News
Tingkatkan Inovasi dan Digitalisasi, Bogasari SME Award 2025 Dorong UKM Naik Kelas
Bogasari SME Award 2025 menyoroti inovasi dan digitalisasi dalam penilaian UKM berbasis tepung terigu. Dalam ajang ke-15 ini, 119 UKM dari 19 provinsi berkompetisi, dengan Papa Cookies, Home Made Bakery, dan Sari Madu Bakery sebagai pemenang. Acara bertujuan memperkuat ekosistem UKM dan mendorong adaptasi terhadap perubahan pasar.
Gelaran Bogasari SME Award 2025 kembali menjadi sorotan setelah tahun ini menempatkan inovasi dan digitalisasi sebagai fokus utama penilaian.
Memasuki usia penyelenggaraan ke-15, ajang apresiasi bagi pelaku UKM berbasis tepung terigu tersebut menegaskan komitmen Bogasari untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas melalui kompetisi yang lebih ketat dan terukur.
Puncak penghargaan berlangsung di Bekasi pada Rabu (10/12/2025) dan dihadiri ratusan pelaku usaha dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Acara ini menjadi ruang temu bagi UKM pangan yang ingin memperkuat daya saing bisnis melalui inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital.
Menurut Vice President Marketing Bogasari, Budi Hartono, penilaian tahun ini dirancang lebih detail untuk memastikan hanya UKM dengan kesiapan menghadapi tantangan modern yang dapat melaju ke babak final.
Ada empat tahapan seleksi yang melibatkan tim internal dan dewan juri eksternal, dengan tujuh kriteria utama yang menekankan aspek inovasi dan digital presence.
Kriteria tersebut meliputi:
- Kejelasan presentasi bisnis
- Kualitas dan keunikan produk
- Pemahaman pasar dan strategi
- Inovasi produk, proses, kemasan, dan layanan
- Jejak digital serta branding
- Potensi pertumbuhan dan kelayakan bisnis
- Profesionalisme dalam presentasi
Selain mempresentasikan strategi dan model bisnis, para finalis juga diwajibkan membawa produk unggulan mereka untuk diuji secara langsung oleh juri.
Proses presentasi dilakukan pada sore hingga menjelang malam dan ditutup dengan makan bersama serta pertunjukan seni dari Padepokan Jugala.
Dari 10 finalis yang tampil, tiga UKM akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pada kategori inovasi bisnis dan melek digital.
Juara pertama diraih Papa Cookies asal Sragen, disusul Home Made Bakery dari Jakarta sebagai juara dua, dan Sari Madu Bakery dari Samarinda di posisi ketiga.
Dewan juri—yang terdiri dari tokoh utama di bidang digital, kuliner, dan konsultasi bisnis—menyebut Papa Cookies unggul merata di semua kriteria.
Juri dari Founder Adaptable Consulting, Rama Syahid, menilai Papa Cookies memiliki keseimbangan kuat antara inovasi, strategi digital, dan fondasi bisnis yang matang.
“Inovasinya jelas, digital presence-nya stabil dan efektif, kemasannya sudah siap ekspor. Bahkan kami sampai kewalahan menilai karena pesertanya keren-keren, termasuk anak-anak muda yang piawai memadukan bisnis dan konten digital,” ujar Rama.
Antusiasme peserta tahun ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran UKM akan pentingnya inovasi dan digitalisasi.
Tercatat 119 UKM dari 19 provinsi mendaftar mengikuti Bogasari SME Award 2025. Jenis produk pun makin bervariasi.
Mulai dari roti dan pastry (56,3 persen), jajanan pasar (14,3 persen), mi dan kulit pangsit (11,8 persen), hingga cake, biskuit, serta aneka produk pangan lain.
Selain tiga pemenang utama, tujuh UKM lain berhasil menjadi nominator, seperti Pride Chicken (Bandung), Choco Bakery (Medan), Monica & Loren (Lampung).
