News
Hari Konstitusi RI Bukan Hiasan
Jomantara.com — Hari Konstitusi Republik Indonesia yang hadir setiap 18 Agustus seharusnya menjadi pemacu untuk serius dalam menegakkan keadilan.
Momentum ini perlu mengajak kita melihat kembali posisi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, para pendiri bangsa langsung menyusun fondasi hukum bagi negara yang baru lahir.
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Keputusan itu menunjukkan satu hal penting: kemerdekaan membutuhkan aturan. Negara tidak cukup hanya memiliki wilayah, pemerintahan, dan rakyat.
Negara juga membutuhkan konstitusi untuk mengatur kekuasaan sekaligus melindungi hak warga negara.
Kita sering mendengar Pancasila dan UUD 1945 dalam pidato, upacara, maupun ruang pendidikan. Namun, tantangan sebenarnya bukan sekadar menghafal isi konstitusi.
Tantangan terbesar muncul ketika kita harus menjalankan nilai-nilainya.
Ketika pemerintah memberikan pelayanan publik secara adil, ketika lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, dan ketika masyarakat menyampaikan kritik tanpa kehilangan etika, saat itulah konstitusi hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Konstitusi juga mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, pejabat publik harus menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Kita perlu jujur mengakui bahwa persoalan bangsa tidak selalu muncul karena kurangnya aturan.
Sering kali masalah muncul karena kita tidak menjalankan aturan secara konsisten.
Konstitusi bisa terlihat begitu agung dalam buku, tetapi kehilangan makna ketika aparat menyalahgunakan kewenangan, ketika pelayanan publik berjalan diskriminatif, atau ketika kepentingan politik mengalahkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Hari Konstitusi 18 Agustus harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah, lembaga negara, politisi, maupun masyarakat perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah kita sudah menjalankan kehidupan bernegara sesuai semangat konstitusi?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memasang ucapan selamat Hari Konstitusi di media sosial.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat mudah terjebak dalam politik identitas, informasi palsu, maupun konflik kepentingan.
Kesadaran konstitusi membuat masyarakat berani mengawasi kekuasaan sekaligus menghormati aturan.
Masyarakat dapat menyampaikan kritik tanpa merusak persatuan. Pemerintah pun dapat menerima kritik sebagai bagian dari kontrol publik.
Di sinilah pendidikan konstitusi memiliki peran penting, terutama bagi generasi muda.
Anak-anak muda tidak cukup hanya mengenal Pancasila dan UUD 1945 sebagai materi pelajaran.
Mereka perlu memahami bagaimana nilai tersebut bekerja dalam kehidupan nyata.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008.
Pemerintah memperingatinya setiap 18 Agustus, tetapi tanggal tersebut bukan hari libur nasional.
Meski demikian, makna Hari Konstitusi tidak bergantung pada status libur.
Peringatan ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan membutuhkan fondasi hukum yang kuat.
Pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa membangun fondasi tersebut. Kini, generasi penerus memiliki tugas untuk menjaganya.
Konstitusi tidak boleh hanya hidup di ruang sidang, buku pelajaran, atau teks pidato.
Konstitusi harus hidup dalam kebijakan pemerintah, pelayanan publik, perilaku pejabat, keputusan lembaga negara, dan sikap setiap warga negara.
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki konstitusi. Negara yang kuat adalah negara yang menghormati dan menjalankan konstitusinya.
Itulah makna sesungguhnya dari Hari Konstitusi Republik Indonesia.
Didi Sukardi
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
News
PKS Tawarkan Dua Kandidat Calon Wakil Bupati Ciamis
CIAMIS — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis mulai mengerucutkan pilihan untuk mengisi posisi Wakil Bupati Ciamis yang kini kosong.
PKS mengantongi dua nama potensial, yakni Gitta Griselda Jamil, istri mendiang Wakil Bupati Ciamis Yana Diana Putra, dan Dr. Heri Solehudin.
Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis Didi Sukardi mengatakan, proses pengisian kursi wakil bupati bermula dari surat Bupati Ciamis kepada DPRD Kabupaten Ciamis.
