CIAMIS — Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, H. Didi Sukardi, membakar semangat kader untuk menghadapi kontestasi politik 2029.

Ia menegaskan, PKS tidak hanya membidik penambahan kursi legislatif, tetapi juga menargetkan kadernya memimpin Kabupaten Ciamis sebagai bupati.

Pernyataan itu disampaikan Didi saat memberikan arahan dalam Training Orientasi Partai Bidang Relawan dan Saksi Nasional yang digelar DPD PKS Kabupaten Ciamis, Senin, (31/08).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan kesiapan kader menghadapi agenda politik mendatang.

Didi menyebut target tersebut memang tidaklah ringan. Namun, ia meyakini target sembilan kursi DPRD Kabupaten Ciamis hingga memenangkan kader PKS sebagai bupati pada 2029 dapat dicapai jika seluruh kader bergerak bersama.

“Bagaimana caranya menambah kursi dari lima menjadi sembilan? Kader PKS harus menjadi bupati Ciamis 2029. Ini berat, tetapi akan menjadi ringan kalau kita pahami bahwa terlibat di PKS kita niatkan sebagai ibadah,” tegas Didi.

Menurutnya, PKS tidak bisa mengandalkan kekuatan finansial dalam menghadapi pertarungan politik.

Justru keterbatasan tersebut harus mendorong kader memperkuat soliditas, pelayanan kepada masyarakat, kerja kolektif, dan militansi.

“Karena kita tidak punya cukup uang, itu justru menjadi ciri PKS. Kita punya kader, kita punya kebersamaan, dan kita punya semangat untuk melayani,” ujarnya.

Didi juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa aktivitas politik kader bukan semata-mata mengejar jabatan.

Setiap kerja politik harus berangkat dari niat pengabdian dan ibadah.

“Kalau niat kita ibadah, insyaallah kita tidak mudah lelah. Kita tidak menghitung apa yang kita dapat, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” katanya.

Perkuat Relawan dan Saksi

Training tersebut juga menjadi momentum memperkuat barisan relawan dan saksi sebagai bagian penting dalam strategi pemenangan pemilu.

Didi mendorong kader memahami tugas, menjaga integritas, sekaligus memastikan suara masyarakat terlindungi dalam setiap tahapan pemilu.

Target sembilan kursi sendiri sejalan dengan agenda penguatan struktur dan kaderisasi PKS Ciamis. Didi sebelumnya juga menekankan bahwa kemenangan politik harus dibangun melalui kaderisasi, pelayanan publik, serta kerja nyata di tengah masyarakat.

Dalam struktur kepengurusan periode 2025–2030, Didi Sukardi tercatat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis.

Didi juga menegaskan identitas ideologis partainya.

“PKS satu-satunya partai yang berasas Islam,” ujarnya, seraya mengajak kader menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan target lima menjadi sembilan kursi dan cita-cita mengantarkan kader PKS menjadi Bupati Ciamis 2029, Didi meminta seluruh kader tidak melihat beratnya target sebagai alasan untuk mundur.

“Kalau kita bergerak bersama dan kita niatkan sebagai ibadah, yang berat akan menjadi ringan,” pungkasnya.

CIAMIS — Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi PKS, Abu Bakar Sidik, mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang terus mendorong peningkatan mutu pendidikan Islam melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Abu Bakar dalam kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam 2026 di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Maarif, Ciamis, Senin, (31/08).

Kegiatan tersebut mengangkat sosialisasi kebijakan pengembangan dosen, tenaga kependidikan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang unggul di Ciamis.

Menurut Abu Bakar, kegiatan seperti Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) memiliki peran penting.

Selain menjadi ruang edukasi untuk meningkatkan wawasan keislaman masyarakat, program tersebut juga menjadi sarana Kemenag menyampaikan berbagai kebijakan pendidikan Islam secara langsung.

“Sebagai wakil masyarakat Ciamis, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenag yang telah melakukan edukasi peningkatan wawasan agama Islam bagi masyarakat melalui program NGOPI,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan pengembangan dosen, penguatan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan PTKI yang unggul.

Ia menegaskan, kelengkapan sarana dan prasarana saja tidak cukup untuk membangun perguruan tinggi berkualitas.

Perguruan tinggi membutuhkan dosen yang terus berkembang kompetensinya, tenaga kependidikan yang kuat, serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.

“Sebagai wakil rakyat sekaligus bagian dari masyarakat, saya sangat mendorong kebijakan ini. Walaupun sarana dan prasarana lengkap, tanpa pengembangan kompetensi dosen, penguatan tenaga kependidikan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mustahil tercipta PTKI yang unggul,” katanya.

Ia berharap kebijakan tersebut semakin memperkuat kualitas PTKI sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi.

“Pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak dan karakter,” pungkasnya.

CIAMIS — Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Ibnu Abdillah Hamam Fauzi, mendorong pemerintah memastikan penerapan data desil berjalan secara akurat dan rasional.

Ia menyampaikan hal itu saat menggelar reses di Saung Sawah Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Jumat (28/8/2026).

Menurut Ibnu, pemerintah perlu merasionalisasi kembali penggunaan data desil agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya

Data yang akurat akan membuat proses penentuan penerima bantuan berlangsung lebih objektif.

“Desil ini harus lebih dirasionalisasi. Datanya harus akurat supaya penentuan penerima bantuan lebih objektif. Jangan sampai penerapannya seperti uji coba, kemudian dampaknya justru kurang pas di masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi faktual masyarakat masuk dalam proses pendataan dan pemutakhiran.

Ibnu menilai ketepatan data menjadi kunci agar program bantuan sosial mencapai warga yang benar-benar membutuhkan.

“Harapannya, dengan adanya desil ini bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Jangan sampai karena data yang kurang akurat, masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Selain persoalan data desil, masyarakat dalam reses tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan selokan dan kali.

Infrastruktur drainase tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar fungsi saluran air tetap optimal dan tidak menimbulkan persoalan bagi lingkungan warga.

Ibnu mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Pasti ini menjadi kajian penting yang akan serius kita perhatikan. Seluruh aspirasi yang hari ini disampaikan akan kami bahas bersama eksekutif,”pungkasnya.