CIAMIS — Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh kader PKS Kabupaten Ciamis.

Mengenakan pakaian putih khas PKS dan peci hitam, Didi bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh kader memaknai kemerdekaan tidak sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai panggilan pengabdian bagi masyarakat.

Menurut Didi, kemerdekaan memberi ruang bagi setiap anak bangsa untuk mengambil peran dalam berbagai bidang.

Karena itu, kader PKS harus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kemerdekaan bukan garis akhir dari perjuangan. Kemerdekaan justru memberi kita ruang untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih nyata, yaitu menghadirkan manfaat dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pesan Didi.

Ia menegaskan, perjuangan generasi hari ini tidak lagi menghadapi penjajah dengan senjata.

Tantangan bangsa kini hadir dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, lemahnya kepedulian sosial, krisis moral, hingga berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Karena itu, Didi meminta kader PKS tidak cukup hanya berbicara tentang perubahan.

Kader harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka, lalu mengambil langkah konkret untuk memberikan solusi.

“Kalau dulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan itu dengan pengabdian. Jangan sampai kemerdekaan hanya kita rayakan setiap tahun, tetapi tidak kita isi dengan kerja dan kepedulian,” tegasnya.

Didi juga mengingatkan seluruh kader agar menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai energi dalam menjalankan amanah, baik sebagai anggota legislatif, pengurus partai, maupun kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Ia menilai kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui sikap jujur, konsisten, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Jangan ukur perjuangan hanya dari seberapa besar jabatan yang kita pegang. Ukurlah dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan,” ujarnya.

Di hadapan seluruh kader, Didi juga mengajak PKS Kabupaten Ciamis memperkuat soliditas dan memperluas kontribusi.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur organisasi, tetapi pada kesediaan setiap kader untuk bergerak dan bekerja bersama.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, lanjut Didi, harus menjadi titik refleksi sekaligus momentum memperbarui komitmen perjuangan.

Ia berharap seluruh kader PKS Ciamis mampu membawa semangat kemerdekaan ke dalam setiap ruang pengabdian—dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, hingga lembaga legislatif.

“Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi mau berdiri di garis depan untuk mengerjakannya. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai energi untuk terus melayani, memperjuangkan dan menghadirkan kebaikan bagi Ciamis dan Indonesia,” pungkasnya.

CIAMIS — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis menggelar Diskusi Panel Kajian Kritis terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 Kabupaten Ciamis.

Forum ini menjadi ruang untuk menguji arah kebijakan anggaran daerah sekaligus memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Aula DPTD PKS Ciamis, Minggu, 16 Agustus 2026. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, S.Ag., tampil sebagai keynote speaker.

Sementara Ketua DPD PKS Ciamis H. Didi Sukardi, SE. dan pengamat kebijakan publik, sosial-politik Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag., menjadi pembicara.

Diskusi tersebut dimoderatori Kabid Bapilu PKS Ciamis, Dadan Hudanul Hak, SE. Peserta berasal dari ketua dan sekretaris bidang DPD PKS Ciamis serta perwakilan Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan pelopor PKS Ciamis.

Menguji Arah Perubahan Anggaran

Kajian terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak sekadar melihat angka pendapatan dan belanja daerah. PKS Ciamis menempatkan pembahasan tersebut sebagai bagian penting dari proses mengawal kebijakan publik agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

KUA-PPAS menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, perubahan terhadap dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja, maupun program prioritas.

Melalui forum kajian kritis, PKS Ciamis membuka ruang untuk melihat apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan masyarakat atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dan rutinitas pemerintahan.

Pendekatan kritis menjadi penting karena setiap perubahan anggaran pada akhirnya berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Harus Punya Dampak

Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 juga relevan dengan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin cermat menentukan skala prioritas.

Anggaran tidak cukup hanya tersusun secara administratif. Setiap program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Ciamis, perhatian terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam membaca arah kebijakan anggaran.

Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan pembangunan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas yang proporsional.

Karena itu, kajian terhadap perubahan KUA-PPAS juga dapat menjadi momentum untuk melihat kembali apakah komposisi belanja daerah sudah memberikan ruang yang cukup bagi kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS Perlu Perkuat Fungsi Pengawasan

Forum kajian ini sekaligus memperkuat perspektif internal PKS dalam menjalankan fungsi politik dan kelembagaan di Kabupaten Ciamis.

Bagi anggota Fraksi PKS DPRD Ciamis, pemahaman terhadap dokumen anggaran menjadi modal penting dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Khusus dalam fungsi penganggaran, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami besaran anggaran.

