CIAMIS — DPD PKS Kabupaten Ciamis kembali menggelar kegiatan rutin “Kamis Berdzikir” sebagai upaya menjaga semangat ibadah dan memperkuat kebersamaan kader pasca-Ramadhan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula DPD PKS Kabupaten Ciamis, Kamis (21/5/2026).

Acara ini mengundang kader, simpatisan, pengurus DPC PKS Ciamis, DPRa, anggota pelopor se-Kecamatan Ciamis, hingga masyarakat sekitar kantor DPD PKS Ciamis.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.15 WIB dengan pembelajaran tahsin Al-Qur’an bersama Ustaz Syamil M Haq Al Hafidz.

Setelah itu, peserta mengikuti tausiyah yang disampaikan Dr. H. Irfan Soleh, S.Th.I., MBA, pimpinan Pesantren Raudhatul Irfan Ciamis.

Ketua DPD PKS Ciamis Didi Sukardi menilai kegiatan keagamaan seperti “Kamis Berdzikir” memiliki peran penting dalam menjaga kualitas spiritual kader sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurut Didi, aktivitas politik harus berjalan seiring dengan pembinaan moral dan nilai keislaman agar melahirkan kepemimpinan yang berintegritas.

“PKS tidak hanya fokus pada kerja politik, tetapi juga membangun karakter dan ruhiyah kader. Kegiatan seperti Kamis Berdzikir menjadi ruang untuk memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, dan menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus istiqomah menghadiri majelis ilmu dan kegiatan pembinaan rutin.

Menurutnya, konsistensi dalam menjaga kedekatan kepada Allah SWT menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan sosial maupun politik.

“Kader yang kuat bukan hanya aktif di lapangan, tetapi juga memiliki pondasi spiritual yang kokoh. Dari kegiatan seperti ini lahir energi positif untuk terus melayani masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan rutin tersebut, DPD PKS Ciamis berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai dakwah tetap tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar kader dan warga sekitar.

KOTA BANDUNG — Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat guna mendorong pemerataan keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis ekologi di Jawa Barat.

Menurut Didi Sukardi, sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Pemerataan distribusi keuangan harus dirasakan hingga daerah-daerah pelosok. Di sisi lain, pembangunan ekonomi juga wajib memperhatikan aspek lingkungan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” kata Didi Sukardi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di Kantor Perwakilan BI Jabar, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dan BI dalam mendukung pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KDM menjelaskan, terdapat dua fokus utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan Jawa Barat ke depan.

Pertama, memastikan distribusi keuangan merata di seluruh wilayah Jawa Barat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka peluang kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kedua, membangun ekosistem ekonomi berbasis ekologi sebagai fondasi pembangunan masa depan Jawa Barat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan angka investasi dan industri, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Dengan pendekatan tersebut, Jawa Barat diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ujar KDM.

Sementara itu, pengukuhan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memberi kepastian kerja bagi ribuan honorer yang selama ini menopang pelayanan publik.

Didi menegaskan, pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar tenaga honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian status.

Menurutnya, para honorer memiliki kontribusi besar dalam membantu jalannya roda pemerintahan di berbagai sektor pelayanan masyarakat.

“Pemprov Jawa Barat harus hadir memberi solusi nyata. Skema PPPK paruh waktu dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan kerja tenaga honorer,” ujar Didi Sukardi.

Ia juga meminta pemerintah menyusun proses pengangkatan secara transparan, adil, dan mengutamakan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Didi menilai pengalaman kerja dan dedikasi para honorer layak mendapat perhatian dalam proses penataan pegawai.

Selain itu, Didi mengingatkan agar kebijakan penataan tenaga honorer tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertahankan tenaga kerja berpengalaman agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Komisi I DPRD Jawa Barat, kata Didi, akan terus mengawal kebijakan penataan honorer supaya berjalan sesuai aturan sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah mampu menghadirkan solusi yang memberikan rasa keadilan bagi tenaga honorer di Jawa Barat.

Isu PPPK paruh waktu saat ini menjadi perhatian besar di berbagai daerah. Banyak tenaga honorer berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar mereka memperoleh kepastian status dan perlindungan kerja di masa mendatang.