News
DPRD Ciamis Sahkan Lima Perda, Tata Kelola Desa & Kebencanaan Diperkuat
CIAMIS — DPRD Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis menyepakati lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (13/8/2026).
Lima Raperda tersebut mencakup perubahan aturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); perubahan susunan perangkat daerah; serta pencabutan enam Perda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis, H. Ade Amran, S.Pd.I., M.H., menegaskan bahwa DPRD tidak ingin Perda hanya menjadi dokumen hukum tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Perda jangan berhenti sebagai produk hukum. Ukuran keberhasilannya adalah ketika norma yang kita sepakati mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ade.
Salah satu regulasi yang mendapat perhatian besar berkaitan dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Ade menjelaskan, perubahan regulasi tersebut menyesuaikan aturan terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Aturan baru itu mencakup masa jabatan kepala desa, mekanisme calon tunggal, teknis pemilihan, hingga kondisi khusus ketika calon meninggal dunia atau mengundurkan diri setelah penetapan.
Menurut Ade, regulasi tersebut harus mampu menjaga kualitas demokrasi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pilkades.
“Yang kita harapkan bukan hanya Pilkades yang berjalan sesuai tahapan, tetapi Pilkades yang sehat secara demokratis, tertib, adil dan mampu menghasilkan kepala desa terbaik,” katanya.
Ia menilai kualitas kepala desa sangat menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
“Regulasi harus memberikan ruang demokrasi, tetapi sekaligus memiliki rem ketika terjadi keadaan khusus. Jangan sampai persoalan teknis kemudian mengganggu keberlanjutan pemerintahan desa,” ujarnya.
Perangkat Desa Harus Kompeten dan Profesional
DPRD juga menyelesaikan perubahan Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Aturan tersebut menyesuaikan ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, hak, kewajiban, larangan dan pembinaan perangkat desa.
Regulasi itu juga mengatur ketentuan peralihan bagi perangkat yang sudah diangkat serta proses seleksi yang telah memperoleh rekomendasi camat.
Ade menilai keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup hanya mengandalkan kepala desa yang berkualitas. Pemerintah desa juga membutuhkan perangkat yang kompeten dan profesional.
“Kita tidak cukup hanya berharap mendapatkan kepala desa yang baik. Kepala desa harus didukung perangkat desa yang kompeten, profesional, berintegritas dan memahami tugas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Karena itu, Ade mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan, peningkatan kapasitas, pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur desa setelah Perda berlaku.
“Desa sekarang mengelola kewenangan dan sumber daya yang semakin besar. Maka kapasitas aparatur desa juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai kewenangan bertambah, tetapi kemampuan tata kelolanya tidak ikut berkembang,” tegasnya.
BPBD Harus Mempercepat Respons Bencana
Pembentukan BPBD menjadi salah satu agenda penting dalam lima Perda tersebut. Regulasi menetapkan BPBD Kabupaten Ciamis sebagai BPBD Tipe A sekaligus mengatur kedudukan, fungsi, tugas, organisasi, tata kerja, jabatan, pembiayaan dan masa transisi.
Ade berharap pembentukan kelembagaan tersebut memperkuat seluruh sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis.
“Ciamis membutuhkan sistem kebencanaan yang tidak hanya kuat ketika bencana terjadi, tetapi juga kuat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, respons dan pemulihan,” katanya.
DPRD juga menyoroti perubahan kelembagaan perangkat daerah yang mengatur pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah yang menangani suburusan kebakaran.
Menurut Ade, perubahan struktur tersebut harus langsung berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau terjadi kebakaran, masyarakat tidak membutuhkan sekadar struktur organisasi. Masyarakat membutuhkan petugas yang cepat datang, peralatan yang memadai dan penanganan yang profesional,” ujarnya.
Jangan Sekadar Tambah Struktur Birokrasi
Ade juga mengingatkan pemerintah daerah agar setiap perubahan organisasi perangkat daerah berorientasi pada peningkatan kinerja.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menjadikan perubahan kelembagaan sekadar sebagai penambahan struktur birokrasi.
«“Kita harus memastikan setiap perubahan organisasi memiliki outcome yang jelas. Jangan sampai organisasi bertambah, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan kualitas pelayanan,” tegas Ade.»
Ia menilai pemisahan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dengan urusan kebakaran harus memberikan kejelasan tugas sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan.
Enam Perda Dicabut, Regulasi Daerah Ditata Ulang
Selain membentuk regulasi baru, DPRD dan Pemkab Ciamis juga menyepakati pencabutan enam Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Beberapa aturan tersebut berkaitan dengan sektor lingkungan hidup, pajak dan retribusi daerah, serta perizinan usaha yang kini mengikuti sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS.
Ade menilai pencabutan regulasi yang sudah tidak relevan merupakan bagian penting dari penataan hukum daerah.
“Regulasi harus terus kita evaluasi. Yang masih dibutuhkan diperkuat, yang perlu disesuaikan diperbaiki, dan yang sudah tidak relevan dicabut. Ini bagian dari membangun pemerintahan yang tertib dan efektif,” katanya.
DPRD Kawal Implementasi Perda
Ade menegaskan, persetujuan lima Raperda bukan akhir dari proses legislasi. DPRD akan mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan aturan tersebut secara konsisten.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis itu menilai keberhasilan Perda tidak terletak pada banyaknya pasal, melainkan pada dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Paripurna hari ini bukan garis akhir. Justru setelah Perda ditetapkan, ada pekerjaan besar untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu melaksanakannya secara konsisten,” katanya.
Ade berharap sinergi DPRD dan pemerintah daerah terus berjalan dalam pelaksanaan sekaligus evaluasi Perda.
“Kita ingin Ciamis memiliki pemerintahan yang semakin tertib, desa yang semakin mandiri dan berkualitas, pelayanan publik yang semakin cepat, serta sistem kebencanaan yang semakin siap. Pada akhirnya, seluruh regulasi harus bermuara pada satu hal: masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang semakin baik,” pungkasnya.
News
Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji
PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.
Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.
Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.
Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.
Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.
PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.
News
Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial
PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.
Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.
Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.
Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.
Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.
Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.
Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.
PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.
News
Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa
PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.
Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.
Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.
Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.
-
News7 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News10 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News8 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News6 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News11 bulan agoRute Bandung–Semarang Resmi Mengudara, KDM Bidik Lonjakan Perdagangan dan Wisata
-
News6 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News8 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
-
News11 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
