Tasikmalaya – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tasikmalaya menggelar Pendidikan Politik Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas kader sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus, kader, serta simpatisan Partai Demokrat dari berbagai wilayah di Kota Tasikmalaya.

Acara berlangsung dalam suasana penuh semangat dengan menghadirkan pemateri anggota DPRD Provinsi Jawa H H. Saeful Bachri.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai peran kader dalam memperkuat demokrasi, membangun komunikasi politik yang efektif, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, H. Anang Safaat menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan agenda strategis untuk membentuk kader yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas, dan kemampuan memahami dinamika politik yang terus berkembang.

“Melalui kegiatan ini, kader diharapkan mampu menjadi ujung tombak partai dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara santun dan bertanggung jawab,”katanya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, bertukar pengalaman, hingga membahas berbagai tantangan politik yang dihadapi di tingkat daerah.

Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus memperkuat sinergi antarstruktur partai.

H. Saeful Bachri menerangkan bahwa pendidikan politik juga menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat dalam mencetak kader yang tidak hanya memahami mekanisme organisasi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

“Tentunya dengan bekal tersebut, kader diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,”terangnya.

Lebih dalam Saeful menyapaikan semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan ini menjadi modal penting bagi Partai Demokrat Kota Tasikmalaya khussnya untuk memperkuat organisasi hingga tingkat akar rumput.

Ia berharap partai dapat melahirkan kader-kader yang adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan politik di masa mendatang.

“Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Partai Demokrat dalam membangun budaya politik yang edukatif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,”pungkasnya.

Bandung – Anggota MPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bandung, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif itu diikuti tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai elemen warga.

Para peserta tampak antusias menyimak materi yang disampaikan terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan sosial yang terus berkembang.

Dalam pemaparannya, Ahmad Najib Qodratullah menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI merupakan landasan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara.

Keempat pilar tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, pemahaman terhadap Empat Pilar menjadi semakin penting di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi.

Masyarakat dituntut mampu menyaring berbagai informasi serta tetap menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.

“Nilai-nilai kebangsaan harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar semangat persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia tetap terjaga,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan dan memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Selain penyampaian materi, kegiatan sosialisasi berlangsung dengan sesi dialog dan tanya jawab.

Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai tantangan kebangsaan, peran generasi muda, hingga upaya memperkuat rasa nasionalisme di tengah perkembangan teknologi informasi.

Melalui kegiatan ini, Ahmad Najib Qodratullah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Empat Pilar MPR RI sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ia menilai penguatan wawasan kebangsaan menjadi langkah strategis untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menghadapi berbagai tantangan masa depan.

GARUT – Tingginya angka perceraian di Kabupaten Garut menjadi perhatian berbagai pihak. Hingga April 2026, Pengadilan Agama Garut mencatat sekitar 2.600 perkara perceraian telah diajukan dan diproses melalui jalur hukum.

Humas Pengadilan Agama Garut, Asep Irpan Helmi, mengatakan sebagian besar perkara yang masuk merupakan gugatan cerai dari pihak istri.

Dari total kasus yang tercatat, lebih dari dua ribu perkara diajukan oleh perempuan, sementara sisanya merupakan permohonan cerai talak dari pihak suami.

Menurut Asep, kondisi tersebut bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah gugatan cerai yang diajukan perempuan selalu mendominasi perkara perceraian di Kabupaten Garut.

Ia menjelaskan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi penyebab paling dominan yang memicu keretakan rumah tangga.

Ketidakstabilan pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, hingga persoalan pekerjaan kerap menjadi sumber konflik yang berujung pada perceraian.

Selain faktor ekonomi, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan praktik judi online juga turut memengaruhi meningkatnya angka perceraian.

Namun, menurutnya, kedua persoalan tersebut sering kali berkaitan erat dengan tekanan ekonomi yang dialami keluarga.

“Masalah ekonomi masih menjadi faktor yang paling banyak ditemukan dalam perkara perceraian yang kami tangani,” ujarnya.

Data Pengadilan Agama Garut menunjukkan tren perceraian terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Lonjakan jumlah perkara pada awal tahun 2026 menjadi sinyal perlunya langkah serius untuk memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat.

Mayoritas pasangan yang mengajukan perceraian berada pada usia produktif, yakni antara 25 hingga 45 tahun.

Kelompok usia tersebut dinilai rentan menghadapi berbagai tekanan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Pengadilan Agama Garut menilai upaya menekan angka perceraian tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pembinaan keluarga secara berkelanjutan.

Program edukasi pranikah, penguatan ekonomi keluarga, serta pendampingan rumah tangga dinilai dapat menjadi langkah preventif guna mengurangi angka perceraian di masa mendatang.

Dengan jumlah perkara yang sudah mencapai ribuan kasus dalam waktu empat bulan, berbagai pihak berharap upaya pencegahan dapat segera diperkuat agar tren perceraian di Kabupaten Garut tidak terus meningkat hingga akhir tahun.