CIAMIS – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Ciamis 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027.

Namun, di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, Fraksi PKS menilai terdapat sejumlah hal strategis yang perlu mendapat perhatian serius agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS, Abu Bakar Sidik, mengatakan salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Dokumen KUA-PPAS telah menempatkan reformasi birokrasi sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Namun, ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan kepuasan masyarakat masih perlu diperjelas,” ujar Abu Bakar Sidik.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih konkret untuk meningkatkan indeks tata kelola pemerintahan.

Indikator keberhasilan tidak cukup hanya berorientasi pada terserapnya anggaran, tetapi harus mampu menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dari manfaatnya. Masyarakat harus merasakan bahwa birokrasi semakin cepat, mudah, transparan, profesional, dan responsif,” katanya.

Selain reformasi birokrasi, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara target indikator makro pembangunan dengan plafon anggaran pada setiap perangkat daerah.

Abu Bakar menilai setiap target dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2025-2029 harus memiliki benang merah yang jelas hingga tingkat program dan subkegiatan.

“Jangan sampai target pembangunan sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tetapi dukungan anggarannya tidak cukup kuat. Karena itu, hubungan antara target RPJMD, indikator kinerja, program, kegiatan, hingga alokasi anggaran setiap perangkat daerah harus benar-benar sinkron,” tegasnya.

Fraksi PKS berpandangan bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik harus direspons pemerintah dengan penguatan prinsip good governance, efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta akuntabilitas kinerja.

Menurut Abu Bakar, keterbatasan fiskal justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata. Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan anggaran benar-benar diarahkan kepada program yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, digitalisasi pelayanan publik juga perlu terus diperkuat agar pelayanan pemerintahan semakin cepat, mudah, transparan, dan terukur.

Fraksi PKS berharap penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menjadi proses administratif dan penganggaran rutin, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan Ciamis berjalan sesuai target RPJMD 2025-2029.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat. Inilah yang harus menjadi orientasi utama dalam penyusunan KUA-PPAS 2027,” pungkas Abu Bakar Sidik.

CIAMIS – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ciamis, H. Ade Amran, S.Pd.I., M.H., mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis menjadikan keterbatasan ruang fiskal pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Ade Amran menilai, keterbatasan anggaran pembangunan fisik merupakan kondisi yang harus disikapi secara realistis dan bijaksana. Namun, berkurangnya belanja fisik tidak seharusnya dimaknai sebagai berkurangnya pekerjaan pemerintah daerah.

Menurutnya, yang perlu dikurangi adalah kegiatan yang tidak prioritas, bukan produktivitas aparatur, khususnya ASN teknis di perangkat daerah.

“Kalau kegiatan fisik berkurang, jangan sampai ASN teknis ikut kehilangan pekerjaan. Yang harus berkurang adalah pekerjaan yang tidak prioritas, bukan produktivitas aparatur,” ujar Ade dalam keterangan tertulis.

Ade mengatakan, ketika kemampuan pemerintah daerah membangun infrastruktur baru terbatas, perhatian justru harus diarahkan pada pemeliharaan aset dan infrastruktur yang telah tersedia.

Ia mencontohkan sektor jalan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi jalan, titik kerusakan, tingkat urgensi, umur konstruksi, kebutuhan pemeliharaan, hingga prioritas penanganannya.

Dengan data yang kuat, anggaran yang terbatas dapat diarahkan kepada titik prioritas, yang benar-benar membutuhkan penanganan.

“Jangan hanya bertanya tahun depan ada berapa kilometer jalan yang bisa dibangun. Kita juga harus bertanya, dengan anggaran yang ada, bagaimana mempertahankan sebanyak mungkin jalan yang sudah baik agar tidak cepat rusak,” katanya.

Menurut Ade, pemeliharaan infrastruktur merupakan bagian penting dari efisiensi anggaran. Biaya pencegahan dan pemeliharaan yang tepat sasaran dinilai dapat menghindarkan pemerintah dari kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar akibat kerusakan yang terlambat ditangani.

Pada sisi lain, ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dipahami hanya sebagai pemangkasan belanja.

Dalam kondisi fiskal yang limited, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali seluruh program dengan melihat dampak dan efektivitasnya.

“Perlu kita lihat kegiatan mana yang benar-benar berdampak, mana yang dapat digabungkan, mana yang bisa dilakukan dengan biaya minimal, mana yang dapat melibatkan masyarakat, dan mana yang dapat memanfaatkan kegiatan yang memang sudah berjalan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, efisiensi yang baik adalah bagaimana pemerintah mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Persoalan Sampah Bisa Ditangani Melalui Kolaborasi

Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu contoh yang disoroti Ade Amran.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah sampah hanya dengan menambah armada pengangkut, tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), maupun membangun fasilitas baru.

Infrastruktur tetap penting, tetapi perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor utama.

“Kalau perilaku masyarakat tidak berubah, sebanyak apa pun fasilitas yang dibangun, persoalan sampah akan terus muncul,” katanya.

Karena itu, Ade mendorong Pemkab Ciamis memperkuat edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat terkait pengurangan serta pemilahan sampah dari sumbernya.

Menariknya, menurut dia, kegiatan tersebut tidak selalu membutuhkan anggaran besar.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai ruang sosial yang sudah berjalan, seperti majelis taklim, khutbah Jumat, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, kegiatan KKN mahasiswa, PKL, kader lingkungan hingga komunitas masyarakat.

“Pemerintah tidak harus membiayai semuanya. Pemerintah cukup menyiapkan materi, modul, data, target, pendampingan, koordinasi dan evaluasi,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, kegiatan pemerintah dapat menghasilkan dampak yang lebih luas melalui kegiatan masyarakat yang sudah berjalan.

