Connect with us

News

Fraksi PKS Soroti Kemandirian Fiskal dalam Raperda APBD Ciamis 2027

Published

on

CIAMIS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027, Jumat (25/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PKS yang disampaikan anggota Fraksi PKS H. Ibnu Abdillah Hamam Fauzi memberikan apresiasi kepada Bupati Ciamis atas penyampaian Raperda APBD 2027.

Fraksi PKS menilai APBD tidak hanya menjadi kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen kebijakan untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik, pembangunan tetap produktif, ekonomi masyarakat tumbuh, serta kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS berkaitan dengan pendapatan daerah. Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,668 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp662,3 miliar atau 28,42 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat sekitar Rp20,2 miliar atau 5,37 persen.

Fraksi PKS memahami kondisi tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat dan pendapatan bagi hasil pajak provinsi.

Fraksi PKS mendorong kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Ciamis.

Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi yang sudah tersedia, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber utama peningkatan PAD 2027, potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, serta strategi konkret meningkatkan PAD tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha.

Belanja Daerah Harus Memberikan Manfaat Nyata

Fraksi PKS turut menyoroti rencana belanja daerah dalam Raperda APBD 2027 yang mencapai Rp1,833 triliun.

Dengan rencana pendapatan sebesar Rp1,668 triliun, terdapat defisit sekitar Rp165 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp165 miliar.

Dalam kondisi fiskal tersebut, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar mengelola belanja secara lebih selektif dan berbasis prioritas.

Setiap program, menurut Fraksi PKS, perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, serta ukuran hasil yang dapat dievaluasi.

Karena itu, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran.

Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran mampu menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKS juga mendorong agar prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan hidup, pendidikan, serta pembangunan manusia.

PKS Dorong Penguatan Program Magrib Mengaji

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna menambahkan selain aspek fiskal dan pembangunan, Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya karakter dan moral generasi muda.

Fraksi PKS menyampaikan amanah dan aspirasi masyarakat mengenai penguatan program Magrib Mengaji sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan kehidupan pelajar dan generasi muda saat ini.

Program tersebut dapat diarahkan sebagai gerakan masyarakat yang mendorong anak-anak dan pelajar memanfaatkan waktu selepas Magrib untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai keagamaan.

Fraksi PKS menilai program Magrib Mengaji dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi dan memberantas buta huruf Al-Qur’an sekaligus memperkuat ketahanan moral dan karakter generasi muda.

Pemerintah daerah didorong mengkaji bentuk dukungan yang tepat, terukur, dan sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaannya dapat melibatkan keluarga, sekolah, masjid, pesantren, majelis taklim, organisasi keagamaan, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Fraksi PKS menekankan agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Program Magrib Mengaji perlu memiliki sasaran, mekanisme pelaksanaan, indikator capaian, dan evaluasi yang jelas.

Minta Pembiayaan Defisit Dikaji Secara Hati-Hati

Fraksi PKS juga menyoroti rencana defisit APBD 2027 sebesar Rp165 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Menurut Fraksi PKS, kebijakan pembiayaan perlu dibahas dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah.

Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan, dasar perhitungannya, penggunaan pembiayaan, serta konsekuensi fiskalnya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PKS berpandangan bahwa pembiayaan tidak sekadar menjadi instrumen untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan juga harus mendukung program yang memiliki manfaat pembangunan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesinambungan fiskal, kata Fraksi PKS, harus tetap menjadi perhatian bersama dalam penyusunan APBD Kabupaten Ciamis.

PKS Terima Raperda APBD 2027 untuk Dibahas

Di bagian akhir pandangannya, Fraksi PKS memandang penyusunan APBD 2027 sebagai bagian penting dari upaya bersama menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Ciamis di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Setelah memperhatikan penjelasan Bupati Ciamis serta berbagai catatan dan masukan yang disampaikan, Fraksi PKS menyatakan dapat menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis pada Jumat, 25 September 2026. Pandangan tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PKS Nana Sutisna, S.Ag., dan Sekretaris H. Ade Amran, MH.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

Published

on

By

Didi Sukardi Desak Pejabat Publik PKS Ciamis Buktikan Janji

PKS Ciamis memperingatkan seluruh kader dan jajaran pengurus agar tidak terlena dengan seremonial konsolidasi organisasi di atas kertas. Pimpinan partai menegaskan komitmen politik harus dibuktikan lewat kerja lapangan yang mampu menjawab himpitan ekonomi masyarakat.

Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang digelar di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Pertemuan ini mempertemukan pengurus DPD, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif dari daerah hingga pusat.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi menuntut perubahan paradigma kerja para pemangku kebijakan partai. Menurutnya, rapat koordinasi berkala tidak memiliki nilai manfaat apabila gagal mengurai beban riil yang dirasakan warga perdesaan.

Pria yang akrab disapa KDS itu menggarisbawahi bahwa kehadiran wakil rakyat di parlemen harus menjadi penyambung lidah yang efektif. Pejabat publik dilarang bersikap pasif dan hanya menunggu laporan administratif tanpa turun langsung memeriksa kondisi konstituennya.

Sikap kritis internal ini dipicu oleh besarnya jurang pemisah antara agenda elit politik dan kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Beban biaya hidup serta keterbatasan akses permodalan usaha dinilai menuntut aksi advokasi yang jauh lebih terarah dan terukur.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan yang sama turut mengingatkan pentingnya ketahanan operasional kader. Ia menekankan bahwa dedikasi melayani rakyat memerlukan kemandirian pribadi agar perjuangan advokasi publik tidak terhenti di tengah jalan.

Meski demikian, pernyataan keras dari petinggi partai tersebut tetap menuai sorotan kritis dari pemerhati kebijakan publik setempat. Sejumlah kalangan menilai peringatan internal kerap berulang setiap menjelang kontestasi politik namun minim pembuktian pada pengawalan anggaran.

Publik menuntut Fraksi PKS DPRD Ciamis berani membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata dalam pembahasan APBD bersama pihak eksekutif. Efektivitas partai dinilai bukan dari kerasnya instruksi internal, melainkan dari keberhasilan meloloskan program pro-rakyat ke APBD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna menyatakan kesiapan jajarannya untuk memikul tanggung jawab pengawalan aspirasi konstituen. Pihaknya berkomitmen menyisir pos-pos belanja daerah agar diprioritaskan bagi pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur desa, serta layanan kesehatan.

Pengurus cabang di tingkat kecamatan kini diwajibkan mendata persoalan warga yang mendesak untuk segera diserahkan ke meja fraksi. Setiap wakil rakyat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan menjadi program nyata.

PKS Ciamis berjanji membuka ruang pelaporan yang lebih luas bagi masyarakat guna memantau integritas para wakil rakyatnya. Langkah transparansi ini menjadi ujian konsistensi apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra elektoral.

Continue Reading

News

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

Published

on

By

Didi Sukardi Minta Kader PKS Ciamis Mandiri Finansial

PKS Ciamis menempatkan ketahanan keluarga dan integritas personal kader sebagai fondasi utama dalam menggerakkan kerja advokasi sosial kemasyarakatan. Langkah pembinaan berbasis nilai tersebut diintegrasikan langsung dengan agenda pelayanan publik bersama para legislator partai di berbagai tingkatan.

Gagasan mengenai penguatan kapasitas individu dan keluarga ini mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Aula BKSDM Ciamis. Forum kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pengurus daerah, tokoh pendiri partai, serta perwakilan pengurus cabang tingkat kecamatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa pelayanan warga bermula dari soliditas personal para kader. Menurutnya, kader yang memiliki basis keluarga kokoh akan lebih tulus serta berdaya saat terjun mendampingi problematika masyarakat.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS mengingatkan bahwa struktur partai dilarang terjebak pada rutinitas administratif maupun seremoni organisasi semata. Pengurus dituntut hadir secara nyata di tengah lingkungan tempat tinggal untuk memahami beban kehidupan yang dialami keluarga di perdesaan.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Hasan Hidayatullah dalam kesempatan itu memberikan penekanan khusus terkait pentingnya kemandirian ekonomi keluarga. Mengambil hikmah dari keteladanan figur Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kader diajak menjaga keseimbangan antara kekuatan ruhiyah dan ikhtiar mencari nafkah.

Pesan tersebut dinilai sangat relevan dengan realitas sosial akar rumput Tatar Galuh yang tengah menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketahanan finansial keluarga kader dipandang menjadi kunci agar aktivitas pendampingan warga tidak terganggu oleh persoalan ekonomi domestik.

