KOTA BANDUNG – Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menilai supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Didi menyebutkan bahwa masih terdapat keluhan masyarakat terkait ketidakpastian hukum, terutama dalam implementasi peraturan daerah. Menurutnya, regulasi yang baik harus diiringi dengan penegakan yang tegas tanpa diskriminasi.“
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Konsistensi adalah kunci agar masyarakat merasa dilindungi,” tegasnya.
Komisi I DPRD Jabar terus melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan regulasi, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian.Selain itu, Didi menekankan pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya.
Rendahnya literasi hukum dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dan pelanggaran.
Komisi I juga mendorong pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menyusun regulasi, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan dampak jangka panjang.
“Produk hukum harus menjawab persoalan nyata di masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur formal,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Komisi I DPRD Jabar berharap sistem hukum di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga.
