CIAMIS — H. Ibnu Abdillah Hamam Fauzi, M.Pd., resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Ia menggantikan almarhum H. Dede Herli dari Fraksi PKS yang telah berpulang.

Pengucapan sumpah/janji berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Ciamis, Jumat (14/8/2026).

Prosesi berlangsung khidmat dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis Didi Sukardi, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna, para pimpinan partai politik, Kapolres Ciamis, anggota DPRD, serta tamu undangan turut hadir dalam agenda tersebut.

Usai pengucapan sumpah/janji, Ibnu menegaskan bahwa amanah sebagai anggota DPRD bukan sekadar pergantian posisi, tetapi juga tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan yang telah dibangun almarhum Dede Herli.

“Yang pasti saya akan meneruskan perjuangan yang telah ditorehkan almarhum Dede Herli. PR bagi saya adalah bagaimana mempertahankan kebaikan yang sudah digagas beliau, terutama di daerah pemilihan kami,” ujar Ibnu.

Menurutnya, tugas sebagai wakil rakyat membutuhkan kerja bersama. Karena itu, ia juga akan memperkuat sinergi dengan anggota DPRD lainnya agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih efektif.

“Tentu perlu juga peningkatan sinergi dengan rekan-rekan anggota DPRD lainnya. Ini bukan pekerjaan sendiri, tetapi bagian dari kerja bersama untuk masyarakat,” katanya.

Tetap di Banggar dan Komisi D

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis Nana Sutisna mengatakan, untuk sementara belum ada perubahan penempatan Ibnu Abdillah di alat kelengkapan DPRD.

Ibnu akan meneruskan posisi almarhum Dede Herli di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi D. Penempatan tersebut mengikuti komposisi yang sudah berjalan sebelumnya.

“Untuk sementara beliau meneruskan almarhum Dede Herli di Banggar dan Komisi D karena belum ada perubahan,” kata Nana.

Menurut Nana, rotasi alat kelengkapan DPRD masih terbuka untuk dilakukan pada 2027. Namun, perubahan tersebut akan mengikuti mekanisme dan keputusan internal yang berlaku.

“Untuk 2027 kemungkinan ada perubahan rotasi,” ujarnya.

Pergantian ini , lanjut Nana, sekaligus menjadi momentum bagi Fraksi PKS untuk menjaga kesinambungan perjuangan almarhum Dede Herli, sekaligus memperkuat kontribusi fraksi dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Didi Sukardi: Amanah yang Harus Dijaga

Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis Didi Sukardi menilai PAW tersebut bukan hanya proses administratif kelembagaan, tetapi juga momentum untuk memastikan perjuangan dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya diperjuangkan almarhum Dede Herli tetap berlanjut.

Didi mengatakan, PKS memberikan kepercayaan kepada Ibnu Abdillah untuk melanjutkan amanah tersebut sekaligus membawa energi baru dalam kerja-kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah amanah ini dijaga. Perjuangan yang sudah dilakukan almarhum Dede Herli harus diteruskan, sementara hal-hal yang masih menjadi pekerjaan rumah harus diperkuat,” kata Didi.

Ia juga mendorong Ibnu untuk membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat di daerah pemilihannya serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh anggota DPRD.

Menurut Didi, keberadaan anggota DPRD tidak hanya diukur dari kehadiran dalam rapat, tetapi dari kemampuan menyerap aspirasi, memperjuangkannya dalam kebijakan daerah.

“Dan uga memastikan program pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,”tandasnya.

Dengan pengucapan sumpah/janji tersebut, Ibnu Abdillah Hamam Fauzi kini resmi menjalankan mandat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

CIAMIS — Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, H. Didi Sukardi, SE (KDS), menyampaikan ucapan “Salam Pramuka” dalam momentum Hari Pramuka ke-65 yang berlangsung pada 14 Agustus 2026.

Didi menyampaikan pesan tersebut melalui unggahan khusus yang menampilkan dirinya mengenakan seragam Pramuka, sekaligus mengangkat tema besar peringatan Hari Pramuka 2026, yakni Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.

