CIAMIS — Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Ibnu Abdillah Hamam Fauzi, mendorong pemerintah memastikan penerapan data desil berjalan secara akurat dan rasional.

Ia menyampaikan hal itu saat menggelar reses di Saung Sawah Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Jumat (28/8/2026).

Menurut Ibnu, pemerintah perlu merasionalisasi kembali penggunaan data desil agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya

Data yang akurat akan membuat proses penentuan penerima bantuan berlangsung lebih objektif.

“Desil ini harus lebih dirasionalisasi. Datanya harus akurat supaya penentuan penerima bantuan lebih objektif. Jangan sampai penerapannya seperti uji coba, kemudian dampaknya justru kurang pas di masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi faktual masyarakat masuk dalam proses pendataan dan pemutakhiran.

Ibnu menilai ketepatan data menjadi kunci agar program bantuan sosial mencapai warga yang benar-benar membutuhkan.

“Harapannya, dengan adanya desil ini bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Jangan sampai karena data yang kurang akurat, masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Selain persoalan data desil, masyarakat dalam reses tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan selokan dan kali.

Infrastruktur drainase tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar fungsi saluran air tetap optimal dan tidak menimbulkan persoalan bagi lingkungan warga.

Ibnu mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Pasti ini menjadi kajian penting yang akan serius kita perhatikan. Seluruh aspirasi yang hari ini disampaikan akan kami bahas bersama eksekutif,”pungkasnya.

CIAMIS — Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Abu Bakar Sidik, terus mendorong penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi masyarakat di wilayahnya.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat menggelar reses di Aula SMK PGRI Cikoneng, Ciamis, Jumat (28/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Abu Bakar menyampaikan bahwa sekitar 500 siswa berhasil memperoleh PIP melalui perjuangan dan pengawalannya.

Program tersebut kini telah terealisasi. Namun, masih terdapat satu sekolah dasar (SD) yang belum menerima pencairan meski Surat Keputusan (SK) penerima sudah keluar.

Abu Bakar memastikan persoalan tersebut tidak akan ia biarkan berlarut. Ia siap kembali mengawal aspirasi masyarakat hingga proses pencairan berjalan sesuai ketentuan.

“Yang 500 ini alhamdulillah sudah terealisasi. Ini bagian dari ikhtiar dan perjuangan kita untuk membantu masyarakat. Kalau masih ada satu SD yang belum cair, sementara SK-nya sudah keluar, tentu akan kami perjuangkan dan komunikasikan supaya segera ada penyelesaian,” ujar Abu Bakar.

Menurutnya, PIP memiliki arti penting bagi keluarga penerima karena bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan pendidikan siswa.

Karena itu, ia meminta agar persoalan administrasi maupun teknis tidak menghambat hak siswa yang telah memenuhi ketentuan.

Abu Bakar menegaskan, reses menjadi momentum untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut mendapat tindak lanjut.

“Prinsipnya, kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kami kawal sesuai kewenangan yang kami miliki,” katanya.

CIAMIS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tanjungsukur, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Magrib Mengaji sebagai langkah nyata membina karakter anak-anak dan pemuda di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap persoalan moral.

Pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian saat Nana Sutisna, S.Ag., anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS, melaksanakan reses di Kecamatan Rajadesa, Kamis, (27/08).

Nana mendapat amanah dari hasil musyawarah MUI Desa Tanjungsukur untuk memimpin Satgas Magrib Mengaji.

Ia kemudian membentuk bagian humas yang melibatkan ibu-ibu kader desa untuk membantu menyosialisasikan pentingnya kegiatan mengaji kepada anak-anak.

Program tersebut menyasar anak usia SLTP hingga dewasa sebelum menikah. Pelaksanaannya mengacu pada kurikulum yang telah disusun sebagai panduan kegiatan.

“Amanah ini berat dan penuh tantangan dalam membentuk karakter baik anak-anak Tanjungsukur Rajadesa,” ujar Nana.

Nana Soroti Magrib Mengaji Belum Punya SOP

Menurut Nana, imbauan Bupati Ciamis mengenai program Magrib Mengaji perlu diterjemahkan menjadi program yang lebih terukur.

Saat ini, kata dia, program tersebut masih sebatas imbauan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Kondisi itu membuat pelaksanaan di tingkat masyarakat sulit dievaluasi secara konsisten.

“Nah, di Tanjungsukur kami mencoba membuat instrumennya melalui pembentukan Satgas. Kalau model ini berhasil, nanti akan saya tawarkan kepada desa-desa lain yang membutuhkan,” kata Nana.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun SOP Magrib Mengaji agar program tersebut memiliki arah, target, mekanisme pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Nana juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius, termasuk dukungan anggaran.

Menurutnya, persoalan moral tidak cukup hanya dibicarakan setelah muncul kasus. Pemerintah perlu memperkuat program pencegahan yang menyentuh langsung keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Bupati selama ini sering mengeluhkan penyakit moral dan sudah banyak korban di masyarakat Ciamis. Sayangnya, hal itu belum dibarengi dengan perhatian dalam bentuk program pencegahan yang konkret,” ujarnya.

Kepala Desa Tanjungsukur, Otong Bahrul Ulum, menyambut baik pembentukan Satgas Magrib Mengaji. Ia menyatakan akan berupaya memikirkan dukungan dana untuk membantu operasional kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua MUI Desa Tanjungsukur, KH Maman, menilai persoalan moral di tengah masyarakat sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Ia menyoroti pengaruh media sosial yang semakin mudah masuk ke lingkungan keluarga hingga pelosok perkampungan.

“Krisis moral itu sudah darurat, merajalela sampai ke pelosok kampung melalui media sosial. Karena itu, semua pihak perlu bergerak untuk mengamankan keluarganya,” tegasnya.

Nana Dorong KWT Dapat Dukungan Pemerintah

Dalam rangkaian reses di Kecamatan Rajadesa, Nana Sutisna juga bertemu dengan ibu-ibu pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT).

Nana mengapresiasi keberadaan KWT yang tetap menjalankan kegiatan secara mandiri meskipun sebagian kelompok belum mendapat dukungan operasional dari pemerintah.

Menurutnya, KWT memiliki peran strategis karena tidak hanya mendorong aktivitas produktif perempuan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Ini bagus sekali jika mereka diberikan anggaran oleh pemerintah sebagai penyemangat kebersamaan dalam pertanian,” ujarnya.

Nana menilai dukungan terhadap KWT berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Aktivitas pertanian skala keluarga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan.

Ia pun berharap kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis ke depan dapat menyentuh kelompok-kelompok KWT yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Efeknya bisa besar dan dapat menggerakkan perekonomian keluarga,” kata Nana.

Sekretaris Forum KWT Kecamatan Rajadesa, Dedeh, turut menyampaikan aspirasi kepada Nana. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada KWT, baik melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), maupun dukungan dana operasional.

Nana menilai aspirasi tersebut relevan dengan arah pembangunan Kabupaten Ciamis yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penting bagi perekonomian daerah.

“APBD Ciamis ke depan diharapkan sampai menyentuh KWT,” pungkasnya.