KOTA BANDUNG – Transparansi informasi publik menjadi fokus Komisi I DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menilai keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama pemerintahan yang demokratis.
Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang terbuka akan mencegah disinformasi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Didi juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai mitra kritis pemerintah.
Ia menilai pers berperan besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Komisi I DPRD Jabar mendorong pemerintah daerah untuk aktif menyediakan data publik yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital.
Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar informasi digunakan secara bijak.
Dalam konteks pengawasan, Komisi I memastikan tidak ada kebijakan yang menghambat kerja jurnalistik atau membatasi hak publik atas informasi.
“Kritik adalah vitamin bagi demokrasi,” kata Didi.
Dengan keterbukaan informasi dan pers yang independen, Komisi I berharap tata kelola pemerintahan Jawa Barat semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.
KOTA BANDUNG – Transparansi informasi publik menjadi fokus Komisi I DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menilai keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama pemerintahan yang demokratis.
Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang terbuka akan mencegah disinformasi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Didi juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai mitra kritis pemerintah.
Ia menilai pers berperan besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Komisi I DPRD Jabar mendorong pemerintah daerah untuk aktif menyediakan data publik yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital.
Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar informasi digunakan secara bijak.
Dalam konteks pengawasan, Komisi I memastikan tidak ada kebijakan yang menghambat kerja jurnalistik atau membatasi hak publik atas informasi.
“Kritik adalah vitamin bagi demokrasi,” kata Didi.
Dengan keterbukaan informasi dan pers yang independen, Komisi I berharap tata kelola pemerintahan Jawa Barat semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.
