News
PKS Ciamis Bedah KUA-PPAS Perubahan 2026, Dorong Anggaran Lebih Berpihak pada Rakyat
CIAMIS — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis menggelar Diskusi Panel Kajian Kritis terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 Kabupaten Ciamis.
Forum ini menjadi ruang untuk menguji arah kebijakan anggaran daerah sekaligus memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Aula DPTD PKS Ciamis, Minggu, 16 Agustus 2026. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, S.Ag., tampil sebagai keynote speaker.
Sementara Ketua DPD PKS Ciamis H. Didi Sukardi, SE. dan pengamat kebijakan publik, sosial-politik Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag., menjadi pembicara.
Diskusi tersebut dimoderatori Kabid Bapilu PKS Ciamis, Dadan Hudanul Hak, SE. Peserta berasal dari ketua dan sekretaris bidang DPD PKS Ciamis serta perwakilan Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan pelopor PKS Ciamis.
Menguji Arah Perubahan Anggaran
Kajian terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak sekadar melihat angka pendapatan dan belanja daerah. PKS Ciamis menempatkan pembahasan tersebut sebagai bagian penting dari proses mengawal kebijakan publik agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
KUA-PPAS menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, perubahan terhadap dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja, maupun program prioritas.
Melalui forum kajian kritis, PKS Ciamis membuka ruang untuk melihat apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan masyarakat atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dan rutinitas pemerintahan.
Pendekatan kritis menjadi penting karena setiap perubahan anggaran pada akhirnya berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Harus Punya Dampak
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 juga relevan dengan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin cermat menentukan skala prioritas.
Anggaran tidak cukup hanya tersusun secara administratif. Setiap program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam konteks Kabupaten Ciamis, perhatian terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam membaca arah kebijakan anggaran.
Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan pembangunan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas yang proporsional.
Karena itu, kajian terhadap perubahan KUA-PPAS juga dapat menjadi momentum untuk melihat kembali apakah komposisi belanja daerah sudah memberikan ruang yang cukup bagi kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PKS Perlu Perkuat Fungsi Pengawasan
Forum kajian ini sekaligus memperkuat perspektif internal PKS dalam menjalankan fungsi politik dan kelembagaan di Kabupaten Ciamis.
Bagi anggota Fraksi PKS DPRD Ciamis, pemahaman terhadap dokumen anggaran menjadi modal penting dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Khusus dalam fungsi penganggaran, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami besaran anggaran.
Mereka juga perlu membaca hubungan antara kebijakan, program, target pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak berhenti pada persoalan angka.
DPRD perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dorong Tradisi Kajian Kebijakan
Kehadiran pengamat kebijakan publik, sosial-politik dalam diskusi tersebut turut memperluas sudut pandang.
Kebijakan anggaran dapat dibaca bukan hanya dari sisi teknis pemerintahan, tetapi juga dari perspektif kepentingan publik dan dinamika sosial masyarakat.
Tradisi kajian seperti ini penting bagi partai politik yang ingin membangun kebijakan berbasis data, argumentasi, dan kebutuhan masyarakat.
PKS Ciamis dapat menggunakan hasil kajian sebagai bahan memperkuat sikap politik dalam mengawal pembahasan anggaran daerah.
Kritik terhadap kebijakan tidak harus berhenti pada penolakan, tetapi dapat diarahkan menjadi rekomendasi dan alternatif kebijakan yang lebih konstruktif.
KUA-PPAS dan Masa Depan Ciamis
Perubahan APBD pada dasarnya merupakan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan anggaran yang telah berjalan.
Pemerintah daerah dapat mengevaluasi program, menyesuaikan target, sekaligus mengalokasikan kembali sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan birokrasi, keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Kajian kritis yang digelar PKS Ciamis menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak semestinya menjadi urusan terbatas antara pemerintah dan lembaga legislatif.
Partai politik, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya juga memiliki ruang untuk memberikan perspektif dan mengawasi arah kebijakan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan semata-mata terserapnya anggaran.
Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, membuka peluang ekonomi, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga Ciamis. (Rilis)
News
Putera Baubau Persembahkan Rambut Sewu: Satu Langkah Getih
JAKARTA — Industri perfilman horor Indonesia kembali menghadirkan karya yang mengeksplorasi kekayaan mitologi Nusantara. Film RAMBUT SEWU – Satu Langkah Getih siap menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 November 2026.
Film ini menghadirkan atmosfer horor yang berpijak pada kearifan lokal dan mitos Jawa. Di balik produksi film tersebut terdapat sosok M. Zakir Rasyidin, putra asli Baubau, Sulawesi Tenggara, yang membawa perspektif Indonesia Timur ke panggung perfilman nasional.
Zakir memadukan kekuatan narasi tradisional dengan teknologi sinema modern.
Perpaduan tersebut menghasilkan pengalaman sinematik yang tidak sekadar mengandalkan kejutan, tetapi juga membangun ketegangan melalui atmosfer, visual, dan permainan audio.
Menurut Zakir, judul Rambut Sewu – Satu Langkah Getih memiliki filosofi yang kuat.
