News
Hari Konstitusi RI Bukan Hiasan
Jomantara.com — Hari Konstitusi Republik Indonesia yang hadir setiap 18 Agustus seharusnya menjadi pemacu untuk serius dalam menegakkan keadilan.
Momentum ini perlu mengajak kita melihat kembali posisi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, para pendiri bangsa langsung menyusun fondasi hukum bagi negara yang baru lahir.
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Keputusan itu menunjukkan satu hal penting: kemerdekaan membutuhkan aturan. Negara tidak cukup hanya memiliki wilayah, pemerintahan, dan rakyat.
Negara juga membutuhkan konstitusi untuk mengatur kekuasaan sekaligus melindungi hak warga negara.
Kita sering mendengar Pancasila dan UUD 1945 dalam pidato, upacara, maupun ruang pendidikan. Namun, tantangan sebenarnya bukan sekadar menghafal isi konstitusi.
Tantangan terbesar muncul ketika kita harus menjalankan nilai-nilainya.
Ketika pemerintah memberikan pelayanan publik secara adil, ketika lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, dan ketika masyarakat menyampaikan kritik tanpa kehilangan etika, saat itulah konstitusi hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Konstitusi juga mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, pejabat publik harus menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Kita perlu jujur mengakui bahwa persoalan bangsa tidak selalu muncul karena kurangnya aturan.
Sering kali masalah muncul karena kita tidak menjalankan aturan secara konsisten.
Konstitusi bisa terlihat begitu agung dalam buku, tetapi kehilangan makna ketika aparat menyalahgunakan kewenangan, ketika pelayanan publik berjalan diskriminatif, atau ketika kepentingan politik mengalahkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Hari Konstitusi 18 Agustus harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah, lembaga negara, politisi, maupun masyarakat perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah kita sudah menjalankan kehidupan bernegara sesuai semangat konstitusi?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memasang ucapan selamat Hari Konstitusi di media sosial.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat mudah terjebak dalam politik identitas, informasi palsu, maupun konflik kepentingan.
Kesadaran konstitusi membuat masyarakat berani mengawasi kekuasaan sekaligus menghormati aturan.
Masyarakat dapat menyampaikan kritik tanpa merusak persatuan. Pemerintah pun dapat menerima kritik sebagai bagian dari kontrol publik.
Di sinilah pendidikan konstitusi memiliki peran penting, terutama bagi generasi muda.
Anak-anak muda tidak cukup hanya mengenal Pancasila dan UUD 1945 sebagai materi pelajaran.
Mereka perlu memahami bagaimana nilai tersebut bekerja dalam kehidupan nyata.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008.
Pemerintah memperingatinya setiap 18 Agustus, tetapi tanggal tersebut bukan hari libur nasional.
Meski demikian, makna Hari Konstitusi tidak bergantung pada status libur.
Peringatan ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan membutuhkan fondasi hukum yang kuat.
Pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa membangun fondasi tersebut. Kini, generasi penerus memiliki tugas untuk menjaganya.
Konstitusi tidak boleh hanya hidup di ruang sidang, buku pelajaran, atau teks pidato.
Konstitusi harus hidup dalam kebijakan pemerintah, pelayanan publik, perilaku pejabat, keputusan lembaga negara, dan sikap setiap warga negara.
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki konstitusi. Negara yang kuat adalah negara yang menghormati dan menjalankan konstitusinya.
Itulah makna sesungguhnya dari Hari Konstitusi Republik Indonesia.
Didi Sukardi
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
News
Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji
PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.
Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.
Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.
Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.
Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.
PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.
News
Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial
PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.
Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.
Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.
Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.
Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.
Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.
Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.
PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.
News
Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa
PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.
Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.
Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.
Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.
-
News7 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News10 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News8 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News6 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News11 bulan agoRute Bandung–Semarang Resmi Mengudara, KDM Bidik Lonjakan Perdagangan dan Wisata
-
News6 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News11 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
-
News8 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