Selain kemandirian finansial, pembinaan spiritual internal terus diperkuat guna membentengi kader dari perilaku menyimpang saat memegang amanah publik. Integritas moral yang terpelihara dari rumah dipercaya mampu melahirkan wakil rakyat yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil.

Kendati demikian, pendekatan berbasis nilai keluarga dan religiositas ini tetap mengundang catatan kritis dari pengamat sosiologi dan kebijakan daerah. Sejumlah kalangan menilai doktrin moralitas internal partai kerap kali hanya berhenti sebagai retorika normatif di ruang tertutup.

Tantangan sesungguhnya bagi PKS Ciamis adalah membuktikan apakah pembinaan keluarga kader mampu diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan publik yang terukur. Publik membutuhkan bukti konkret berupa pendampingan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, hingga penurunan angka perceraian di daerah.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran pengurus berkomitmen memperjuangkan alokasi program yang menyentuh ranah keluarga. Kebijakan perlindungan sosial, bantuan pangan, serta modal usaha mikro terus didorong melalui jalur legislasi kabupaten maupun provinsi.

PKS Ciamis berharap integrasi antara kesalehan pribadi kader dan kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat Ciamis. Kualitas pengabdian sosial seorang kader pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat martabat keluarga di sekitarnya.

Continue Reading

News

Didi Sukardi: PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Desa

Published

on

By

PKS Ciamis Bidik Program Pusat untuk Pembangunan Desa

PKS Ciamis memperkuat skema konsolidasi program bersama jajaran pejabat publik mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI. Langkah integrasi ini dirancang agar penyerapan aspirasi masyarakat desa dapat dieksekusi langsung melalui kebijakan anggaran pemerintah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKSDM Kabupaten Ciamis. Forum ini mempertemukan pengurus struktural partai, perwakilan DPC kecamatan, serta anggota legislatif lintas tingkatan.

Ketua DPD PKS Ciamis yang juga Anggota DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan bahwa koordinasi politik tidak boleh berhenti pada tataran rapat formal. Menurutnya, seluruh instrumen partai wajib mengawal usulan pembangunan masyarakat bawah agar masuk ke dalam rencana kerja kementerian.

Sinergi berjenjang ini secara khusus membidik peluang program kementerian di tingkat pusat agar mengalir deras ke wilayah pedesaan Ciamis. Skema tersebut melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat, yakni KH. Surahman Hidayat, melalui perwakilan tim ahlinya.

Didi Sukardi yang akrab disapa KDS memaparkan bahwa posisinya di parlemen provinsi bersama wakil rakyat lainnya menjadi jembatan legal untuk menghadirkan solusi konkret. Kader di tingkat basis diminta proaktif
menyusun pemetaan masalah riil di sektor pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif antara kader akar rumput dan wakil rakyat di parlemen dinilai mampu memangkas sumbatan birokrasi aspirasi. Usulan warga yang tidak tertampung oleh anggaran daerah nantinya dialihkan ke jalur pendanaan provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI M. Hasan Hidayatullah dalam forum tersebut mengingatkan pentingnya daya tahan operasional para pengurus di wilayah. Kader di daerah dituntut menyeimbangkan ikhtiar lapangan dengan kemandirian finansial agar pelayanan publik berjalan konsisten tanpa hambatan.

Di sisi lain, publik dan pengamat kebijakan daerah tetap menyoroti efektivitas klaim sinergi program antar-tingkatan tersebut. Tanpa adanya transparansi alokasi proyek yang terukur, inisiatif ini dikhawatirkan sebatas konsolidasi elektoral internal menjelang perhelatan politik.

Kritik tersebut beralasan mengingat tantangan penyaluran program pusat kerap berbenturan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ciamis. Sinkronisasi program lintas level menuntut keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBD dan APBN.

Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis Nana Sutisna bersama jajaran dewan menyatakan kesiapannya mengawal integrasi aspirasi warga ke parlemen daerah. Pengawasan ketat akan difokuskan pada program fisik maupun bantuan sosial agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.

PKS Ciamis menyatakan komitmennya untuk membuktikan bahwa gagasan pembangunan tersebut segera diwujudkan dalam program nyata di lapangan. Hasil konkret dari serap aspirasi ini menjadi tolak ukur utama kinerja pejabat publik partai di mata masyarakat Tatar Galuh.

Continue Reading

Trending