CIAMIS — DPD PKS Kabupaten Ciamis kembali menggelar kegiatan rutin “Kamis Berdzikir” sebagai upaya menjaga semangat ibadah dan memperkuat kebersamaan kader pasca-Ramadhan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula DPD PKS Kabupaten Ciamis, Kamis (21/5/2026).

Acara ini mengundang kader, simpatisan, pengurus DPC PKS Ciamis, DPRa, anggota pelopor se-Kecamatan Ciamis, hingga masyarakat sekitar kantor DPD PKS Ciamis.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.15 WIB dengan pembelajaran tahsin Al-Qur’an bersama Ustaz Syamil M Haq Al Hafidz.

Setelah itu, peserta mengikuti tausiyah yang disampaikan Dr. H. Irfan Soleh, S.Th.I., MBA, pimpinan Pesantren Raudhatul Irfan Ciamis.

Ketua DPD PKS Ciamis Didi Sukardi menilai kegiatan keagamaan seperti “Kamis Berdzikir” memiliki peran penting dalam menjaga kualitas spiritual kader sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurut Didi, aktivitas politik harus berjalan seiring dengan pembinaan moral dan nilai keislaman agar melahirkan kepemimpinan yang berintegritas.

“PKS tidak hanya fokus pada kerja politik, tetapi juga membangun karakter dan ruhiyah kader. Kegiatan seperti Kamis Berdzikir menjadi ruang untuk memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, dan menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus istiqomah menghadiri majelis ilmu dan kegiatan pembinaan rutin.

Menurutnya, konsistensi dalam menjaga kedekatan kepada Allah SWT menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan sosial maupun politik.

“Kader yang kuat bukan hanya aktif di lapangan, tetapi juga memiliki pondasi spiritual yang kokoh. Dari kegiatan seperti ini lahir energi positif untuk terus melayani masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan rutin tersebut, DPD PKS Ciamis berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai dakwah tetap tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar kader dan warga sekitar.

BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memberi kepastian kerja bagi ribuan honorer yang selama ini menopang pelayanan publik.

Didi menegaskan, pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar tenaga honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian status.

Menurutnya, para honorer memiliki kontribusi besar dalam membantu jalannya roda pemerintahan di berbagai sektor pelayanan masyarakat.

“Pemprov Jawa Barat harus hadir memberi solusi nyata. Skema PPPK paruh waktu dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan kerja tenaga honorer,” ujar Didi Sukardi.

Ia juga meminta pemerintah menyusun proses pengangkatan secara transparan, adil, dan mengutamakan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Didi menilai pengalaman kerja dan dedikasi para honorer layak mendapat perhatian dalam proses penataan pegawai.

Selain itu, Didi mengingatkan agar kebijakan penataan tenaga honorer tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertahankan tenaga kerja berpengalaman agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Komisi I DPRD Jawa Barat, kata Didi, akan terus mengawal kebijakan penataan honorer supaya berjalan sesuai aturan sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah mampu menghadirkan solusi yang memberikan rasa keadilan bagi tenaga honorer di Jawa Barat.

Isu PPPK paruh waktu saat ini menjadi perhatian besar di berbagai daerah. Banyak tenaga honorer berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar mereka memperoleh kepastian status dan perlindungan kerja di masa mendatang.

KOTA BANDUNG — Ketersediaan hewan kurban untuk Iduladha 2026 di Jawa Barat dipastikan mencukupi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat stok sapi, domba, kambing, hingga kerbau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), stok domba di Jawa Barat pada Iduladha tahun ini diperkirakan mencapai 223.812 ekor.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 187.395 ekor.

Sementara itu, ketersediaan sapi juga mengalami kenaikan signifikan menjadi 120.916 ekor dari sebelumnya 99.565 ekor pada tahun lalu.

Untuk kambing, jumlahnya diperkirakan mencapai 61.578 ekor, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 63.319 ekor.

Sedangkan stok kerbau meningkat tajam menjadi 700 ekor dari sebelumnya 336 ekor.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan peningkatan pasokan hewan kurban tahun ini dipengaruhi masih adanya stok ternak tahun lalu yang belum terserap pasar.

Menurut Linda, pengawasan lalu lintas hewan kurban telah dilakukan sejak Januari 2026 melalui aplikasi iSIKHNAS.

Pemerintah juga memastikan seluruh ternak yang masuk ke Jawa Barat memiliki dokumen kesehatan lengkap seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Sertifikat Veteriner (SV).

Selain itu, hewan kurban dipastikan telah mendapatkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) guna mencegah penyebaran penyakit menjelang Iduladha.

“Saat ini pemeriksaan hewan kurban masih dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapak penjualan dan kandang peternak. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberi stiker tanda sehat kurban,” ujar Linda, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengantisipasi sejumlah penyakit hewan seperti PMK, Lumpy Skin Disease (LSD), cacingan, dan penyakit lainnya yang berpotensi menyerang ternak.

Menjelang Hari Raya Iduladha, pemeriksaan antemortem akan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik, umur, serta gejala penyakit pada hewan kurban.

Setelah penyembelihan, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem terhadap karkas, organ dalam, hati, paru-paru, ginjal, dan limpa guna memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan stok dan kesehatan hewan kurban tetap terjaga menjelang Iduladha 2026.

Menurut Didi, pengawasan ketat sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat membeli hewan kurban.

“Pemerintah harus memastikan seluruh hewan kurban yang beredar benar-benar sehat dan layak. Pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar masyarakat merasa tenang saat beribadah kurban,” kata Didi Sukardi.

Ia juga mendorong para peternak lokal di Jawa Barat mendapatkan perhatian lebih karena berperan penting menjaga stabilitas pasokan hewan kurban setiap tahun.

“Momentum Iduladha tahun ini tidak hanya meningkatkan ibadah masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian peternak lokal di berbagai daerah di Jawa Barat,”pungkasnya.