Connect with us

News

Gebrakan Pemkab Tasikmalaya Bangun Dua RS Baru Tanpa Kuras APBD

Published

on

Gebrakan Pemkab Tasikmalaya Bangun Dua RS Baru Tanpa Kuras APBD

TASIKMALAYA – Sebuah sejarah baru dalam peta layanan kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tercipta. Melalui diplomasi kebijakan yang intens di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., dan Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., rencana pembangunan dua rumah sakit baru di wilayah Utara dan Selatan kini resmi mendapatkan “lampu hijau”.

Kepastian ini menyusul disetujuinya pengajuan lahan pembangunan rumah sakit tersebut oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (29/4/2026). Persetujuan ini menjadi titik balik bagi pemerataan layanan kesehatan di Bumi Sukapura yang selama ini terkendala oleh luasnya jangkauan geografis.

Salah satu poin paling mencolok dari kebijakan ini adalah model kerja samanya. Menyadari keterbatasan APBD, Pemkab Tasikmalaya menggandeng institusi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan besar, yakni Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Persatuan Islam (Persis).

Lahan seluas 10.075 m² yang berlokasi di Desa Tobongjaya, Kecamatan Cipatujah, akan diserahkan pengelolaannya kepada UNPAD. Sementara itu, untuk wilayah utara, lahan seluas 10.000 m² di Desa Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten, akan diserahkan kepada PP Persatuan Islam.

Strategi ini dinilai sangat brilian oleh banyak kalangan. Dengan model hibah lahan untuk pembangunan fasilitas publik, Pemkab Tasikmalaya berhasil menghadirkan rumah sakit berkualitas tanpa harus menanggung beban biaya konstruksi dan operasional yang membengkak di anggaran daerah. Ini adalah bukti nyata kepemimpinan yang adaptif dan solutif.

Selama puluhan tahun, warga di wilayah Cipatujah (Selatan) dan Kadipaten (Utara) seringkali harus menempuh perjalanan panjang berjam-jam untuk mencapai RSUD pusat di Singaparna saat menghadapi kondisi darurat. Jarak tempuh ini bukan sekadar angka, melainkan taruhan nyawa bagi pasien gawat darurat.

“Persetujuan DPRD ini adalah kemenangan bagi rakyat. Kita ingin memutus rantai jarak pelayanan medis. Dengan adanya rumah sakit di Tobongjaya dan Pamoyanan, warga di utara dan selatan kini memiliki ‘benteng medis’ yang dekat dengan rumah mereka,” tegas visi besar yang diusung oleh duet Cecep-Asep.

Keberadaan rumah sakit ini nantinya tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga diharapkan menjadi pusat edukasi kesehatan dan penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Komitmen Mewujudkan RPJMD

Langkah strategis ini merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Kepemimpinan Bupati Cecep dan Wabup Asep tetap konsisten pada tiga pilar utama: percepatan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan secara fisik maupun non-fisik, serta penguatan layanan dan infrastruktur kesehatan.

Disetujuinya hibah lahan ini membuktikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen di atas kertas, melainkan panduan kerja nyata yang dieksekusi dengan langkah-langkah progresif. Dengan hadirnya dua rumah sakit baru ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya optimis indeks kesehatan masyarakat akan meningkat secara signifikan, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat Tasikmalaya yang religius, maju, dan sejahtera.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

News

Fraksi PKS Ciamis Teguhkan Komitmen Melayani Rakyat

Published

on

By

Yogyakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS se-Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kualitas kepemimpinan, serta efektivitas kerja legislasi dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini mengusung tema “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi”, sebagai spirit utama seluruh anggota legislatif PKS di Jawa Barat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, mengatakan bahwa Bimtek menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kompetensi anggota dewan agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Melalui Bimtek ini, kami semakin memahami arah kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan daerah yang selaras dengan cita-cita pemerintah. Dan tentunya, Fraksi PKS Ciamis akan senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi yang nyata, berpihak kepada rakyat, serta mengawal setiap kebijakan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Nana.

