KOTA BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Didi Sukardi, menilai dokumen kependudukan merupakan hak dasar warga yang harus dipenuhi negara secara cepat dan akurat.
Menurut Didi, masih ditemukan keluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akta kelahiran.
Ia menegaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperkuat sistem pelayanan agar lebih efisien dan merata.
“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk pelayanan publik lainnya. Kalau ini bermasalah, dampaknya ke mana-mana,” ujar Didi.
Komisi I DPRD Jabar mendorong optimalisasi pelayanan berbasis digital, namun tetap memastikan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.
Didi menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Selain itu, pengawasan terhadap validitas data kependudukan menjadi perhatian serius.
Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan masalah dalam perencanaan pembangunan, pemilu, hingga penyaluran bantuan sosial.
Didi juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tertib administrasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya data kependudukan yang valid dan mutakhir.
Komisi I berkomitmen terus mengawal kebijakan kependudukan agar pelayanan publik di Jawa Barat semakin adil, mudah diakses, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