Ade bahkan mengusulkan agar kegiatan mahasiswa, khususnya KKN, dapat diarahkan untuk membawa program sederhana mengenai pengurangan sampah di desa.

Mahasiswa tidak hanya membantu administrasi desa, tetapi juga dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

“Misalnya mahasiswa yang sedang KKN tidak hanya membantu kegiatan administrasi desa, tetapi juga membawa satu program sederhana: satu desa, satu gerakan pengurangan sampah,” katanya.

Hal serupa dapat dilakukan di sekolah dengan mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Sementara itu, majelis taklim dan khutbah Jumat dapat menjadi ruang edukasi mengenai kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan nilai keagamaan.

ASN Teknis Diminta Semakin Produktif

Ade Amran menegaskan bahwa keterbatasan proyek fisik tidak boleh membuat produktivitas ASN teknis menurun.

Justru, kondisi tersebut seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi aparatur untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kerap kalah perhatian karena fokus pemerintah terlalu besar pada pembangunan fisik.

ASN teknis, kata dia, dapat diarahkan untuk memperbaiki basis data, mengevaluasi program, memperkuat perencanaan, menyusun standar pelayanan, memetakan persoalan, meningkatkan sosialisasi dan pembinaan, membangun koordinasi, serta mengukur hasil program.

“Jangan sampai kita memiliki paradigma bahwa kalau tidak ada proyek fisik, tidak ada pekerjaan,” tegasnya.

Menurut Ade, pemerintahan yang matang bukan semata-mata pemerintahan yang mampu membangun banyak bangunan, tetapi pemerintahan yang mampu membuat masyarakat semakin mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.

Lebih lanjut, Ade Amran menilai keberhasilan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada APBD.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah harus diimbangi dengan model pembangunan yang lebih kolaboratif.

Dalam model tersebut, pemerintah menyediakan kebijakan, data, standar, fasilitasi dan pembinaan. Masyarakat berperan melalui partisipasi dan perubahan perilaku.

Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang edukasi, tokoh agama memperkuat nilai-nilai sosial, sementara dunia usaha dapat menjadi mitra pemberdayaan.

“Pemerintah daerah menjadi orkestratornya. Dengan cara seperti ini, keterbatasan APBD tidak selalu harus menghasilkan keterbatasan pembangunan,” kata Ade.

Tahun 2027 Harus Jadi Momentum Berbenah

Ade berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berorientasi pada seberapa besar belanja yang dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik.

Ia justru ingin tahun anggaran 2027 menjadi momentum bagi Kabupaten Ciamis untuk memperkuat pembangunan yang bertumpu pada kualitas tata kelola, produktivitas aparatur dan kemandirian masyarakat.

“Kalau ruang fiskal kita terbatas, maka kualitas perencanaan harus meningkat. Kalau pembangunan fisik berkurang, maka pemeliharaan harus semakin baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas pemerintah dalam memanfaatkan ruang-ruang sosial yang sudah ada ketika anggaran sosialisasi terbatas.

“Kalau persoalan sampah semakin kompleks, maka edukasi dan perubahan perilaku masyarakat harus semakin kuat. Dan kalau ASN teknis memiliki lebih sedikit kegiatan fisik, maka jangan sampai produktivitasnya ikut menurun,” pungkasnya.

BANDUNG – Dojo KKI Triple S Ciamis kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Liga Karate Antar Pelajar Seri 2 yang digelar di GOR KONI Bandung, 8–9 Agustus 2026.

Dalam kejuaraan yang diikuti sekitar 900–1.000 peserta tersebut, Dojo KKI Triple S Ciamis mengirimkan sebanyak 16 atlet. Hasilnya, para atlet berhasil membawa pulang 6 medali emas dan 8 medali perak.

Ketua Dojo KKI Triple S Ciamis, Azmi Zaidan Nashrullah, mengapresiasi perkembangan para atlet yang dinilainya semakin menunjukkan kepercayaan diri saat bertanding.

“Alhamdulillah, di Liga Pelajar Seri 2 anak-anak kita lebih percaya diri. Mereka mulai memperhatikan situasi dan kondisi lapangan serta lawannya,” ujar Azmi.

Menurutnya, perkembangan atlet tidak hanya terlihat dari kemampuan teknik, tetapi juga dari sisi mental dan pengelolaan emosi selama pertandingan.

“Dari sisi emosi juga sudah mulai terlihat. Sedih dan senang mulai diekspresikan. Perkembangan ini terus kami pantau agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” katanya.

Azmi mengatakan, semangat para atlet akan terus dijaga meskipun intensitas latihan sempat mengalami sedikit penurunan akibat libur sekolah yang cukup panjang.

“Kemarin ada sedikit penurunan intensitas latihan karena libur sekolah yang agak panjang. Mudah-mudahan ke depannya KKI Triple S Ciamis bisa terus berprestasi dan membawa nama baik Kabupaten Ciamis, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, prestasi dalam kompetisi bukan sekadar mengejar medali. Lebih dari itu, proses latihan dan pertandingan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta mentalitas para atlet sejak usia dini.

Azmi berharap para atlet KKI Triple S Ciamis tumbuh menjadi generasi yang memiliki mental juara, percaya diri, disiplin, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kami berharap kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki mentalitas juara dan pantang menyerah,” tuturnya.

Di akhir, Azmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua atlet yang selama ini memberikan dukungan kepada anak-anak mereka.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua atlet yang selalu mensupport anak-anaknya,” pungkas Azmi.