Connect with us

News

Didi Sukardi Dorong Fraksi PKS Perkuat Perjuangan untuk Masyarakat

Published

on

CIAMIS – Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis, Didi Sukardi menegaskan komitmen partainya untuk memperkuat sinergi antara struktur partai dan Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Ciamis.

Ia mendorong seluruh kader legislatif agar menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama dalam menjalankan tugas politik.

Didi mengatakan Fraksi PKS memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan daerah melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, ketiga fungsi tersebut harus berjalan dengan orientasi yang jelas. Setiap regulasi dan kebijakan anggaran perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Ciamis.

“Politik bagi PKS harus menjadi sarana untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, setiap kebijakan yang kita bahas harus kita ukur dari manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Didi.

Didi juga meminta Fraksi PKS membangun komunikasi yang erat dengan struktur DPD hingga tingkat bawah.

Menurutnya, struktur partai memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga mampu menangkap berbagai persoalan dan aspirasi secara lebih cepat.

Ia menilai komunikasi dua arah antara partai dan fraksi akan memperkuat kualitas perjuangan PKS di DPRD.

“Fraksi membutuhkan masukan dari struktur partai dan masyarakat. Pada saat yang sama, perjuangan yang dilakukan di DPRD perlu diketahui dan dikawal bersama. Dengan komunikasi seperti ini, kita bisa menjaga agar perjuangan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Didi menilai sinergi tersebut juga dapat membantu Fraksi PKS menyusun agenda politik yang lebih terarah.

Aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan penting bagi anggota dewan ketika membahas program pembangunan, regulasi maupun anggaran daerah.

Ia menegaskan anggota Fraksi PKS tidak boleh hanya menjalankan tugas administratif sebagai legislator.

Kader PKS di DPRD harus mampu menggunakan kewenangan politiknya untuk memperjuangkan solusi atas persoalan yang masyarakat hadapi.

“Ukuran keberhasilan politik bukan sekadar berapa banyak posisi yang kita duduki. Ukurannya adalah seberapa besar kehadiran kita memberikan manfaat dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegas Didi.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana, menambahkan bahwa fraksi akan terus mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menyebut kepentingan masyarakat akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan di DPRD.

Nana juga menilai dukungan struktur partai sangat penting bagi Fraksi PKS untuk memperoleh informasi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami membutuhkan komunikasi yang kuat dengan struktur partai dan masyarakat. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi kami dalam menjalankan tugas di DPRD,” ujar Nana.

Didi berharap sinergi antara DPD PKS dan Fraksi PKS mampu membangun pola kerja politik yang konsisten, terukur, dan dekat dengan masyarakat.

Ia menegaskan PKS Ciamis akan terus menempatkan politik sebagai instrumen pelayanan dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

Published

on

By

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.

Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.

Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.

Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.

Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.

Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.

Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.

PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.

Continue Reading

News

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

Published

on

By

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.

Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.

Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.

Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.

Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.

Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.

PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.

Continue Reading

News

Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa

Published

on

By

PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Pembangunan Desa

PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.

Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.

Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.

Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.

PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.

Continue Reading

Trending