DPRD Jabar Tekankan Mitigasi Bencana dalam Evaluasi Izin Perumahan

Bandung – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menempatkan aspek keselamatan warga sebagai fokus utama dalam evaluasi kebijakan penghentian sementara izin pembangunan perumahan baru.
DPRD menilai pengendalian perizinan menjadi langkah penting untuk menekan risiko bencana banjir dan longsor yang terus meningkat di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Komisi I DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus selaras dengan daya dukung lingkungan.
Peningkatan alih fungsi lahan tanpa perhitungan risiko dinilai berkontribusi terhadap munculnya kawasan rawan bencana, khususnya di daerah padat penduduk.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi menyampaikan bahwa kebijakan penghentian izin bukan sekadar pembatasan pembangunan, melainkan upaya pencegahan jangka panjang demi melindungi masyarakat.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Evaluasi perizinan ini bertujuan memastikan pembangunan perumahan tidak berada di kawasan rawan bencana dan tidak memperbesar potensi risiko lingkungan,” ujarnya.
Didi menilai pemerintah daerah perlu menjadikan kajian risiko bencana sebagai dasar utama dalam penerbitan izin pembangunan ke depan.
Ia juga mendorong agar hasil kajian tersebut terbuka dan dapat diakses publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Komisi I DPRD Jawa Barat turut mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut DPRD, koordinasi yang lemah berpotensi menimbulkan tumpang tindih perizinan dan memperbesar risiko pembangunan di kawasan tidak layak.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi I DPRD Jawa Barat akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan DPRD dan mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan menghadirkan Gubernur Jawa Barat.
DPRD berharap pemerintah provinsi dapat merumuskan kebijakan perizinan yang tegas, terukur, dan berorientasi pada mitigasi bencana.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Jawa Barat menargetkan terwujudnya kebijakan pembangunan perumahan yang lebih aman, berkelanjutan, dan mengutamakan keselamatan warga di seluruh wilayah Jawa Barat.