Ia menerangkan terkait fokus utama dalam kegiatan tersebut. Yaiti memahami program nasional untuk meningkatkan pertumbuhan daerah selaras dengan gagasan nasional.

Kedua, memperkuat koordinasi dan kerja sama antara anggota DPRD dengan pimpinan partai di wilayah masing-masing.

Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota dewan sesuai fungsi komisi yang diemban.

Selain itu, Bimtek juga menekankan pentingnya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, mengokohkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nana menegaskan bahwa penguatan kapasitas anggota legislatif tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembahasan kebijakan di DPRD, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

“Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya anggota legislatif merupakan bagian dari ikhtiar partai dalam menghadirkan politik yang melayani.

“PKS meyakini bahwa kekuatan seorang anggota dewan bukan hanya diukur dari kemampuan berbicara di ruang sidang, tetapi dari kapasitasnya menghadirkan manfaat bagi masyarakat,”tambahnya.

Karena itu, lanjut Didi, Bimtek ini menjadi bekal penting agar setiap kader yang mendapat amanah di legislatif semakin profesional, berintegritas, serta mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan rakyat.

“Kami berharap semangat Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di Kabupaten Ciamis,” pungkas Didi.

Continue Reading

News

PKS Ciamis Perkuat Relawan & Saksi Lewat Training Orientasi Partai

Published

on

By

CIAMIS – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Ciamis menggelar Training Orientasi Partai (TOP) Bidang Relawan dan Saksi Nasional pada Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas kader, relawan, dan saksi agar semakin profesional, berintegritas, serta siap mengawal proses demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis tersebut bertujuan membangun pemahaman yang utuh mengenai peran relawan dan saksi sebagai garda terdepan dalam perjuangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Didi Sukardi, S.E., menegaskan bahwa relawan dan saksi memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada momentum pemilu, tetapi juga dalam mengawal aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

“Relawan dan saksi bukan hanya bertugas saat pemilu. Mereka harus menjadi pribadi yang berintegritas, memiliki kapasitas yang baik, serta siap melayani masyarakat dalam berbagai kesempatan,”terangnya.

Karena itu, kata Didi, Training Orientasi Partai menjadi bekal penting agar seluruh relawan dan saksi memiliki visi, semangat, dan pemahaman yang sama dalam menjalankan amanah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi langkah nyata untuk memperkuat soliditas organisasi PKS mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, PKS Ciamis tentunya sangat optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya.

Diketahui, Training Orientasi Partai (TOP) merupakan program nasional Bidang Relawan dan Saksi PKS yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, integritas, serta kesiapan relawan dan saksi dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat budaya pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen PKS dalam menghadirkan politik yang melayani.

Melalui kegiatan ini, DPD PKS Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus membangun relawan dan saksi yang tangguh, profesional, serta siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan publik.

Continue Reading

News

Fraksi PKS DPRD Ciamis Tegaskan KUA-PPAS Harus Berasas Manfaat di Tengah Himpitan Efisiensi Anggaran

Published

on

By

Ciamis —Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis menegaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus bertumpu pada asas kemanfaatan bagi masyarakat.

Sikap tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (23/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Anggota Fraksi PKS Ciamis, H. Dodi Efendi menilai bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan momentum krusial dalam  memastikan arah pembangunan daerah tetap berorietasi kepada kepentingan masyarakat.

Hal ini terutama di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta penyesuaian fiskal di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Fraksi PKS tentu menilai efisiensi anggaran tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya pengurangan belanja,”katanya.

“Justru sebaliknya, efisiensi harus dimaknai sebagai langkah mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap program memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Ciamis, Nana Sutisalna S.Ag menyatakan bahwa Fraksi PKS memiliki kesiapan untuk memberikan kritik konstruktif sekaligus solutif dalam pembahasan KUA-PPAS.

“Dan terkait hal ini, Fraksi PKS berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu menyusun skala prioritas pembangunan yang adaptif terhadap tantangan fiskal, tanpa mengurangi kualitas layanan dasar maupun program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.

Continue Reading

Trending