Melalui surat tersebut, bupati menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon wakil bupati kepada partai politik.
Menurut Didi, para ketua partai politik kemudian menggelar pertemuan pada 15 Agustus lalu di Cafe Doi.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan agar setiap partai menyampaikan sikap dan pilihan masing-masing terkait figur yang akan diusulkan.
“PKS sudah mengantongi dua nama, yaitu Bu Gitta Griselda Jamil dan Pak Heri Solehudin,” kata Didi.
PKS, kata Didi, mempertimbangkan Gitta bukan semata karena statusnya sebagai istri almarhum Yana Diana Putra.
Didi menegaskan, partainya juga melihat kapasitas, kemampuan, serta rekam kiprah Gitta di tengah masyarakat.
Menurutnya, pilihan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen PKS menjaga etika dan moral dalam politik.
Gitta saat ini juga menjabat sebagai Ketua Wanita PUI Kabupaten Ciamis.
“Bu Gitta memiliki kemampuan dan kapasitas. PKS juga ingin menjaga etika dan moral politik dalam proses ini,” ujarnya.
Sementara itu, Heri Solehudin telah menyampaikan visi dan misinya di hadapan jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Ciamis pada Minggu 16 Agustus.
“Jadi langkah PKS ini menjadi bagian penting dalam dinamika politik Ciamis setelah kursi wakil bupati mengalami kekosongan cukup lama. Kita berharap pilihan ini yang terbaik,”pungkasnya.
News
Kemerdekaan RI Jangan Ternoda Korupsi
CIAMIS — Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS, Abu Bakar Sidik, menilai antusiasme masyarakat menjadi refleksi penting bahwa kemerdekaan harus menghadirkan kebahagiaan yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
Menurutnya, kebahagiaan dalam merayakan kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai euforia sesaat.
Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus menghadirkan kemerdekaan melalui keadilan, kesejahteraan, pendidikan yang layak, serta rasa aman.
“Semoga kebahagiaan ini bukan kebahagiaan sesaat, tetapi kebahagiaan yang dapat dirasakan selama hayat masih dikandung badan,” ujarnya saat menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Cikoneng, Ciamis, (17/08).
Pesan tersebut semakin kuat melalui aksi teatrikal yang mewarnai ragkaian upacara.
Salah seorang peserta mengenakan jas dan dasi dengan kepala menyerupai tikus. Simbol korupsi.
Adegan itu menyampaikan kritik terhadap pengkhianatan bangsa dan praktik korupsi yang merampas hak masyarakat.
Karena itu Abu Bakar menegaskan, korupsi bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan.
“Seperti pesan Bung Hatta bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi. Harus kita perangi,”tandasnya.
Abu Bakar berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat sinergi.
Ia mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Ciamis.
“Semoga sinergitas DPRD dan pemerintah Kabupaten Ciamis terus dibangun untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat Ciamis. Merdeka!” tutupnya.
News
Menjaga Alam Wujud Hakiki Kemerdekaan
CIAMIS — Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum krusial.
Salah satu pesan utamanya adalah memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Demikian disampaikan H. Ade Amran, M.H., anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ciamis sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Senin, (17/08).
Menurut Ade, Kabupaten Ciamis memiliki potensi alam yang sangat besar. Kabupaten Ciamis tidak hanya memiliki kawasan pertanian, tetapi juga pegunungan, mata air, sungai dan sejumlah situ (danau) yang melengkapi alam Ciamis.
“Kalau kita bicara kemerdekaan, jangan hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kita juga harus memerdekakan lingkungan kita dari kerusakan, dari sampah, dan dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ade.
Ia mencontohkan keberadaan Gunung Sawal yang berada di kawasan utara Ciamis. Menurutnya, kawasan pegunungan tersebut memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi bentang alam.
Gunung Sawal merupakan salah satu kawasan penting bagi tata air dan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Kawasan hutan dan vegetasinya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan air dan menopang keberlangsungan sumber-sumber air.
“Gunung Sawal itu dapat dibilang sumber kehidupan. Ada air, ada kawasan resapan, ada oksigen dan ada ekosistem yang harus kita jaga. Kalau kawasan atasnya rusak, dampaknya akan dirasakan masyarakat di bawah,” katanya.