Tema tersebut bukan sekadar slogan. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa peringatan Hari Pramuka ke-65 mengarah pada penguatan kontribusi organisasi dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Bagi Didi, semangat Pramuka memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan saat ini.

“Pramuka tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga dapat menjadi bagian dari gerakan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kepedulian terhadap lingkungan,”ujarnya.

Semangat tersebut sejalan dengan arah Gerakan Pramuka pada 2026 yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam agenda swasembada pangan.

Dalam Rakernas Gerakan Pramuka 2026, ketahanan pangan menjadi salah satu bagian penting untuk memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Didi menilai nilai-nilai kepramukaan seperti disiplin, gotong royong, kemandirian, dan kepedulian sosial tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa.

“Momentum Hari Pramuka ke-65 juga harus menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan generasi muda,”tandasnya.

“Terlebih, visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara yang tangguh, mandiri, maju, dan berkelanjutan,”tambahnya.

CIAMIS — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis menyatakan setuju terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Namun, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis agar perubahan APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Fraksi PKS Minta Anggaran Berbasis Prioritas

Fraksi PKS menegaskan setiap perubahan alokasi anggaran harus berbasis skala prioritas, urgensi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Prinsip money follows program dan value for money dinilai perlu menjadi dasar dalam menentukan arah belanja daerah. Dengan prinsip tersebut, anggaran diharapkan tidak sekadar terserap, tetapi memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Dorong Kemandirian Fiskal Ciamis

Di tengah menurunnya transfer, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi PAD, menurut Fraksi PKS, tidak semata-mata dilakukan dengan meningkatkan pungutan. Pemerintah daerah perlu memperluas basis ekonomi, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi, melakukan digitalisasi pemungutan, serta mengembangkan sektor unggulan daerah.

Pertanian Ciamis Harus Tetap Jadi Prioritas

Fraksi PKS juga meminta pengurangan belanja modal dilakukan secara selektif. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit terhadap pertanian, UMKM, perdagangan, pariwisata, konektivitas wilayah, dan penciptaan lapangan kerja harus tetap mendapat perhatian.

Secara khusus, sektor pertanian dinilai perlu memperoleh perhatian lebih kuat dan berkelanjutan karena masih menjadi salah satu sektor utama yang menopang mata pencaharian masyarakat Kabupaten Ciamis.

Fraksi PKS menilai kebijakan pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan lahan pertanian, ketersediaan air, kesejahteraan petani, serta perlindungan ekosistem pendukungnya.

Soroti Defisit dan Pembiayaan Daerah

Fraksi PKS turut menyoroti meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan melebar-nya defisit. Kondisi tersebut, menurut mereka, harus dikelola secara bijak dan efektif.

Setiap penggunaan SiLPA maupun pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, harus memiliki dasar yang kuat, kemampuan pembayaran yang terukur, serta memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang jelas.

Perubahan APBD Harus Selesaikan Persoalan Masyarakat

Fraksi PKS menekankan perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Keterbatasan fiskal juga dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan terobosan kebijakan non-budgeting, khususnya dalam penguatan mental dan spiritual aparatur serta masyarakat.

Fraksi PKS Dorong Gerakan Magrib Mengaji

Salah satu gagasan yang kembali didorong Fraksi PKS adalah gerakan Magrib Mengaji serta budaya mengaji bagi aparatur di tempat kerja.

Gerakan tersebut diharapkan dilaksanakan secara proporsional dan tidak mengganggu tugas kedinasan. Fraksi PKS memandang penguatan integritas, semangat pengabdian, keikhlasan dalam pelayanan, dan budaya kerja yang baik sebagai investasi yang tidak selalu membutuhkan anggaran besar, tetapi berpotensi memberikan dampak besar terhadap kualitas pemerintahan.

Fraksi PKS juga menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan tanggung jawab moral.

Pemandangan umum Fraksi PKS tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis pada 13 Agustus 2026.