BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penyelesaian sertifikasi aset daerah yang hingga kini masih belum seluruhnya tuntas.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan persoalan aset daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kepastian administrasi dan legalitas aset menjadi bagian penting dalam menjaga serta mengamankan kekayaan milik pemerintah daerah.

“Ini harus terus kita dorong agar proses sertifikasi aset berjalan dan ada hasil yang bisa diukur. Jangan sampai persoalan administrasi aset dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujar Didi Sukardi, Jumat (7/8/2026).

Didi mengatakan, Komisi I DPRD Jabar akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dengan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses sertifikasi aset.

Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui rapat bersama organisasi perangkat daerah maupun pihak terkait. Komisi I juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sejumlah aset yang masih menghadapi persoalan.

“Kita tidak hanya membahasnya di ruang rapat. Ada juga kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi aset yang bermasalah, termasuk tanah yang belum dimanfaatkan maupun aset yang status administrasinya perlu ditertibkan,” katanya.

Didi menuturkan, penataan aset membutuhkan koordinasi lintas pihak. Karena itu, Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus berkomunikasi dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki progres report yang jelas sehingga perkembangan sertifikasi aset dapat diketahui secara berkala.

“Yang kami minta sederhana, ada progres yang jelas. Mana aset yang sudah selesai, mana yang masih berproses, dan apa kendalanya. Dengan begitu, persoalannya bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Didi, keberadaan aset yang belum memiliki kepastian administrasi maupun legalitas berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, proses sertifikasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komisi I DPRD Jabar sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah aset milik pemerintah daerah. Beberapa di antaranya berupa tanah idle, aset yang masih menghadapi persoalan, hingga aset yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Didi menilai peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus mencari solusi atas hambatan yang membuat proses penataan aset berjalan lambat.

“Kita ingin aset-aset milik daerah ini jelas statusnya dan tertib secara administrasi. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi kekayaan daerah justru menimbulkan masalah karena belum tersertifikasi atau belum tertata dengan baik,” tutur Didi.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus mendorong gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan tersebut.

Upaya percepatan sertifikasi aset diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dalam rapat, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terukur. Dengan demikian, seluruh aset daerah dapat terlindungi secara hukum, tertib secara administrasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

Jika ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih tajam ala portal berita online, lengkap dengan judul SEO, meta description, slug, dan 5 alternatif headline.

Ciamis – Wujud nyata komitmen dalam memperkuat wawasan kebangsaan kembali ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). DPD PKS Ciamis, Banjar, dan Pangandaran secara resmi menggelar Kemah Bela Negara (Kembara) 2026 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan (Buper) Darmacaang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan kader tersebut dirancang sebagai bagian penting dari agenda strategis pendidikan politik PKS. Kembara tidak sekadar menjadi kegiatan perkemahan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta penanaman nilai-nilai bela negara dan Pancasila kepada para kader.

Ketua DPD PKS Ciamis, H. Didi Sukardi (KDS), menjadi salah satu ketua DPD yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kembara bertujuan menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus merealisasikan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara.

“Kembara ini didesain sebagai perangkat pendidikan politik khusus untuk menghasilkan kader-kader yang tangguh, patuh pada hukum, tidak mudah mengeluh, dan selalu siap mengabdi saat negara serta masyarakat membutuhkan,” tegas KDS.

Menurutnya, semangat bela negara tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk pertahanan secara fisik, tetapi juga melalui sikap dan perilaku setiap warga negara dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Dalam pelaksanaannya, Kembara 2026 menekankan empat pilar kaderisasi yang berlandaskan nilai dasar bela negara dan Pancasila.

Pertama, spiritualitas keagamaan. Pilar ini diarahkan untuk memperkuat mental dan spiritual kader sebagai wujud implementasi Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keagamaan diharapkan menjadi landasan moral dalam setiap aktivitas dan pengabdian kader.

Kedua, pembangunan karakter dan disiplin. Para peserta dibekali dengan penanaman jiwa patriotik, kepatuhan terhadap hukum, ketangguhan mental, serta kedisiplinan dalam menjalankan aturan dan menjaga ketertiban sosial. Pilar ini diharapkan membentuk kader yang memiliki integritas dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Ketiga, persatuan dan kebersamaan. Semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas selama perkemahan. Melalui kebersamaan dan simulasi kerja kelompok, para kader didorong untuk meleburkan ego pribadi, membangun solidaritas, serta memperkuat persaudaraan sebagai manifestasi Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Keempat, pengabdian kepada masyarakat dan negara. Kader diarahkan untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial serta kesiapan untuk mengambil peran ketika masyarakat dan negara membutuhkan. Nilai pengabdian ini menjadi bagian penting dalam membentuk kader yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Melalui pelaksanaan Kembara 2026, PKS Ciamis, Banjar, dan Pangandaran berharap ratusan kader yang kembali ke daerah masing-masing mampu mengemban mandat sebagai pelopor dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila.

Para kader juga diharapkan mampu berkontribusi dalam merawat kedaulatan bangsa, memperkuat persatuan, serta aktif mengawal jalannya demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, Kembara 2026 tidak hanya menjadi agenda kaderisasi internal, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar PKS dalam menyiapkan kader yang memiliki karakter kuat, wawasan kebangsaan, kepatuhan terhadap hukum, serta kesiapan untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.