CIAMIS — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026 yang digelar di Cafe Pudgal Ciamis, Sabtu (25/1/2026).
Dalam pemaparannya, Didi Sukardi menyebut bahwa fungsi pengawasan legislatif bukan semata menjalankan kewenangan formal, melainkan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat itu juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pengawasan.
Ia menilai masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial yang dapat memberikan masukan, kritik, maupun laporan terkait pelaksanaan kebijakan di daerah.
“Ketika masyarakat aktif terlibat, maka pengawasan akan lebih kuat. Pemerintahan yang baik lahir dari keterbukaan dan keberanian menerima kritik,” katanya.
Selain itu, Didi Sukardi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.
Ia mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran daerah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung interaktif, dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber.
Sejumlah isu lokal, mulai dari pelayanan publik hingga efektivitas program pemerintah daerah, turut menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Melalui kegiatan ini, Didi Sukardi berharap masyarakat semakin memahami fungsi dan peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
