News
PKS Ciamis Bedah KUA-PPAS Perubahan 2026, Dorong Anggaran Lebih Berpihak pada Rakyat
CIAMIS — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis menggelar Diskusi Panel Kajian Kritis terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 Kabupaten Ciamis.
Forum ini menjadi ruang untuk menguji arah kebijakan anggaran daerah sekaligus memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Aula DPTD PKS Ciamis, Minggu, 16 Agustus 2026. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna, S.Ag., tampil sebagai keynote speaker.
Sementara Ketua DPD PKS Ciamis H. Didi Sukardi, SE. dan pengamat kebijakan publik, sosial-politik Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag., menjadi pembicara.
Diskusi tersebut dimoderatori Kabid Bapilu PKS Ciamis, Dadan Hudanul Hak, SE. Peserta berasal dari ketua dan sekretaris bidang DPD PKS Ciamis serta perwakilan Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan pelopor PKS Ciamis.
Menguji Arah Perubahan Anggaran
Kajian terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak sekadar melihat angka pendapatan dan belanja daerah. PKS Ciamis menempatkan pembahasan tersebut sebagai bagian penting dari proses mengawal kebijakan publik agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
KUA-PPAS menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, perubahan terhadap dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja, maupun program prioritas.
Melalui forum kajian kritis, PKS Ciamis membuka ruang untuk melihat apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan masyarakat atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dan rutinitas pemerintahan.
Pendekatan kritis menjadi penting karena setiap perubahan anggaran pada akhirnya berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Harus Punya Dampak
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 juga relevan dengan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin cermat menentukan skala prioritas.
Anggaran tidak cukup hanya tersusun secara administratif. Setiap program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam konteks Kabupaten Ciamis, perhatian terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam membaca arah kebijakan anggaran.
Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan pembangunan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas yang proporsional.
Karena itu, kajian terhadap perubahan KUA-PPAS juga dapat menjadi momentum untuk melihat kembali apakah komposisi belanja daerah sudah memberikan ruang yang cukup bagi kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PKS Perlu Perkuat Fungsi Pengawasan
Forum kajian ini sekaligus memperkuat perspektif internal PKS dalam menjalankan fungsi politik dan kelembagaan di Kabupaten Ciamis.
Bagi anggota Fraksi PKS DPRD Ciamis, pemahaman terhadap dokumen anggaran menjadi modal penting dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Khusus dalam fungsi penganggaran, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami besaran anggaran.
Mereka juga perlu membaca hubungan antara kebijakan, program, target pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak berhenti pada persoalan angka.
DPRD perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dorong Tradisi Kajian Kebijakan
Kehadiran pengamat kebijakan publik, sosial-politik dalam diskusi tersebut turut memperluas sudut pandang.
Kebijakan anggaran dapat dibaca bukan hanya dari sisi teknis pemerintahan, tetapi juga dari perspektif kepentingan publik dan dinamika sosial masyarakat.
Tradisi kajian seperti ini penting bagi partai politik yang ingin membangun kebijakan berbasis data, argumentasi, dan kebutuhan masyarakat.
PKS Ciamis dapat menggunakan hasil kajian sebagai bahan memperkuat sikap politik dalam mengawal pembahasan anggaran daerah.
Kritik terhadap kebijakan tidak harus berhenti pada penolakan, tetapi dapat diarahkan menjadi rekomendasi dan alternatif kebijakan yang lebih konstruktif.
KUA-PPAS dan Masa Depan Ciamis
Perubahan APBD pada dasarnya merupakan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan anggaran yang telah berjalan.
Pemerintah daerah dapat mengevaluasi program, menyesuaikan target, sekaligus mengalokasikan kembali sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan birokrasi, keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Kajian kritis yang digelar PKS Ciamis menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak semestinya menjadi urusan terbatas antara pemerintah dan lembaga legislatif.
Partai politik, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya juga memiliki ruang untuk memberikan perspektif dan mengawasi arah kebijakan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan semata-mata terserapnya anggaran.
Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, membuka peluang ekonomi, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga Ciamis. (Rilis)
News
Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji
PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.
Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.
Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.
Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.
Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.
PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.
News
Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial
PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.
Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.
Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.
Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.
Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.
Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.
Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.
PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.
News
Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa
PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.
Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.
Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.
Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.
-
News7 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News10 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News8 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News6 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News11 bulan agoRute Bandung–Semarang Resmi Mengudara, KDM Bidik Lonjakan Perdagangan dan Wisata
-
News6 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News11 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
-
News8 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
