CIAMIS – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ciamis, H. Ade Amran, S.Pd.I., M.H., mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis menjadikan keterbatasan ruang fiskal pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Ade Amran menilai, keterbatasan anggaran pembangunan fisik merupakan kondisi yang harus disikapi secara realistis dan bijaksana. Namun, berkurangnya belanja fisik tidak seharusnya dimaknai sebagai berkurangnya pekerjaan pemerintah daerah.

Menurutnya, yang perlu dikurangi adalah kegiatan yang tidak prioritas, bukan produktivitas aparatur, khususnya ASN teknis di perangkat daerah.

“Kalau kegiatan fisik berkurang, jangan sampai ASN teknis ikut kehilangan pekerjaan. Yang harus berkurang adalah pekerjaan yang tidak prioritas, bukan produktivitas aparatur,” ujar Ade dalam keterangan tertulis.

Ade mengatakan, ketika kemampuan pemerintah daerah membangun infrastruktur baru terbatas, perhatian justru harus diarahkan pada pemeliharaan aset dan infrastruktur yang telah tersedia.

Ia mencontohkan sektor jalan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi jalan, titik kerusakan, tingkat urgensi, umur konstruksi, kebutuhan pemeliharaan, hingga prioritas penanganannya.

Dengan data yang kuat, anggaran yang terbatas dapat diarahkan kepada titik prioritas, yang benar-benar membutuhkan penanganan.

“Jangan hanya bertanya tahun depan ada berapa kilometer jalan yang bisa dibangun. Kita juga harus bertanya, dengan anggaran yang ada, bagaimana mempertahankan sebanyak mungkin jalan yang sudah baik agar tidak cepat rusak,” katanya.

Menurut Ade, pemeliharaan infrastruktur merupakan bagian penting dari efisiensi anggaran. Biaya pencegahan dan pemeliharaan yang tepat sasaran dinilai dapat menghindarkan pemerintah dari kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar akibat kerusakan yang terlambat ditangani.

Pada sisi lain, ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dipahami hanya sebagai pemangkasan belanja.

Dalam kondisi fiskal yang limited, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali seluruh program dengan melihat dampak dan efektivitasnya.

“Perlu kita lihat kegiatan mana yang benar-benar berdampak, mana yang dapat digabungkan, mana yang bisa dilakukan dengan biaya minimal, mana yang dapat melibatkan masyarakat, dan mana yang dapat memanfaatkan kegiatan yang memang sudah berjalan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, efisiensi yang baik adalah bagaimana pemerintah mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Persoalan Sampah Bisa Ditangani Melalui Kolaborasi

Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu contoh yang disoroti Ade Amran.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah sampah hanya dengan menambah armada pengangkut, tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), maupun membangun fasilitas baru.

Infrastruktur tetap penting, tetapi perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor utama.

“Kalau perilaku masyarakat tidak berubah, sebanyak apa pun fasilitas yang dibangun, persoalan sampah akan terus muncul,” katanya.

Karena itu, Ade mendorong Pemkab Ciamis memperkuat edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat terkait pengurangan serta pemilahan sampah dari sumbernya.

Menariknya, menurut dia, kegiatan tersebut tidak selalu membutuhkan anggaran besar.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai ruang sosial yang sudah berjalan, seperti majelis taklim, khutbah Jumat, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, kegiatan KKN mahasiswa, PKL, kader lingkungan hingga komunitas masyarakat.

“Pemerintah tidak harus membiayai semuanya. Pemerintah cukup menyiapkan materi, modul, data, target, pendampingan, koordinasi dan evaluasi,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, kegiatan pemerintah dapat menghasilkan dampak yang lebih luas melalui kegiatan masyarakat yang sudah berjalan.

Ade bahkan mengusulkan agar kegiatan mahasiswa, khususnya KKN, dapat diarahkan untuk membawa program sederhana mengenai pengurangan sampah di desa.

Mahasiswa tidak hanya membantu administrasi desa, tetapi juga dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

“Misalnya mahasiswa yang sedang KKN tidak hanya membantu kegiatan administrasi desa, tetapi juga membawa satu program sederhana: satu desa, satu gerakan pengurangan sampah,” katanya.

Hal serupa dapat dilakukan di sekolah dengan mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Sementara itu, majelis taklim dan khutbah Jumat dapat menjadi ruang edukasi mengenai kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan nilai keagamaan.

ASN Teknis Diminta Semakin Produktif

Ade Amran menegaskan bahwa keterbatasan proyek fisik tidak boleh membuat produktivitas ASN teknis menurun.

Justru, kondisi tersebut seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi aparatur untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kerap kalah perhatian karena fokus pemerintah terlalu besar pada pembangunan fisik.

ASN teknis, kata dia, dapat diarahkan untuk memperbaiki basis data, mengevaluasi program, memperkuat perencanaan, menyusun standar pelayanan, memetakan persoalan, meningkatkan sosialisasi dan pembinaan, membangun koordinasi, serta mengukur hasil program.

“Jangan sampai kita memiliki paradigma bahwa kalau tidak ada proyek fisik, tidak ada pekerjaan,” tegasnya.

Menurut Ade, pemerintahan yang matang bukan semata-mata pemerintahan yang mampu membangun banyak bangunan, tetapi pemerintahan yang mampu membuat masyarakat semakin mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.

Lebih lanjut, Ade Amran menilai keberhasilan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada APBD.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah harus diimbangi dengan model pembangunan yang lebih kolaboratif.

Dalam model tersebut, pemerintah menyediakan kebijakan, data, standar, fasilitasi dan pembinaan. Masyarakat berperan melalui partisipasi dan perubahan perilaku.

Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang edukasi, tokoh agama memperkuat nilai-nilai sosial, sementara dunia usaha dapat menjadi mitra pemberdayaan.

“Pemerintah daerah menjadi orkestratornya. Dengan cara seperti ini, keterbatasan APBD tidak selalu harus menghasilkan keterbatasan pembangunan,” kata Ade.

Tahun 2027 Harus Jadi Momentum Berbenah

Ade berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berorientasi pada seberapa besar belanja yang dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik.

Ia justru ingin tahun anggaran 2027 menjadi momentum bagi Kabupaten Ciamis untuk memperkuat pembangunan yang bertumpu pada kualitas tata kelola, produktivitas aparatur dan kemandirian masyarakat.

“Kalau ruang fiskal kita terbatas, maka kualitas perencanaan harus meningkat. Kalau pembangunan fisik berkurang, maka pemeliharaan harus semakin baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas pemerintah dalam memanfaatkan ruang-ruang sosial yang sudah ada ketika anggaran sosialisasi terbatas.

“Kalau persoalan sampah semakin kompleks, maka edukasi dan perubahan perilaku masyarakat harus semakin kuat. Dan kalau ASN teknis memiliki lebih sedikit kegiatan fisik, maka jangan sampai produktivitasnya ikut menurun,” pungkasnya.