BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penyelesaian sertifikasi aset daerah yang hingga kini masih belum seluruhnya tuntas.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan persoalan aset daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kepastian administrasi dan legalitas aset menjadi bagian penting dalam menjaga serta mengamankan kekayaan milik pemerintah daerah.

“Ini harus terus kita dorong agar proses sertifikasi aset berjalan dan ada hasil yang bisa diukur. Jangan sampai persoalan administrasi aset dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujar Didi Sukardi, Jumat (7/8/2026).

Didi mengatakan, Komisi I DPRD Jabar akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dengan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses sertifikasi aset.

Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui rapat bersama organisasi perangkat daerah maupun pihak terkait. Komisi I juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sejumlah aset yang masih menghadapi persoalan.

“Kita tidak hanya membahasnya di ruang rapat. Ada juga kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi aset yang bermasalah, termasuk tanah yang belum dimanfaatkan maupun aset yang status administrasinya perlu ditertibkan,” katanya.

Didi menuturkan, penataan aset membutuhkan koordinasi lintas pihak. Karena itu, Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus berkomunikasi dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki progres report yang jelas sehingga perkembangan sertifikasi aset dapat diketahui secara berkala.

“Yang kami minta sederhana, ada progres yang jelas. Mana aset yang sudah selesai, mana yang masih berproses, dan apa kendalanya. Dengan begitu, persoalannya bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Didi, keberadaan aset yang belum memiliki kepastian administrasi maupun legalitas berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, proses sertifikasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komisi I DPRD Jabar sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah aset milik pemerintah daerah. Beberapa di antaranya berupa tanah idle, aset yang masih menghadapi persoalan, hingga aset yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Didi menilai peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus mencari solusi atas hambatan yang membuat proses penataan aset berjalan lambat.

“Kita ingin aset-aset milik daerah ini jelas statusnya dan tertib secara administrasi. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi kekayaan daerah justru menimbulkan masalah karena belum tersertifikasi atau belum tertata dengan baik,” tutur Didi.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus mendorong gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan tersebut.

Upaya percepatan sertifikasi aset diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dalam rapat, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terukur. Dengan demikian, seluruh aset daerah dapat terlindungi secara hukum, tertib secara administrasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

Jika ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih tajam ala portal berita online, lengkap dengan judul SEO, meta description, slug, dan 5 alternatif headline.

CIAMIS – Pemanfaatan pekarangan rumah menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Dari ruang kecil di sekitar rumah, masyarakat bisa menanam sayuran, tanaman pangan, maupun kebutuhan dapur sehari-hari.

Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi, mendorong kader PKS menjadikan pemanfaatan pekarangan sebagai gerakan yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan masing-masing.

Menurut Didi, kegiatan tersebut tidak cukup berhenti sebagai sebuah perlombaan.

Ia ingin setiap kader mampu memberikan contoh nyata dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia di rumah.

“Semangatnya bukan sekadar mengikuti lomba, tetapi bagaimana setiap kader mulai memanfaatkan lingkungan rumahnya untuk mendukung ketahanan pangan. Kita ingin memberikan contoh langsung dari lingkungan masing-masing,” kata Didi Sukardi.

Didi mengapresiasi antusiasme para kader yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai nilai utama dari gerakan itu terletak pada kemauan untuk memulai dari hal sederhana.

“Yang terpenting bukan hanya siapa yang menjadi juara, tetapi semangat untuk memulai dari hal sederhana. Kalau setiap rumah mampu mengoptimalkan pekarangannya, insyaAllah akan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan keluarga, masyarakat, bahkan daerah,” ujarnya.

Didi berharap pemanfaatan pekarangan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Ia ingin aktivitas tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan keluarga kader PKS dan kemudian meluas ke tengah masyarakat Ciamis.

Baginya, pekarangan rumah memiliki potensi lebih besar dari sekadar ruang kosong. Jika dikelola dengan baik, pekarangan dapat menjadi sumber pangan sekaligus ruang edukasi bagi keluarga.

“Kami berharap gerakan ini terus berkembang. Pekarangan hijau harus menjadi bagian dari gaya hidup keluarga kader PKS dan kemudian menginspirasi masyarakat Ciamis secara lebih luas,” tutur Didi.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan dapat tumbuh dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten.

“Dari pekarangan untuk ketahanan pangan, dari keluarga untuk kemandirian masyarakat,” pungkasnya.