Connect with us

News

Strategi Bupati Tasikmalaya Sulap Infrastruktur Jadi Magnet Wisata

Published

on

Strategi Bupati Tasikmalaya Sulap Infrastruktur Jadi Magnet Wisata

TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah melakukan langkah berani dalam membenahi wajah infrastrukturnya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 32 ruas jalan strategis kini menjadi target prioritas peningkatan kualitas. Langkah ini merupakan strategi besar pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata dan pertanian sebagai motor utama penggerak ekonomi warga.

Guna merealisasikan ambisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjalin kerja sama strategis melalui skema pinjaman daerah senilai Rp230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Dana segar ini dialokasikan khusus untuk mempercepat pembenahan jalur-jalur “urat nadi” yang selama ini kondisinya menghambat mobilitas warga dan wisatawan.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur bukan sekadar urusan teknis pengaspalan, melainkan tentang membangun fondasi kesejahteraan. Ia memprioritaskan jalur-jalur yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki potensi alam melimpah.

“Kami tidak hanya memperbaiki jalan yang rusak, tapi kami membidik ruas yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Wilayah wisata harus lebih hidup, dan pemerintah wajib menunjangnya dengan akses jalan yang layak. Jika aksesnya sulit, potensi seindah apa pun akan tetap tersembunyi,” ujar Cecep di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (30/4/2026).

Data teknis menunjukkan bahwa 32 ruas tersebut tersebar di wilayah krusial, mulai dari jalur Papayan–Cikalong, Ciawi–Singaparna, Manonjaya–Salopa, hingga Cineam–Rajadatu. Pengerjaan ini diharapkan mampu memangkas waktu distribusi hasil bumi dari desa ke pusat kota, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pelancong yang ingin mengeksplorasi keindahan alam Tasikmalaya.

Menjual Pesona Tasikmalaya Lewat Rute Tematik

Salah satu terobosan menarik dalam kebijakan ini adalah perancangan jalur wisata khusus yang menyasar komunitas otomotif berskala nasional. Cecep telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai komunitas, termasuk Mercedes Jip Indonesia (MJI), untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai rute touring utama di Jawa Barat.

Konsepnya bukan sekadar melintas, melainkan sebuah perjalanan naratif. Rute dirancang mulai dari gerbang masuk Kampung Naga di Salawu yang ikonik dengan kearifan lokalnya, berlanjut ke sentra manggis di Puspahiang untuk agrowisata, melintasi hamparan hijau kebun teh di desa wisata Taraju, hingga menembus kawasan asri Bojonggambir. Perjalanan ini diproyeksikan berakhir di eksotisme pantai selatan Cipatujah.

“Pemilihan rute ini bertujuan agar seluruh kawasan wisata yang dilalui mendapatkan dampak ekonomi langsung. Wisatawan bisa berhenti di Puspahiang untuk mencicipi manggis, atau menyeruput teh di Taraju. Inilah cara kita menghidupkan ekonomi rakyat melalui infrastruktur,” tegas Cecep.

Komitmen Transparansi dan Kualitas

Menyadari bahwa proyek ini menggunakan dana pinjaman, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan jaminan ketat terkait transparansi dan kualitas pengerjaan. Proyek ini tidak hanya dikejar kecepatannya, tetapi juga daya tahannya agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang tanpa perlu perbaikan berulang setiap tahun.

Melalui infrastruktur yang mantap, Kabupaten Tasikmalaya optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Harapannya, akses jalan yang mulus akan mengundang investor, menciptakan lapangan kerja baru di sektor jasa pariwisata, dan pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

Published

on

By

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.

Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.

Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.

Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.

Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.

Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.

Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.

PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.

Continue Reading

News

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

Published

on

By

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.

Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.

Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.

Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.

Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.

Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.

PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.

Continue Reading

News

Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa

Published

on

By

PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Pembangunan Desa

PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.

Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.

Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.

Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.

PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.

Continue Reading

Trending