yang proporsional.

Karena itu, kajian terhadap perubahan KUA-PPAS juga dapat menjadi momentum untuk melihat kembali apakah komposisi belanja daerah sudah memberikan ruang yang cukup bagi kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS Perlu Perkuat Fungsi Pengawasan

Forum kajian ini sekaligus memperkuat perspektif internal PKS dalam menjalankan fungsi politik dan kelembagaan di Kabupaten Ciamis.

Bagi anggota Fraksi PKS DPRD Ciamis, pemahaman terhadap dokumen anggaran menjadi modal penting dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Khusus dalam fungsi penganggaran, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami besaran anggaran.

Mereka juga perlu membaca hubungan antara kebijakan, program, target pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak berhenti pada persoalan angka.

DPRD perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dorong Tradisi Kajian Kebijakan

Kehadiran pengamat kebijakan publik, sosial-politik dalam diskusi tersebut turut memperluas sudut pandang.

Kebijakan anggaran dapat dibaca bukan hanya dari sisi teknis pemerintahan, tetapi juga dari perspektif kepentingan publik dan dinamika sosial masyarakat.

Tradisi kajian seperti ini penting bagi partai politik yang ingin membangun kebijakan berbasis data, argumentasi, dan kebutuhan masyarakat.

PKS Ciamis dapat menggunakan hasil kajian sebagai bahan memperkuat sikap politik dalam mengawal pembahasan anggaran daerah.

Kritik terhadap kebijakan tidak harus berhenti pada penolakan, tetapi dapat diarahkan menjadi rekomendasi dan alternatif kebijakan yang lebih konstruktif.

KUA-PPAS dan Masa Depan Ciamis

Perubahan APBD pada dasarnya merupakan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan anggaran yang telah berjalan.

Pemerintah daerah dapat mengevaluasi program, menyesuaikan target, sekaligus mengalokasikan kembali sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Karena itu, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan birokrasi, keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Kajian kritis yang digelar PKS Ciamis menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak semestinya menjadi urusan terbatas antara pemerintah dan lembaga legislatif.

Partai politik, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya juga memiliki ruang untuk memberikan perspektif dan mengawasi arah kebijakan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan semata-mata terserapnya anggaran.

Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, membuka peluang ekonomi, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga Ciamis. (Rilis)