KOTA BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi I, Didi Sukardi, menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan.
Menurut Didi, HAM harus menjadi perspektif utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pelayanan administrasi, penegakan ketertiban, dan pengelolaan sumber daya.
“Negara hadir untuk melindungi martabat manusia. Kebijakan apa pun harus memastikan tidak ada hak warga yang terabaikan,” katanya.
Komisi I secara aktif melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran HAM di tingkat daerah, baik yang bersifat struktural maupun administratif.
Didi menilai pencegahan lebih penting daripada penindakan, sehingga edukasi kepada aparatur pemerintah menjadi prioritas.
Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan transparan. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran HAM dapat ditangani secara cepat dan adil.
Komisi I DPRD Jabar mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan HAM. “Kolaborasi adalah kunci agar HAM tidak hanya menjadi jargon, tetapi nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi I berupaya memastikan Jawa Barat menjadi provinsi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik.