Kemudian, Mi Djoetek (Kediri), Mak Enak (Jember), Roti Gembong Gedhe (Jawa Tengah), dan Syarah Bakery (Bengkulu).
Para pemenang dan nominator mendapatkan hadiah berupa edutrip ke luar negeri serta kesempatan promosi usaha melalui kanal digital dan media cetak Bogasari.
Budi Hartono menegaskan, ajang Bogasari SME Award 2025 dirancang tidak sekadar sebagai seremoni penghargaan.
Tetapi sebagai bagian dari rangkaian upaya sistematis Bogasari dalam memperkuat ekosistem UKM berbasis tepung terigu di Indonesia.
“Pemilihan kategori inovasi dan digitalisasi adalah bentuk dorongan bagi UKM agar semakin adaptif. Kami ingin menemukan UKM yang bukan hanya kuat hari ini, tetapi juga siap tumbuh dan berkembang di masa depan,” ujarnya.
Selain melalui penghargaan, Bogasari juga konsisten memberikan edukasi lewat pelatihan Bogasari Baking Center (BBC) dan program KIAT (Kunci Informasi dan Teknologi) yang membantu UKM memahami aspek produksi, manajemen bisnis, hingga pemasaran digital.
Kisah Tiga Juara, Transformasi Lewat Inovasi dan Teknologi
Papa Cookies – Sragen
Berawal dari pelatihan di Bogasari Baking Center dan modal Rp100 ribu, usaha ini kini berkembang menjadi raksasa bakery dengan lebih dari 200 cabang di Indonesia.
Keberhasilan mereka didorong inovasi produk dan strategi digital yang konsisten.
Home Made Bakery – Jakarta
Didirikan pada 1992, bisnis ini tumbuh dari dapur rumah hingga memiliki 31 outlet.
Pendiri Darwin Sofjan bahkan belajar ke Jepang, Singapura, dan Taiwan untuk memperkuat kompetensi produksi dan pemasaran.
Sari Madu Bakery – Samarinda
Pasangan Ricky Leonardo dan Khalimatu Sadiah bangkit dari kebangkrutan usaha elektronik dengan memulai bisnis bakery pada 2017.
Pembangunan IKN menjadi momentum besar untuk pertumbuhan Sari Madu hingga kini memiliki dua outlet dan rencana ekspansi.
Bogasari SME Award 2025 membuktikan bahwa inovasi dan digitalisasi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi fondasi penting bagi UKM untuk berkembang.
Melalui penyaringan ketat, pendampingan, dan apresiasi nyata, Bogasari menempatkan UKM Indonesia pada jalur kompetitif yang lebih tinggi.
Ajang ini tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga menginspirasi banyak pelaku usaha untuk terus beradaptasi di tengah perubahan pasar dan teknologi.
News
Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji
PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.
Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.
Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.
Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.
Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.
PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.
News
Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial
PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.
Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.
Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.
Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.
Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.
Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.
Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.
PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.
News
Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa
PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.
Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.
Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.
Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.
Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.
Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.
Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.
-
News7 bulan agoDPD PKS Ciamis Ajukan PAW Anggota DPRD, Ibnu Abdillah Fauzi Diusulkan Gantikan Almarhum Dede Herli
-
News10 bulan agoKomisi I DPRD Jabar Dorong Profesionalisme ASN dan Reformasi Kepegawaian
-
News8 bulan agoTriple S Tundukkan KILLA dengan Skor Telak
-
News6 bulan agoDidi Sukardi Dorong Musola Dusun Sukadana Jadi Pusat Pendidikan dan Persatuan
-
News11 bulan agoRute Bandung–Semarang Resmi Mengudara, KDM Bidik Lonjakan Perdagangan dan Wisata
-
News6 bulan agoMilad PKS ke-24, KDS Borong Jajanan Pedagang Keliling
-
News8 bulan agoLeuwi Keris Hari Ini, Potensi Besar yang Masih Menunggu ‘Sentuhan’
-
News11 bulan agoKDM Rangkul PDIP, Ada Apa?
