KOTA BANDUNG – Persoalan pertanahan menjadi salah satu fokus pengawasan Komisi I DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menilai konflik lahan seringkali muncul akibat lemahnya administrasi dan tumpang tindih kewenangan.
Menurut Didi, pemerintah daerah harus hadir sebagai mediator yang adil dalam setiap sengketa pertanahan.
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan iklim investasi.
“Masalah tanah bukan hanya soal aset, tapi menyangkut rasa keadilan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya.
Komisi I DPRD Jabar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar penyelesaian persoalan pertanahan tidak berlarut-larut.
Transparansi data dan prosedur dinilai menjadi kunci utama pencegahan konflik.
Didi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat kecil agar tidak dirugikan oleh kepentingan ekonomi berskala besar.
Menurutnya, pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi I berupaya memastikan kebijakan pertanahan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat.
“Kepastian dan keadilan adalah fondasi utama dalam tata kelola pertanahan,” pungkas Didi.