Ade juga menyoroti banyaknya situ yang dimiliki Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah Situ Lengkong Panjalu, yang menurutnya memiliki nilai ekologis, sosial, budaya sekaligus ekonomi.
Menurut dia, keberadaan situ harus dipandang lebih luas. Situ bukan sekadar destinasi wisata, tetapi bagian dari sistem lingkungan yang harus dijaga bersama.
“Kita memiliki banyak situ. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana situ menjadi objek wisata, tetapi lupa bagaimana menjaga kualitas air, kawasan sekitarnya dan ekosistemnya,” tuturnya.
Potensi tersebut, lanjut Ade, merupakan modal besar bagi Ciamis untuk membangun ekonomi daerah yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sisi lain, Ciamis juga memiliki rekam jejak dalam bidang kebersihan dan lingkungan. Berbagai penghargaan bergensi pernah diraih Ciamis sebagai bukti upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan daerah.
“Namin itu bukan akhir cerita. Kita tentu bersyukur dan bangga ketika Ciamis mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang bersih. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana penghargaan itu menjadi budaya hidup masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah.
Pangkal penguatan sesungguhnya ada dalam kesadaran mandiri masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.
Ia menilai paradigma masyarakat perlu terus dibangun. Sampah bukan semata-mata urusan petugas kebersihan atau pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari setiap rumah tangga.
“Sampah itu lahir dari aktivitas kita. Maka tanggung jawab pertama juga ada pada kita. Jangan semua sampah kita serahkan kepada pemerintah,” kata Ade.
Ia mendorong agar masyarakat mulai membiasakan memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mengolah sampah organik dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
Ade melihat semangat gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Ciamis dapat menjadi kekuatan utama dalam gerakan lingkungan.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui regulasi, fasilitas, edukasi dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun pada saat yang sama masyarakat harus menjadi subjek utama gerakan tersebut.
“Pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap rumah selama 24 jam. Karena itu yang paling penting adalah kesadaran. Kalau kesadaran sudah tumbuh, masyarakat akan menjaga lingkungannya sendiri,” katanya.
Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi titik penguatan gerakan bersama menjaga lingkungan.
Bagi Ade, menjaga lingkungan juga merupakan bentuk investasi jangka panjang.
“Kita mungkin tidak menikmati seluruh hasilnya hari ini. Tetapi pohon yang kita tanam hari ini, sumber air yang kita jaga hari ini, sungai yang kita bersihkan hari ini, itu yang akan dinikmati anak cucu kita,” ujarnya.
Ade pun mengajak masyarakat Ciamis menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum membangun semangat baru: merdeka dari perilaku yang merusak lingkungan.
Ia mengajak masyarakat memulai dari hal-hal sederhana, mulai dari rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.
“Mari kita isi kemerdekaan dengan sesuatu yang konkret. Jangan membuang sampah sembarangan, jaga sungai, rawat mata air, tanam pohon dan jaga kawasan Gunung Sawal. Kalau kita mencintai Ciamis, salah satu buktinya adalah kita menjaga alam Ciamis,” tegasnya.
Ade berharap Ciamis ke depan tidak hanya dikenal sebagai daerah yang pernah mendapatkan penghargaan kebersihan, tetapi benar-benar menjadi kabupaten yang memiliki budaya hidup bersih dan kesadaran ekologis yang kuat.
“Ciamis ini dianugerahi alam yang luar biasa. Tugas kita bukan hanya menikmati kekayaan alam, tetapi memastikan alam tersebut tetap ada dan tetap sehat untuk generasi berikutnya. Itulah salah satu cara kita mengisi kemerdekaan,” pungkasnya.
-
News4 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News7 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News4 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News3 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News5 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
-
News3 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News4 bulan agoPKS Ciamis Apresiasi Perjuangan Nelayan
-
News5 bulan agoPeletakan Batu Pertama Masjid Sekolah di Cipaku, Didi Sukardi Tegaskan Peran sebagai Fasilitator
