CIAMIS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027, Jumat (25/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PKS yang disampaikan anggota Fraksi PKS H. Ibnu Abdillah Hamam Fauzi memberikan apresiasi kepada Bupati Ciamis atas penyampaian Raperda APBD 2027.

Fraksi PKS menilai APBD tidak hanya menjadi kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen kebijakan untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik, pembangunan tetap produktif, ekonomi masyarakat tumbuh, serta kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS berkaitan dengan pendapatan daerah. Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,668 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp662,3 miliar atau 28,42 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat sekitar Rp20,2 miliar atau 5,37 persen.

Fraksi PKS memahami kondisi tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat dan pendapatan bagi hasil pajak provinsi.

Fraksi PKS mendorong kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Ciamis.

Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi yang sudah tersedia, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber utama peningkatan PAD 2027, potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, serta strategi konkret meningkatkan PAD tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha.

Belanja Daerah Harus Memberikan Manfaat Nyata

Fraksi PKS turut menyoroti rencana belanja daerah dalam Raperda APBD 2027 yang mencapai Rp1,833 triliun.

Dengan rencana pendapatan sebesar Rp1,668 triliun, terdapat defisit sekitar Rp165 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp165 miliar.

Dalam kondisi fiskal tersebut, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar mengelola belanja secara lebih selektif dan berbasis prioritas.

Setiap program, menurut Fraksi PKS, perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, serta ukuran hasil yang dapat dievaluasi.

Karena itu, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran.

Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran mampu menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKS juga mendorong agar prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan hidup, pendidikan, serta pembangunan manusia.

PKS Dorong Penguatan Program Magrib Mengaji

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis, Nana Sutisna menambahkan selain aspek fiskal dan pembangunan, Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya karakter dan moral generasi muda.

Fraksi PKS menyampaikan amanah dan aspirasi masyarakat mengenai penguatan program Magrib Mengaji sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan kehidupan pelajar dan generasi muda saat ini.

Program tersebut dapat diarahkan sebagai gerakan masyarakat yang mendorong anak-anak dan pelajar memanfaatkan waktu selepas Magrib untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai keagamaan.

Fraksi PKS menilai program Magrib Mengaji dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi dan memberantas buta huruf Al-Qur’an sekaligus memperkuat ketahanan moral dan karakter generasi muda.

Pemerintah daerah didorong mengkaji bentuk dukungan yang tepat, terukur, dan sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaannya dapat melibatkan keluarga, sekolah, masjid, pesantren, majelis taklim, organisasi keagamaan, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Fraksi PKS menekankan agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Program Magrib Mengaji perlu memiliki sasaran, mekanisme pelaksanaan, indikator capaian, dan evaluasi yang jelas.

Minta Pembiayaan Defisit Dikaji Secara Hati-Hati

Fraksi PKS juga menyoroti rencana defisit APBD 2027 sebesar Rp165 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Menurut Fraksi PKS, kebijakan pembiayaan perlu dibahas dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah.

Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan, dasar perhitungannya, penggunaan pembiayaan, serta konsekuensi fiskalnya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PKS berpandangan bahwa pembiayaan tidak sekadar menjadi instrumen untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan juga harus mendukung program yang memiliki manfaat pembangunan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesinambungan fiskal, kata Fraksi PKS, harus tetap menjadi perhatian bersama dalam penyusunan APBD Kabupaten Ciamis.

PKS Terima Raperda APBD 2027 untuk Dibahas

Di bagian akhir pandangannya, Fraksi PKS memandang penyusunan APBD 2027 sebagai bagian penting dari upaya bersama menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Ciamis di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Setelah memperhatikan penjelasan Bupati Ciamis serta berbagai catatan dan masukan yang disampaikan, Fraksi PKS menyatakan dapat menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ciamis pada Jumat, 25 September 2026. Pandangan tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PKS Nana Sutisna, S.Ag., dan Sekretaris H. Ade Amran, MH.