Komisi I DPRD Jabar Dorong Reformasi Administrasi Pemerintahan yang Lebih Responsif
KOTA BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya reformasi administrasi pemerintahan agar lebih responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Jabar, Didi Sukardi, dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Menurut Didi, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai masih terdapat sejumlah hambatan birokrasi yang perlu dibenahi, khususnya dalam koordinasi antarlembaga dan pelayanan dasar masyarakat.
“Administrasi pemerintahan harus menjadi alat pelayanan, bukan penghambat. Prinsipnya sederhana: cepat, tepat, dan transparan,” ujar Didi Sukardi.
Komisi I, lanjutnya, mendorong penguatan peran Sekretariat Daerah sebagai pengendali kebijakan administratif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, evaluasi rutin terhadap kinerja aparatur sipil negara dinilai penting untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan.
Didi juga menekankan pentingnya inovasi dalam sistem administrasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses layanan.
Menurutnya, digitalisasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kebijakan tidak berhenti di tataran sistem semata.
Komisi I DPRD Jabar berkomitmen terus mengawal reformasi pemerintahan umum melalui fungsi pengawasan dan legislasi.
“Pemerintahan yang sehat akan melahirkan kebijakan publik yang adil dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
