Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan baru di seluruh wilayah Jabar.
Kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana alam, terutama banjir dan longsor, akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Penghentian izin pembangunan perumahan berlaku hingga pemerintah kabupaten dan kota menyelesaikan kajian risiko bencana serta menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap sektor properti, iklim investasi, serta tata kelola lingkungan di Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman kebijakan tersebut melalui rapat kerja bersama para pemangku kepentingan dan instansi terkait.
Komisi I ingin memastikan kebijakan penghentian izin berjalan proporsional dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
“Rapat kerja ini fokus mendalami dampak dari terhentinya sejumlah perizinan akibat surat edaran Gubernur Jawa Barat. Sejumlah mitra kerja juga sudah berulang kali menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD, sehingga kami perlu membahas persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Rahmat usai rapat kerja evaluasi perizinan di Kabupaten Bekasi, Selasa (20/1/2026).
Sementara itu, anggota Komisi I Didi Sukardi menegaskan Komisi I tidak ingin kebijakan tersebut hanya berhenti pada aspek pembatasan pembangunan.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi konkret agar pengendalian lingkungan berjalan seiring dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Didi menambahkan, hasil rapat kerja bersama stakeholder akan menjadi dasar Komisi I dalam menyusun rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD Jawa Barat.
Rekomendasi tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja lanjutan dengan menghadirkan Gubernur Jawa Barat.
“Kami akan melaporkan hasil pendalaman ini kepada pimpinan DPRD dan mendorong digelarnya rapat kerja lanjutan di Bandung. Dalam rapat tersebut, kami akan mengundang Gubernur dan seluruh stakeholder terkait agar kita mendapatkan solusi terbaik untuk Jawa Barat,” tegasnya.
Komisi I DPRD Jawa Barat berharap evaluasi kebijakan penghentian izin perumahan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, adil, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan di Jawa Barat.