“Sewu berarti seribu. Ini bukan soal satu helai rambut, tetapi tentang ribuan kutukan dan ribuan dendam yang saling mengikat dan menjerat. Satu langkah saja salah, darah menjadi taruhannya. Itu makna dari Satu Langkah Getih,” ujar Zakir.
Pemilihan tema tersebut memperlihatkan upaya film dalam mengartikulasikan mitologi Jawa melalui medium sinema kontemporer. Unsur tradisi tidak sekadar menjadi latar, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun konflik dan karakter cerita.
Launching Trailer di XXI Metropole
Menjelang penayangan perdana, tim produksi akan menggelar Launching Trailer & Poster Resmi pada Selasa, 6 Oktober 2026, mulai pukul 12.00 WIB hingga selesai di XXI Metropole, Menteng, Jakarta Pusat.
Acara tersebut akan menghadirkan para pemain, tim kreatif, serta puluhan media nasional. Penonton dan awak media juga akan menyaksikan trailer perdana dengan dukungan tata suara Dolby Surround.
Teknologi audio tersebut memperkuat atmosfer teror dari berbagai penjuru ruang, sementara visual film menawarkan lanskap hutan berkabut, nuansa kelam, serta teror rambut yang terus menghantui.
Kehadiran Rambut Sewu – Satu Langkah Getih sekaligus mempertegas eksistensi talenta dari Indonesia Timur dalam industri film nasional.
Zakir membuktikan bahwa kreativitas tidak mengenal batas geografis ketika bertemu dengan keberanian mengangkat cerita lokal ke dalam kemasan sinema modern.
RAMBUT SEWU – Satu Langkah Getih tayang serentak di bioskop Indonesia pada 5 November 2026.
News
Kekeringan Mengancam, Nana Sutisna Desak Pemkab Ciamis Gerakkan Penghijauan
CIAMIS – Krisis air akibat darurat kekeringan menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Kabupaten Ciamis.
Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah jangka panjang untuk menjaga ketersediaan sumber air, salah satunya melalui gerakan penghijauan dan penanaman pohon resapan secara masif di kawasan pedesaan.
Anggota DPRD PKS Ciamis, Nana Sutisna, menilai gerakan menanam pohon yang berfungsi menjaga resapan air belum menjadi gerakan bersama yang masif dan terencana di tingkat pemerintah daerah.
Nana mengungkapkan, dirinya pernah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup.
Ia mendorong pemerintah menginisiasi penanaman pohon resapan di sekitar sumber mata air, lembah, serta kawasan hulu atau lebak yang tersebar di pelosok desa.
“Pohon seperti picung dan aren bisa ditanam di sekitar sumber mata air maupun lembah-lembah. Tujuannya untuk membantu menjaga ketersediaan air, terutama ketika memasuki musim kemarau,” ujar Nana Sutisna.
Menurutnya, kondisi geografis dan siklus cuaca di Ciamis membuat masyarakat perlu mempersiapkan ketersediaan air sejak musim penghujan.
Air hujan yang turun perlu dikelola agar tidak seluruhnya mengalir begitu saja, tetapi sebagian dapat terserap dan tersimpan di dalam tanah.
Nana mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas, serta masyarakat untuk menjadikan penghijauan sebagai gerakan bersama.
Penanaman pohon tidak cukup dilakukan secara seremonial, tetapi perlu dirancang berkelanjutan dengan menentukan lokasi, jenis tanaman, serta pemeliharaannya.
“Karena kita memiliki musim hujan dan musim kemarau, maka dari sekarang ayo kita mulai masifkan penghijauan di kampung-kampung,” katanya.
Gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga sumber mata air sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dan ketersediaan air masyarakat Ciamis dalam menghadapi musim kemarau.
News
TOP Dapil 5, KDS Tekankan Pengabdian Terbaik bagi Masyarakat
CIAMIS – Bidang Relawan dan Saksi Nasional DPD PKS Kabupaten Ciamis menggelar Training Orientasi Partai (TOP) Dapil 5 di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Selasa, 29 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari wilayah daerah pemilihan (dapil) 5.
TOP menjadi bagian dari pembekalan dan penguatan kapasitas relawan serta saksi PKS di tingkat wilayah.
Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan seluruh peserta untuk bergerak dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.
Menurut Didi, aktivitas politik tidak cukup hanya berorientasi pada agenda internal organisasi.
Relawan dan kader juga perlu hadir di tengah masyarakat melalui kerja dan pengabdian yang memberikan manfaat.
“Harus siap bergerak dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” ujar Didi dalam arahannya.
Didi menilai keberadaan relawan dan saksi memiliki peran penting dalam membangun komunikasi organisasi dengan masyarakat sekaligus memastikan kesiapan struktur menghadapi berbagai agenda politik yang akan datang.
Sementara itu, Dony Sugandi menyampaikan pentingnya mengaktivasi saksi sejak dini.
Menurutnya, kesiapan saksi tidak seharusnya dibangun menjelang pelaksanaan pemilu saja, tetapi perlu dipersiapkan jauh sebelumnya.
“Untuk mengaktivasi saksi dilakukan sejak dini, karena kemenangan PKS harus dipersiapkan dari sekarang,” kata Dony.
-
News5 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News9 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News6 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News4 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News6 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
-
News9 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
-
News6 bulan agoPKS Ciamis Apresiasi Perjuangan Nelayan
-
News5 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