Mereka juga perlu membaca hubungan antara kebijakan, program, target pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak berhenti pada persoalan angka.

DPRD perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dorong Tradisi Kajian Kebijakan

Kehadiran pengamat kebijakan publik, sosial-politik dalam diskusi tersebut turut memperluas sudut pandang.

Kebijakan anggaran dapat dibaca bukan hanya dari sisi teknis pemerintahan, tetapi juga dari perspektif kepentingan publik dan dinamika sosial masyarakat.

Tradisi kajian seperti ini penting bagi partai politik yang ingin membangun kebijakan berbasis data, argumentasi, dan kebutuhan masyarakat.

PKS Ciamis dapat menggunakan hasil kajian sebagai bahan memperkuat sikap politik dalam mengawal pembahasan anggaran daerah.

Kritik terhadap kebijakan tidak harus berhenti pada penolakan, tetapi dapat diarahkan menjadi rekomendasi dan alternatif kebijakan yang lebih konstruktif.

KUA-PPAS dan Masa Depan Ciamis

Perubahan APBD pada dasarnya merupakan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan anggaran yang telah berjalan.

Pemerintah daerah dapat mengevaluasi program, menyesuaikan target, sekaligus mengalokasikan kembali sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Karena itu, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan birokrasi, keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Kajian kritis yang digelar PKS Ciamis menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak semestinya menjadi urusan terbatas antara pemerintah dan lembaga legislatif.

Partai politik, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya juga memiliki ruang untuk memberikan perspektif dan mengawasi arah kebijakan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan semata-mata terserapnya anggaran.

Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, membuka peluang ekonomi, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga Ciamis. (Rilis)

CIAMIS — Bergabungnya Ibnu Abdillah Hamam Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) bukan sekadar pergantian posisi.

Kehadiran Ibnu diharapkan menjadi kelanjutan perjuangan sekaligus energi baru bagi Fraksi PKS dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Ciamis.

Ibnu Abdillah mulai menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Ciamis menggantikan almarhum Dede Herli.

Pergantian tersebut membawa pesan penting: perjuangan yang telah dirintis tidak boleh berhenti, tetapi harus dilanjutkan dengan kerja nyata dan tanggung jawab yang lebih besar.

Didi Sukardi menyampaikan pesan khusus kepada Ibnu agar mampu menjaga amanah yang kini berada di pundaknya.

Menurutnya, menjadi anggota DPRD bukan hanya soal menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan melalui proses politik.

“Yang paling penting adalah melanjutkan perjuangan yang sudah ditorehkan almarhum Dede Herli. Kebaikan yang sudah digagas jangan sampai berhenti. Justru harus dipertahankan dan ditingkatkan,” pesan Didi.

Ia menilai Ibnu memiliki tantangan untuk meneruskan kerja-kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan yang sebelumnya menjadi ruang pengabdian Dede Herli.

Menurut Didi, mempertahankan kebaikan merupakan pekerjaan yang tidak kalah berat dibandingkan memulainya.

Karena itu, Ibnu perlu membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat, sesama anggota DPRD, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

“Jangan hanya meneruskan kursinya, tetapi teruskan nilai perjuangannya. Masyarakat membutuhkan wakil yang hadir, mendengar dan kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.

Pesan untuk Seluruh Fraksi PKS

Didi juga mengingatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Ciamis agar menjadikan momentum tersebut sebagai penguat soliditas dan semangat pengabdian.

Menurutnya, setiap anggota fraksi memiliki peran yang saling melengkapi. Karena itu, kekuatan Fraksi PKS tidak boleh bertumpu pada satu atau dua orang, melainkan pada kerja bersama dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Ia menekankan bahwa kondisi Ciamis membutuhkan wakil rakyat yang tidak sekadar hadir dalam rapat, tetapi mampu membaca persoalan masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

“Fraksi harus menjadi satu kesatuan perjuangan. Kita boleh berbeda dalam cara melihat persoalan, tetapi tujuan akhirnya harus sama, yaitu bagaimana Ciamis semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” kata Didi.

Bagi Didi, politik di DPRD seharusnya tidak berhenti pada perdebatan kepentingan, tetapi menjadi ruang untuk mencari solusi. Setiap kebijakan, anggaran dan regulasi harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada kebutuhan masyarakat.

Ia pun berharap kehadiran Ibnu dapat memperkuat kerja Fraksi PKS, sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan DPRD yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Jabatan hanya sementara, tetapi jejak pengabdian akan diingat masyarakat. Karena itu, mari kita jaga amanah ini bersama-sama dan gunakan setiap ruang yang ada untuk memberikan manfaat bagi Ciamis,” pungkasnya.