Connect with us

News

Menjaga Alam Wujud Hakiki Kemerdekaan

Published

on

CIAMIS — Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum krusial.

Salah satu pesan utamanya adalah memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Demikian disampaikan H. Ade Amran, M.H., anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ciamis sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Senin, (17/08).

Menurut Ade, Kabupaten Ciamis memiliki potensi alam yang sangat besar. Kabupaten Ciamis tidak hanya memiliki kawasan pertanian, tetapi juga pegunungan, mata air, sungai dan sejumlah situ (danau) yang melengkapi alam Ciamis.

“Kalau kita bicara kemerdekaan, jangan hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kita juga harus memerdekakan lingkungan kita dari kerusakan, dari sampah, dan dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ade.

Ia mencontohkan keberadaan Gunung Sawal yang berada di kawasan utara Ciamis. Menurutnya, kawasan pegunungan tersebut memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi bentang alam.

Gunung Sawal merupakan salah satu kawasan penting bagi tata air dan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Kawasan hutan dan vegetasinya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan air dan menopang keberlangsungan sumber-sumber air.

“Gunung Sawal itu dapat dibilang sumber kehidupan. Ada air, ada kawasan resapan, ada oksigen dan ada ekosistem yang harus kita jaga. Kalau kawasan atasnya rusak, dampaknya akan dirasakan masyarakat di bawah,” katanya.

Ade juga menyoroti banyaknya situ yang dimiliki Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah Situ Lengkong Panjalu, yang menurutnya memiliki nilai ekologis, sosial, budaya sekaligus ekonomi.

Menurut dia, keberadaan situ harus dipandang lebih luas. Situ bukan sekadar destinasi wisata, tetapi bagian dari sistem lingkungan yang harus dijaga bersama.

“Kita memiliki banyak situ. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana situ menjadi objek wisata, tetapi lupa bagaimana menjaga kualitas air, kawasan sekitarnya dan ekosistemnya,” tuturnya.

Potensi tersebut, lanjut Ade, merupakan modal besar bagi Ciamis untuk membangun ekonomi daerah yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Sisi lain, Ciamis juga memiliki rekam jejak dalam bidang kebersihan dan lingkungan. Berbagai penghargaan bergensi pernah diraih Ciamis sebagai  bukti upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan daerah.

“Namin itu bukan akhir cerita. Kita tentu bersyukur dan bangga ketika Ciamis mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang bersih. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana penghargaan itu menjadi budaya hidup masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah.

Pangkal penguatan sesungguhnya ada dalam kesadaran mandiri masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

Ia menilai paradigma masyarakat perlu terus dibangun. Sampah bukan semata-mata urusan petugas kebersihan atau pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari setiap rumah tangga.

“Sampah itu lahir dari aktivitas kita. Maka tanggung jawab pertama juga ada pada kita. Jangan semua sampah kita serahkan kepada pemerintah,” kata Ade.

Ia mendorong agar masyarakat mulai membiasakan memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mengolah sampah organik dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.

Ade melihat semangat gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Ciamis dapat menjadi kekuatan utama dalam gerakan lingkungan.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui regulasi, fasilitas, edukasi dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun pada saat yang sama masyarakat harus menjadi subjek utama gerakan tersebut.

“Pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap rumah selama 24 jam. Karena itu yang paling penting adalah kesadaran. Kalau kesadaran sudah tumbuh, masyarakat akan menjaga lingkungannya sendiri,” katanya.

Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi titik penguatan gerakan bersama menjaga lingkungan.

Bagi Ade, menjaga lingkungan juga merupakan bentuk investasi jangka panjang.

“Kita mungkin tidak menikmati seluruh hasilnya hari ini. Tetapi pohon yang kita tanam hari ini, sumber air yang kita jaga hari ini, sungai yang kita bersihkan hari ini, itu yang akan dinikmati anak cucu kita,” ujarnya.

Ade pun mengajak masyarakat Ciamis menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum membangun semangat baru: merdeka dari perilaku yang merusak lingkungan.

Ia mengajak masyarakat memulai dari hal-hal sederhana, mulai dari rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.

“Mari kita isi kemerdekaan dengan sesuatu yang konkret. Jangan membuang sampah sembarangan, jaga sungai, rawat mata air, tanam pohon dan jaga kawasan Gunung Sawal. Kalau kita mencintai Ciamis, salah satu buktinya adalah kita menjaga alam Ciamis,” tegasnya.

Ade berharap Ciamis ke depan tidak hanya dikenal sebagai daerah yang pernah mendapatkan penghargaan kebersihan, tetapi benar-benar menjadi kabupaten yang memiliki budaya hidup bersih dan kesadaran ekologis yang kuat.

“Ciamis ini dianugerahi alam yang luar biasa. Tugas kita bukan hanya menikmati kekayaan alam, tetapi memastikan alam tersebut tetap ada dan tetap sehat untuk generasi berikutnya. Itulah salah satu cara kita mengisi kemerdekaan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

Published

on

By

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.

Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.

Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.

Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.

Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.

Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.

Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.

PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.

Continue Reading

News

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

Published

on

By

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.

Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.

Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.

Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.

Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.

Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.

PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.

Continue Reading

News

Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa

Published

on

By

PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Pembangunan Desa

PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.

Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.

Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.

Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.

PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.

Continue Reading

Trending